DPRD Legalkan 7 Ranperda Natuna

MN.Natuna – Sebanyak 7 Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) resmi dilegalkan menjadi Peraturan daerah, yang digelar sejalan dengan agenda penyampaian pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Natuna Tahun Anggaran 2012 dan laporan pendapat akhir fraksi tentang Ranperda, belum lama ini.

Dalam agenda tersebut, Ketua DPRD Natuna Hadi Chandra selaku pimpinan rapat, beserta sejumlah fraksi yang menyampaikan pandangannya menyepakati, untuk mendesak melegalkan beberapa ranperda ini, untuk menjadi Perda seperti, Ranperda tentang izin gangguan (Ho) (Hinderordonnantie), pedoman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), stok Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Natuna.

Ditambah lagi, Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Retribusi Daerah, pedoman pengelolaan sarang burung walet dan penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Mewakili Fraksi Golkar Plus yang disampaikan, sekertaris fraksi Welmi menekankan, kepada pemerintah agar dapat memberikan kesadaran atau pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya, memperoleh peraturan daerah mulai dari izin gangguan, izin IMB hingga pembinaan jiwa korps PNS dalam membangun sikap, tingkah laku, etos kerja seta perbuatan terpuji.

Fraksi Golkar plus juga mengharapkan, kepada pemegang kekuasaan pada pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Bupati, agar dapat mengelola serta mengawasi keuangan dengan sebaik-baiknya, guna terciptanya pembangunan Natuna yang sejahtera, merata dan seimbang.  

Laporan pendapat akhir yang disampaikan oleh beberapa fraksi, pada intinya dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna.

Kegiatan ini dihadiri Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si, Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail S.Sos, Ketua DPRD Hadi Chandra S.Sos, Wakil Ketua I DPRD Daeng Amhar SE, beserta jajaran anggota dan Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).(Hermann).

Samsurizon : Pemkab Bisa Berhemat

 

MN.Natuna – Anggaran bernilai milyaran rupiah, setiap tahunnya harus terus mengalir dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Natuna, untuk mensubsidi kontrak jual beli daya listrik dari pihak ketiga melalui Perusahaan daerah (perusda), demi terjadinya pemerataan pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan jaringan listrik.

Saat ini, basis subsidi listrik di ibukota kabupaten sudah dihentikan, namun masih ada beberapa kecamatan yang dialiri milik pihak ketiga (PT Tiga Bintang-red) asal Surabaya ini seperti Kecamatan Pulau Tiga, Serasan, Subi dan Midai.

Setelah dilakukan perundingan dengan pihak PLN setempat, akhirnya lembaga legislatif dan eksekutif di Natuna, sepakat untuk mengambil sikap dengan menyerahkan urusan pelayanan listrik sepenuhnya kepada pihak PLN, dengan mekanismenya, pemerintah daerah mengadakan unit baru mesin pembangkit listrik yang diserahkan secara hibah kepada PLN.

Mulai dari pengoperasian, bahan bakar hingga perawatan mesin nantinya, bakal ditanggung sepenuhnya oleh pihak PLN, sebagaimana layaknya menjadi milik mereka sepenuhnya, ketimbang yang terjadi dualisme pelayanan listrik selama ini, antara PLN dengan Perusda, kenyataannya masih terjadi ketidak singkronan jaringan listrik kerap mengalami “byar pet”.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Natuna Samsurizon SH M.si membenarkan, dengan adanya pengadaan unit mesin pembangkit listrik oleh Pemkab Natuna yang kemudian diserahkan kepada pihak PLN, ini sedikitnya mengurangi resiko kebocoran anggaran daerah setiap tahunnya, yang dikeluarkan untuk subsidi jual beli daya listrik mencapai milyaran rupiah.

“ Biarpun besar anggaran untuk pengadaan mesin pembangkit listrik kondisi baru, tapi hanya dilakukan sekali saja, ketimbang sistem yang dilakukan saat ini, pemerintah harus merogoh kocek milyaran rupiah setiap tahunnya demi pelayanan listrik dengan konsep jual beli daya.”

Menurutnya, membahas masalah listrik di daerah ini sudah terlalu pahit, pasalnya angan-angan untuk mewujudkan Natuna terang-benderang sejak tiga tahun silam, hanya menjadi mimpi, apalagi setelah pihak rekanan PT Tiga Bintang gagal menyelesaikan rakitan mega mesin pembangkit yang ditempatkan di Pring Bandarsyah.

“Jangankan sampai tahap runing test, perakitan komponen mesinnya saja belum rampung, bahkan terbengkalai untuk sekian lama, karena minimnya tenaga teknisi dari pihak terkait.”

Informasi yang dihimpun koran ini, kinerja PT Tiga Bintang dalam upaya menghalalkan suplai daya listrik dari mesin miliknya, tak jarang harus merayu dan berhutang stok bahan bakar solar dalam jumlah banyak dengan pihak PLN setempat.

Namun demikian, dengan dicabutnya pengelolaan listrik perusda, bukan berarti pemkab dan legislatif setempat, tidak mempercayai BUMD ini bekerja mengurusi pelayanan listrik, karena kedepannya badan ini harus lebih sigap menjalankan kebijakan atas program pemerintah disektor lainnya.(Hermann).

·      “Banjir” Job Pembangunan Pelabuhan

Dishub Natuna Usulkan Rambu Layar Malam  

MN.Natuna – Sarana bantu navigasi untuk keselamatan berlayar di perairan Natuna masih sangat minim, pengadaan dari sejumlah unit yang pernah dilakukan pemerintah setempat, kondisinya selain rusak karena usia pemakaian serta perubahan cuaca, sebagian lagi hilang akibat  ulah oknum tak bertanggungjawab.

Rambu pelayaran merupakan penunjuk alur dan jalur lintas yang digunakan aktifitas kapal berbadan besar maupun kapal nelayan tradisional pada siang dan malam hari. Tak ubah seperti rambu lalulintas, jika diikuti sesuai aturan rambu, hal ini membantu para pengguna jalur pelayaran untuk menghindari bahaya kecelakaan seperti, kandas menabrak karang atau bertabrakan dengan antar kapal.

Warga Ranai Darat Junaidi, Rudi, Wahyuda kepada MN membenarkan kondisi tersebut, menurut ketiga warga yang kerap melaut ini mengaku, aktifitas melaut yang terjadi pada malam hari, sangat rentan bahaya kecelakaan, tidak hanya diperairan laut dalam, disekitar alur pesisir pantai juga belum ada rambu malam yang memiliki lampu atau pantulan cahaya scothlight jika disoroti lampu.

Sehingga ini menjadi kendala yang cukup mengganggu aktifitas masyarakat yang hendak melaut, karena masih banyak kapal tradisional tempatan yang tidak semua dilengkapi dengan alat navigasi canggih seperti, GPS (Global Positioning System) atau sejenisnya.

Hal ini hendaknya menjadi perhatian ekstra bagi dinas terkait terhadap, pentingnya keselamatan berlayar, terutama pada malam hari, karenanya pengadaan serta operasional tahap perawatan secara berkala, harus menjadi skala prioritas bagi dinas perhubungan dalam rangka memberikan dukungan pelayanan.

Masyarakat  kepulauan dominan, mengandalkan mediator transportasi penyeberangan antar pulau kecamatan, dengan menggunakan kapal tradisional yang terbuat dari kayu, tanpa mengenal waktu siang dan malam hari, tak jarang harus ditempuh demi tuntutan hidup dan peningkatan ekonomi masyarakat tempatan.

Geografis Natuna sebagai daerah kepulauan, mencakup 97 persennya terdiri dari perairan, tak heran acap kali masyarakat yang memiliki keterbatasan latar belakang akademis, menjadi seorang generasi nelayan sebagai pilihan terakhir, karena tidak adanya pengalaman dan keahlian lainnya. Seuah alasan objektif jika pemerintah juga mengimbangi pembangunan serta pelayanan masyarakat, tidak hanya di sektor darat saja.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Pos Telekomunikasi dan Informatika Wan Siswandi S.Sos Msi di ruang kerjanya menyebutkan, usulan terhadap pengadaan dan pembangunan rambu pelayaran sudah dijadikan program prioritas dinas ini, namun usulan atas kebutuhan anggaran ini belum terealisasi.

Dalam hal pendataan, tim dinas ini telah melakukan inventarisir titik vital navigasi yang dianggap perlu untuk dilakukan penambahan rambu pelayaran, baik untuk siang maupun malam hari seperti, Penagi- Pulau Tiga, Pulau Tiga- Binjai, Binjai - Sedanau dan Sedanau - Kelarik, Kelarik - Pulau Laut, Serasan dan Subi.

Menurut Wan Siswandi, anggaran yang diperlukan untuk membangun rambu pelayaran malam di perairan Natuna menelan Rp 2 miliar lebih, tahun 2013 ini merupakan tahun kedua kalinya dinas perhubungan mengusulkan kepada pemkab Natuna dan lembaga legislatif atas kebutuhan pembangunan rambu ini, namun kebijakan pemerintah mempunyai pertimbangan prioritas terhadap sektor lainnya.  

“Ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipisahkan, kapal sebagai armada transportasi,  pelabuhan dan rambu laut, rambu itu memang pasti yang paling vital, dari dinas ini sudah memprogramkan pengajuan tersebut .”

 

Siswandi juga menambahkan, pemerintah terus berupaya menunjukan konsistensi pembangunan dibidang perhubungan laut, keterbatasan anggaran yang ada saat ini, telah disiasati dengan mengajukan usulan ditingkat provinsi dan pusat, hal ini dibuktikan dari bantuan pembangunan Pelabuhan di sejumlah kecamatan diantaranya seperti, untuk kapal milik PT Pelni di Serasan Rp 10 milyar, Midai Rp 30 milyar, sedangkan di Pulau Laut Rp 30 milyar untuk  pelabuhan perintis dan Subi Rp 6 milyar.

Pembangunan mega proyek pelabuhan bernilai milyaran rupiah ini, merupakan kegiatan sharing antara kabupaten, tingkat provinsi dan pusat, pemerintah daerah setempat hanya diberikan jatah untuk mengakomodir anggaran pembebasan lahan, study kelayakan dan DED (Detailed Engineering Design).

Selain pelabuhan tersebut, pemkab Natuna dan Pemprov Kepri sharing anggaran untuk meningkatkan pembangunan pelabuhan Perhubungan Penagi dengan menambah volume panjang sekitar 100 meter menjorok ke laut dengan desain huruf U, tahun ini dianggarkan dari Anggaran Pndapatan Belanja Daerah (APBD) Natuna sebesar Rp 7 milyar untuk DEDnya, sedangkan kebutuhan pembangunan fisik ditanggung Provinsi dengan anggaran mencapai Rp20 milyar.

Pasca rampungnya penegerjaan tersebut, bakal menyusul pembangunan Pelabuhan armada kapal Roro (Roll on Roll Off) di sekitar Selat Lampa dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tahun 2014 mendatang dengan pagu anggaran sekitar Rp 25 milyar, tahun ini tim survey dari Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) dan kementrian perhubungan laut melakukan peninjauan, diatas lahan seluas 1 hektar yang dibebaskan Pemkab Natuna, bakal dilakukan perubahan “view desain” yang dikonsep tahun 2004 lalu.

Ditambah lagi pembangunan pelabuhan Samudera, sebagai akses dermaga internasional, untuk konstruksi fisik kegiatan ini menelan anggaran dari tingkat pusat dan provinsi sekitar Rp200 milyar lebih, selain DED, study kelayakan, pemkab Natuna juga menanggung pembangunan akses jalan penghubung ke Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara yang saat ini tengah dirintis Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat.

Agar terjadi pemerataan, percepatan pembangunan serta multi player efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat tempatan, pembangunan Pelabuhan samudera ditunjuk di Desa Teluk Buton kecamatan Bunguran Utara, mengingat, mulai dari pelabuhan bongkar muat Depot Pertamina, Pelabuhan Perikanan Terpadu dan Pelabuhan kapal Roro sudah terpusat di Selat Lampa juga di Kecamatan Pulau Tiga sudah terpusat menumpuk.

Selain pembangunan pelabuhan besar luncuran tahun anggaran 2013-2014 ini, Dinas Perhubungan setempat akan tetap melanjutkan tahap pengerjaan pelabuhan pendukung di beberapa titik diantaranya, Desa Sumedang Kecamatan Bunguran Barat, Desa Air Putih Kecamatan Midai dan Desa Air Kumpai di Kecamatan Serasan.(Hermann).

Ilyas Siap Jadi Kades Di Serasan

MN.Natuna – Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si mengaku siap untuk menjadi kepala desa di Kecamatan Serasan, ini menjadi pilihan alternatifnya untuk tetap bisa mengabdi terhadap masyarakat, meskipun wilayah cakupannya jauh lebih kecil. Bahkan Ia juga menerangkan menjadi seorang kades di Desa Genting  adalah bagian dari cita-citanya.

Ungkapan yang disampaikan dihadapan masyarakat desa Pangkalan ini, merupakan kata sambutan dalam peresmian desa pemekaran baru, yang dimaksudkan jabatan kades ini sebagai bentuk pengabdian sekaligus kecintaannya terhadap kampung kelahirannya ini, sehingga hal ini dapat memberikan memotivasi warga untuk mandiri dan terus mengembangkan diri dan potensi daerah ini, karena menurutnya, tempat ini memiliki banyak potensi unggulan seperti sektor pertambangan, wisata dan pertanian.

“Saya siap untuk menjadi kades, di Desa Genting saya siap untuk mengabdi kepada masyarakat di kampung halaman saya, jika memang saya sudah tidak dipercaya untuk memimpin daerah (Kabupaten Natuna sebagai Bupati-red) ini .”

Kecamatan Serasan juga merupakan satu dari beberapa daerah yang ada di Natuna, dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup baik, hal ini dibuktikan dari kesungguhan pihak perbankan yakni Bak Riau Kepri, untuk membuka cabang di Kecamatan Serasan, saat ini mereka tengah, melakukan persiapan kelengkapan administrasi, setelah rampung, dijadwalkan pada Bulan Mei mendatang, Gubernur Kepri bakal berkunjung dan meresmikannya.

Desa pangkalan ini punya potensi untuk maju, karenanya, masyarakat hendaknya jangan pesimis, banyak pengusaha yang mnyimpa harta bendanya cuma simpan dibawah bantal.lebih baik diinvetasikan di Bank nantinya, karena selain kadar bunga tabungan yang menjanjikan, ini juga menjadi tabungan bagian dari masa depan.

Memang masih banyak infrastrutur masih sangat minim, namun hal ini jangan dijadikan budaya malas dan manja, hanya mengharapkan anggaran darii APBD, seperti menunggu buah jatuh dari pohonnya, potensi wisata seperti Pantai Sisi jika dikelola melalui Peraturan desa (Perdes), mampu mendongkrak Pendapat Asli Desa.

Dalam keterangan singkatnya kepada MN, Ilyas bertekad untuk membangun kampung halamannya secara optimal, salah satunya peningkatan infrastruktur jalan lingkar di Kecamatan Serasan, pada tahun anggaran 2012 lalu, peningkatan dan penambahan volume lebar jalan sudah dimulai, rencananya ini bakal direalisasikan secara bertahap, mengingat Natuna memiliki keterbatasan dana, serta harus melaksanakan pemerataan pembangunan di 12 kecamatan.

Dilakukannya peningkatan jalan lingkar ini menjadi kebutuhan mendesak, karena hampir setiap ruas jalan sudah mengalami kerusakan, ditambah lagi ekonomi serta kesejahteraan penduduk kian membaik, sehingga aktifitas kendaraan bermotor terus bertambah, baik jenis roda dua, tiga dan empat.(Hermann).

Listrik Serasan “Takut” Matahari

MN.Natuna – Seperti rotasi bulan dan matahari, mereka saling bergantian memberikan cahaya bumi, begitu kiasan yang terjadi pada layanan jaringan listrik di Kecamatan Serasan, hal ini diketahui setelah Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli  M.si beserta rombongan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kunjungan kerjanya awal Maret lalu.

Saat siang hari, aliran listrik dikecamatan ini mengalami pemadaman bergilir sebesar dua travo atau sekitar 100 Kw, hal ini disebabkan adanya kerusakan komponen dan keterbatasan daya mesin PLTD milik PLN setempat, sedangkan malam harinya dilakukan operasi mesin PLTD PT Tiga Bintang yang dikelola melalui Perusahaan Daerah (Perusda).

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusda diminta Bupati untuk meninjau serta mengurusi permasalahan ini, mengingat, sistem jual beli daya listrik dengan pihak ketiga yang disubsidi Pemkab, merupakan bentuk pelayanan masyarakat disejumlah kecamatan yang belum tersentuh atau terakomodir jaringan listrik PLN seperti di Kecamatan serasan, Subi, Kelarik dan Pulau Tiga.

Direktur Barang dan Jasa Perusda Suparman menyebutkan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan berkordinasi kepada operator mesin milik PT Tiga Bintang, guna merubah pola sistem operasional mesin perusda pada malam hari, mengingat pada saat ini merupakan beban puncak dimana pemakaian terbanyak digunakan pelanggan.

Sementara pada sistem operasi mesin PLN akan dijalankan pada siang hari, saat ini jumlah pemakaian beban puncak di Kecamatan Serasan sudah mencapai 500 Kw lebih, sedangkan mesin PT Tiga Bintang hanya memiliki beban terpasang 450 Kw, karena itu, permasalahan ini akan dilaporkannya kepada Bupati, dengan harapan pemerintah dapat merealisasikan permohonan untuk menambah kekurangan subsidi daya menjadi 600 Kw.

Pada siang hari, mesin PT Tiga Bintang tetap akan mendampingi operasi mesin PLN, ini dilakukan untuk menghindari terjadinya short jaringan, karena keterbatasan daya,

“ Kami (Perusda-red) tidak mau selalu dikambing hitamkan, selalu dianggap tidak bisa memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat, setiap pemadaman, masyarakat menyalahkan PLN, sementara PLN menyalahkan Perusda, karena itu, dengan pertukaran pola nantinya, akan dirasakan masyarakat pelayanan pihak mana yang kerap terkendala.”

Untuk aksesori jaringan listrik di Kecamatan serasan ini, dinilai sudah mencukupi, karena belum lama ini, pemkab juga menambah investasi komponen seperti travo sisip dan travo induk untuk daerah ini, sehingga terjadinya pemadaman bergilir ini, murni disebabkan keterbatasan daya mesin pembangkit listrik.(Hermann).

Keterangan Foto : Direktur barang dan jasa Perusda Suparman insert rumah mesin unit PLTD Tiga  Bintang di Kecamatan Serasan..........................................

Pemprov Siapkan 5 M Lebih Untuk Jalan Pring

MN.Natuna – Jalan tembus sepanjang 4,2 kilo meter Penagi- Pring Bandarsyah di Natuna, tahun 2013 ini bakal dilelang, kegiatan peningkatan jalan lapis hotmix ini diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Kepri melalui dinas Pekerjaan Umum (PU). Adapun untuk pembangunan jalan ini menelan anggaran sekitar Rp 5 miliar lebih.

Hal ini disampaikan Gubernur Kepri H.M Sani dalam kunjungannya belum lama ini, menurutnya jalan tembus Pring, merupakan satu dari sekian banyak proyek untuk Natuna yang digelontorkan tingkat provinsi, untuk kepentingan masyarakat dan akses mobilitas pertumbuhan serta percepatan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi dan tingkat kabupaten, sepakat untuk melakukan sharing anggaran kegiatan pembangunan jalan ini, sementara untuk pembangunan jembatannya dibebankan oleh Kabupaten, kegiatan ini ditargetkan rampung dan bisa digunakan pada tahun 2014 mendatang, karena jalan ini merupakan akses penghubung barang dan jasa untuk masyarakat di Ibukota Kabupaten dari pelabuhan Perhubungan Penagi.

Kepala Dinas PU Natuna Drs.Minwardi menyebutkan, untuk pembangunan jembatan sungai Pring, akan direalisasikan atas yang disepakati dengan Pemprov Kepri, namun demikian, kegiatan pembangunan jembatan ini tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2013 secara bersamaan dengan pengerjaan jalan, mengingat, akan menghambat aktifitas alat berat dan angkutan bahan material.

Satu hal terpenting, saat ini Pemkab Natuna melalui dinas PU tidak memiliki kebutuhan anggaran yang dimaksud, karena belum dilakukan rancangan Detailed Engineering Design (DED) maupun pengerjaan fisiknya, sehingga akan dikerjakan pada tahun 2014 mendatang. Adapun tafsiran untuk pembangunan ini memerlukan pagu dana sekitar Rp 2 miliar lebih.        

Lebih jauh Minwardi juga menyebutkan, selain pembangunan fisik dari Provinsi Kepri, pemerintah pusat juga meluncurkan sujumlah proyek dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahunn 2013 ini, yang mencapai total Rp136 miliar lebih diantaranya, peningkatan dan pelebaran jalan Cemaga- Sungai Ulu sepanjang 7,5 kilo meter, pembangunan hotmix 4 kilo meter, peningkatan overlay Ranai-Simpang Tanjung 2 kilo meter, overlay simpang Tanjung - Tg Datuk 12 kilo meter, pembangunan jalan simpang Tanjung- Tg Datuk 5 kilo meter, pembangunan jembatan Sei Mitan Rp10 miliar, jembatan Air Maran Desa Pengadah Rp6,8 miliar, jembatan Sei Bemban Rp6,8 miliar, jembatan Air Udang Desa Pengadah Rp3,3 miliar.    

Sedangkan pemkab Natuna tahun ini bakal melaksanakan pembukaan jalan Teluk Buton-Kelarik, sedangkan Batubi-Tapau-Selat Lampa, sekarang suduah mulai dirintis pemprov Kepri membuka jalan sepanjang 5 kilo meter dari Teluk Buton-Kelarik dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar, tahun 2012 lalu dilaksanakan pembukaan jalan dari Kelarik –Teluk Buton yang menelan Rp 7 miliat, dengan total volume sepanjang 42 kilo meter.

Menyikapi maraknya komentar masyarakat soal kualitas pengerjaan jalan hotmix di Natuna, Minwardi menyebutkan, penyebabnya oleh pagu anggaran yang minim, sehingga hanya dilakukan satu lapis, idealnya untuk menahan beban tonase kendaraan bermotor diatas 8 ton, konstruksi jalan hotmix harus dikerjakan dua lapis. Sehingga mulai tahun ini, pola tersebut dalam pelelangan babkal dirubah spesifikasi volume kerjanya.

“ Lebih baik volumenya kecil, tapi kualitas pemakaian jauh lebih tahan, daripada seperti yang sudah-sudah, nanti dinas PU yang bakal mengambil kebijakan untuk merombak mekanismenya ditahun berjalan, karena yang kita lelang bukan pagu,”

Seperti proyek jalan yang dikerjakan dari pemerintah pusat, mengingat selama ini dinas melakukan pelelangan kegiatan berdasar survey tenaga konsultan perencanaan.(Hermann).    

Keterangan foto wajah : Kadis PU Kabupaten Natuna Drs Minwardi...................................................

·      Terkait Sengketa Penguasaan Asrama Natuna

Limit Habis, Wabup KKA Minta Masa Tenggang

 

MN, Natuna – Wakil Bupati KKA Kabupaten Kepulauan Anambas H.Abdul Hariz bakal mengambil tindakan persuasif melalui dinas pendidikan setempat, upaya ini terkait adanya informasi bahwa mahasiswa asal KKA mulai geriliya menduduki gedung kedua, asrama mahasiswa asal Natuna di Jakarta yang merupakan aset Pemkab Natuna. Aset dua gedung mewah ini dibeli pemkab senilai Rp 5 miliar dari tahun anggaran 2007. 

Mengingat sebelumnya, mahasiswa asal KKA ini lebih dulu menghuni seutuhnya gedung asrama mahasiswa putra asal Natuna beralamat di jalan Tebet Timur Dalam II No.97 di Jakarta, gedung berlantai dua dengan fasilitas 9 kamar tidur ini dicabut papan plang nama kepemilikan Natuna, sedangkan asrama putrinya hanya memiliki 5 kamar tidur sudah 50 persen dihuni KKA, beralamat  Jl Tebet Timur Dalam VIIIi No 6 Jakarta Selatan.

Disamping itu ijin pakai sementara pemerintah KKA terhadap penggunaan aset pemkab Natuna ini, sudah habis limit, artinya sudah sepantasnya mereka angkat kaki menyerahkan kepada pemiliknya. Namun menurut Haris, dirinya telah mengajukan kompensasi waktu pemakaian, seiring proses pencarian gedung untuk pengadaan asrama mahasiswa asal KKA di Jakarta.

Ini menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan bagi mahasiswa asal Natuna yang seharusnya, diprioritas menempati sebagai tuan rumah. Kenyataannya justru mereka yang mengalah dan mencari tempat kost diluar asrama gratis yang sudah difasilitasi oleh pihak pemerintahnya.

Sebab itu, ini menjadi masukan positif bagi pemerintah KKA, sebagai bahan evaluasi, meskipun diluar daripada permasalahan ini, dirinya mengaku kecewa atas isu tindak tanduk mahasiswa asal KKA yang menggunakan sejenis narkoba didalam asrama. Karena menurutnya, ini menjadi masalah serius yang tidak terpuji, bahkan tidak menghargai. 

Kepada Haris, MN juga menyampaikan bahwa banyak calon mahasiswa asal Natuna, yang hendak mendaftarkan diri untuk menggunakan gedung asrama laki-laki di Jakarta, Namun, seorang mahasiswa yang menghuni bangunan itu menolaknya.

“ Kamu tidak bisa lagi tinggal di asrama ini, karena ini adalah milik Kabupaten Anambas, jadi mahasiswa asal Natuna tidak bisa menempati.” Jelasnya meniru penolakan mahasiswa asal Anambas.

Dalam kunjungannya, wakil bupati KKA Abdul Haris ke Natuna belum lama ini, juga mengomentari hal tersebut, Ia mengatakan bahwa antara Natuna dengan Anambas adalah satu, hanya system administrasi saja yang memisahkan, keduanya bagaikan anak dan ibu yang tidak dapat dipisahkan.

Menurutnya, masalah pemanfaatan gedung asrama mahasiswa di Jakarta maupun ditempat lain yang ada diluar daerah kedua kabupaten, hendaknya bisa digunakan bersama-sama, tidak boleh ada perbedaan dan saling membedakan satu sama lain, baik mahasiswa asal Natuna begitu juga Anambas.

“ jangankan untuk meminta satu dari setiap bangunan asrama putra dan putri mahasiswa yang ada diluar Natuna seperti, Pontianak (Kalbar), Pekanbaru, Jogjakarta, Jakarta, Tanjungpinang dan Bandung, bantuan yang diberikan kabupaten induk kepada KKA, sudah sangat disyukuri dan membantu.”.(Hermann).

Kontribusi PT Sacofa Indonesia Cuma Untuk Anambas

MN.Natuna – Beda Natuna, beda pula untuk Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Sikap tebang pilih dilakukan oleh PT Sacofa Indonesia, hal ini terbukti setelah mendengar pengakuan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) H.Abdul Haris, bahwa selama ini mereka memberikan dana CSR (Corporate Social Responsibility) di KKA.

Hubungan ini sudah berlangsung baik dan cukup lama, Haris juga mengakui dirinya akan meminta kerjasama untuk membangun jaringan seluler dibeberapa daerah dari enam kecamatan yang ada di KKA.

“ Memang kami sempat menaruh curiga terhadap aktifitas dan keberadaan PT Sacofa ini, karena dari negara asing, kita khawatir mereka menyelundup dan melakukan penyadapan data serta kegiatan didaerah perbatasan.”

PT Sacofa Indonesia merupakan perusahaan jaringan telekomunikasi asia dengan basis kabel serat optik bawah laut, yang dibenamkan di dasar perairan Natuna, membentang dari Sibuntal Malaysia- Kalimantan- KKA- Natuna dan Singapura.

Meskipun tidak besar nilainya, namun CSR yang diberikan untuk KKA seperti bantuan kegiatan kepemudaan, bhakti sosial, sudah cukup menunjukan bentuk penghargaan dan kontribusi daerah setempat, dimana sebuah perusahaan beroperasi, terlebih jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan asing.

Kepada MN, jajaran petinggi PT Sacofa Indonesia yang pernah diundang ke Natuna beberapa waktu menyebutkan, untuk bidang telekomunikasi tidak ada rumusan atau istilah CSR, tidak sama halnya pada bidang perminyakan dan gas, sehingga mereka hanya mengurus ijin administrasi saja kepada pemerintah setempat. Selain tidak berkontribusi kepada daerah, keberadaan unit relay jaringan PT Sacova Indonesia di Jalan Penarik Natuna ini, juga ketat penjagaan, sehingga utusan lembaga maupun instansi pemerintah dipersulit untuk masuk.

Ditambah lagi, ada beberapa ruang yang disterilkan dari pengunjung, tidak membayar pajak daerah (langsung ke pusat-red) pengurusan administrasi perijinan yang kadaluarsa dan daftar DO (delivery order) BBM Solar untuk generator listrik perusahaan ini tidak terdaftar dan menggunakan sub kontraktor.

 Natuna sebagai kabupaten induk sudah mendapat perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya, dari perusahaan ini, anehnya mengapa justru kabupaten kepulauan anambas sebagai daerah pemekaran lebih diistimewakan, kendati demikian, hendaknya pemerintah eksekutif dan legislatif memperjuangkan hak ini untuk kepentingan daerah.(Hermann).

Perbup Jam Belajar Tahun Ini Direalisasikan

MN.Natuna – Peraturan Bupati (Perbup) No 7 tahun 2008 tentang jam belajar malam bagi pelajar di Natuna, tahun ini mulai diterapkan, hal ini diungkapkan Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si kepada MN belum lama ini, menurutnya, Dinas Pendidikan setempat juga telah merujuk kepadanya, agar aktifitas kalangan pelajar dapat dibatasi, terutama pada malam hari.

Hal ini juga dipertimbangkan berdasar kondisi lingkungan pergaulan sex bebas yang kian marak, tentunya ini bisa menimbulkan dampak negatif, jika kalangan pelajar berkeliaran pada malam hari dan terkontaminasi  kegiatan remaja dewasa yang kerap berkelompok disejumlah tempat terisolir.

Dengan ditegakannya perbup ini, diharapkan tidak hanya pihak sekolah, satpol PP, akan tetapi juga kalangan orang tua murid dan lapisan masyarakat umum juga harus memiliki kesadaran tanggungjawab untuk ikut andil mengawasi aktifitas kalangan pelajar yang masih beraktiftas diluar rumah pada malam hari.

Sebelum Perbup ini diterapkan, ilyas juga menginginkan dalam teknis pelaksanaannya, dilakukan sedikit penyemprnaan rancangan, soal regulasinya, sehingga nantinya semua komponen, tidak hanya elemen  dunia pendidikan saja, tetapi juga masyarakat sekitar ikut menjadi pengawas terhadap kegiatan pelajar di malam hari.  

Adapun sebelum penerapan perbup ini, dilakukan kajian regulasinya, sehingga Ilyas bakal memberikan sentuhan sedikit perubahan pada teknis pelaksanaannya, guna mengambil tindakan tanpa dampak sosial bagi anak dan pelajar. Tentunya sedikit perubahan akan lebih baik ketimbang tidak terjadi sama sekali.

Mengingat kalangan pelajar merupakan aset generasi penerus yang akan membawa perubahan daerah, jika sedini mungkin tidak diberikan pembinaan dan perhaian yang baik, kelompok ini sangat rentan terbawa pengaruh negatif disekitar lingkungannya, seperti, merokok, menggunakan narkoba, hingga ugal-ugalan dalam berkendara.

Perbup jam belajar malam kepada pelajar ini, merupakan regulasi penyeimbang untuk menyangga optimalisasi kualitas dunia pendidikan, terlebih lagi, di Natuna juga menyiapkan anggaran lebih dari 20 persen setiap tahunnya, untuk mengakomodir wajib belajar 12 tahun gratis, hingga bantuan beasiswa mahasiswa bagi yang prestasi dan kurang mampu.

Konsistensi pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan di Natuna, dirasa lebih dari cukup, karena bukan hanya anggaran yang disiapkan, melainkan juga penyediaan jasa transportasi sektor darat dan air bagi masyarakat kepulauan.(Hermann).

Wabup Gelar Temu Ramah Perdana Di Jantung Kabupaten

MN.Natuna – Mengawali agenda tahun 2013, Wakil bupati Natuna Imalko Ismail S.sos menggagas temu ramah kepada masyarakat di jantung Ibukota Kabupaten, menurut catatan masyarakat, kegiatan  ini merupakan yang pertama kalinya digelar di Kota Ranai, sejak dua periode kepala daerah.

Memang idealnya sebuah kondisi pembangunan didaerah kepulauan, sangat efektif menyerap saran dan kritik soal kebutuhan pelayanan dan pembangunan, langsung dari mulut masyarakat secara alami dan tidak hanya prosedural birokrasi lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), karena alternatif ini juga menjadi wadah pendekatan diri antara pejabat dengan masyarakatnya.

Namun demikian, pelaksanaan agenda temu ramah ini belum maksimal jika hanya dilakukan di kecamatan dan desa kepulauan saja, sementara kondisi pembangunan yang diprakarsai pemerintah ditingkat ibukota kabupaten adalah murni versi pemerintah, bukan dijaring kebutuhan aspirasi masyarakat. Faktanya masyarakat di ibukota sendiri memiliki harapan pencapaian pembangunan berdasar versinya, terkesan masyarakat di ibukota bukan masyarakat Natuna yang tidak memiliki hak pelayanan yang sama.

Secara umum, pejabat pemerintah ditingkat kabupaten juga harus bersikap general, memberikan kesempatan dan perhatian yang sama dengan ditingkat desa dan Kecamatan diluar Pulau Bunguran.

Menanggapi hal tersebut, Imalko kepada MN menyebutkan, acara ini biasanya dilakukan ditengah keluarga dengan orang tua melaksanakan doa dan syukur setiap awal tahun, atau istilah adat melayu “tolak balak”.

“Mudah-mudahan ditahun 2013 ini, saya bisa menjadi seorang pemimpin wakil bupati yang mengayomi masyarakat dimasa yang akan datang, dan mendukung kinerja bupati dalam mewujudkan visi kami. Saya juga akan coba terapkan didalam cakupan agenda pemerintah yang berkelanjutan, banyak yang mengirimkan pesan singkat sama saya, kenapa saya tak diundang pak?,mohon maaf pak saya tidak bisa hadir karena hujan, ini membuktikan animo masyarakat yang sangat baik, hujan saja banyak yang datang, apalagi kalau cuacanya bagus.”

Soal masukan dari penasehat dan kaum perwakilan perempuan, ini menjadi masukan sekaligus evaluasi, karena keterbatasan waktu luang, sehingga tanpa informasi masukan seperti ini, kami hanya tahu bahwa apa yang kami lakukan sudah sangat baik, sehingga hal yang kami tidak tahu menjadi tahu.

Dalam kesempatan yang sama, Djafar Bulat selaku penasehat bupati yang juga pernah menjadi guru pembimbing Imalko, menyampaikan pesan kepada pasangan Bupati dan wakil bupati Ilyas Sabli-Imalko Ismail agar dapat melaksanakan roda pemerintahan sesuai ketentuan yang ada,

“Selama ada petunjuk laksanakan sesuai ketentuan, jangan ragu-ragu, jika ragu harus di musyawarahkan bersama komponen yang ada, juga melibatkan penasehat bupati jika ditemukan kesulitan atau hambatan.”

Sementara dari perwakilan Tokoh perempuan, Hj Raja Feni mengutarakan agar pasangan kepala daerah menngevaluasi perhatian dukungan spirit dan memberikan ruang serta kesempatan untuk kaum perempuan dalam pembangunan. Terutama soal kehadiran undangan kegiatan perempuan seperti, BKMT, tidak hanya menghadiri undangan HUT desa, organisasi PKK yang pejabatnya adalah isterinya sendiri, tetapi juga tidak pilih kasih.

Ia juga menambahkan, hingga usia kabupaten yang ke 13 tahun, Natuna belum memiliki sarana gedung perempuan seperti yang ada didaerah lain, karenanya GOW (Gabungan Organisasi Wanita) setempat meminta agar ada pembangunan tersebut, terlebih lahannya sudah ada namun difungsikan sebagai terminal bahkan akhirnya direncanakan alih fungsi untuk pembangunan pasar modern.

Menanggapi sambutan dari dua orang tokoh tersebut, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si mengaku, kegiatan ini memang temu ramah bukan sekedar silahturahmi bertatap muka, dimana acara ini memang bermanfaat sebagai refrensi dan evaluasi kedepannya. Menurutnya, sejauh ini belum ada kesulitan yang darurat, kalau sudah diperlukan akan tetap dilibatkan penasehat bupati.

Menyikapi harapan dari tokoh perempuan soal kealpaan menghadiri undangan, dirinya menyebutkan bahwa ketidakhadiran tersebut bukan karena tidak sudi, namun penjadwalan agenda yang harus dilalui mekanisme dan ketentuan, karenanya, untuk mengundang kehadiran pimpinan daerah, hendaknya dapat dilakukan jauh hari sebelum acara, atau minimal satu pekan sebelumnya, sehingga pihak protokoler humas bisa menyesuaikan penjadwalan kegiatan agar tidak berbenturan.

“Jadi karena jadwal yang sempat pak wakil, maka beliau yang melaksanakan, kalau saya yang kosong, pasti saya yang mengisi kegiatan serupa,ini juga dilakukan supaya tidak terkesan di monopoli oleh bupati, karena Bupati, wakil bupati maupun sekda adalah satu paket, sehingga kehadiran kegiatan harus saling menopang mengisi kevacuman.”.(Hermann).

• Waspada Peredaran Ayam Tiren Dan Berformalin Distan Siap Berikan Sangsi Sosial Ke Pedagang Nakal

MN.Natuna – Sebanyak 700 kilo gram daging ayam potong berformalin beredar bebas yang dijual 3 oknum pedagang di Pasar tradisional Ranai Kota, daging asal Jombang Jawa Timur ini disuplai dari Tanjungpinang. hal ini diketahui positif setelah melalui uji lab dari sample yang diambil tim dinas kesehatan setempat dalam kegiatan sidak pasar yang digelar pada akhir tahun 2012 lalu.

Kepala dinas pertanian dan peternakan Natuna H.Darmansyah SH Msi, yang terlambat mengetahui informasi tersebut, menyayangkan hal ini terjadi begitu saja, tanpa ada tindakan sangsi dan penyitaan daging ayam potong ini untuk dimusnahkan, sehingga besar kemungkinan, masyarakat yang mengkonsumsinya terancam mengidap potensi kanker jika mengkonsumsi jangka panjang.

Padahal pedagang yang dengan sengaja mengedarkan daging ayam tiren (mati kemaren) ataupun yang berformalin dengan unsur kesengajaan, melanggar Undang –undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 62 ayat 1 maksimal ancaman kurungan 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp 2 milyar, dalam aturan tersebut pemerintah juga dapat melakukan pencabutan ijin usaha dan penarikan barang dari peredaran.

Seperti yang pernah dilakukan dinas pertanian dan peternakan tahun 2012 lalu, dirinya menemukan perdagangan ayam tiren sebanyak 70 kilo gram dan memusnahkannya, kabarnya pedagang yang menjual ayam tiren itu merupakan pemain lama yang pada akhir tahun kemarin menjual ayam berformalin. Sehingga diindikasikan adanya unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan yang besar.

Apalagi, dinas ini juga telah mengantongi sejumlah bukti, selain menggunakan bahan pengawet (formalin) dan ayam bangkai, pedagang yang sama melakukan pemalsuan dokumen order barang dan ijin beacukai pengiriman daging, dari berat dan jumlah yang tidak sesuai dengan tujuan menghindari pajak dan ditulis dengan tangan.

dr hewan dinas pertanian Ismail Taufiq yang mendampingi Darmansyah saat ditemui MN juga menambahkan bahwa, bagi manusia yang terkontaminasi aroma formalin saja sudah bisa menimbulkan reaksi iritasi pada saluran pernafasan, sakit kepala, mual dan muntah, apalagi jika dikonsumsi dalam jangka panjang, zat kimia berbahaya tersebut berakumulasi dalam organ tubuh dan mengakibatkan kerusakan pada sistem syaraf, jantung, hati, ginjal dan  potensi kanker.

Ciri fisik yang terjadi pada ayam tiren (mati kemaren) terdapat bercak darah pada beberapa bagian, bau anyir, kondisi daging lunak paha dan dada, hati berwarna merah kehitaman, sementara ciri daging menggunakan formalin, berwarna putih mengkilat, daging sangat kenyal, permukaan kulit tegang, tidak berbau sehingga tidak dihinggapi lalat.

“ Kalau didarah lain, formalin umumnya digunakan untuk mengawetkan ikan konsumsi, namun disini lebih banyak beredar ayam potong beku (es-red), hati ayam dan hati sapi, ini berdasar hasil tes dinas kesehatan yang disaksikan tim dinas pertanian.”

Untuk memberikan efek jera, Darmansyah juga berencana untuk berkordinasi dengan dinas kesehatan, ia meminta agar supali daging yang berasal dari luar daerah harus melengkapi ijin dokumen barang dari dinas pertanian dan peternakan setempat, namun dalam waktu dekat ini, ia akan memberikan sangsi sosial dengan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terhadap kondisi ayam dagangannya yang mengandung formalin. .(Hermann).