Wabup Gelar Temu Ramah Perdana Di Jantung Kabupaten

MN.Natuna – Mengawali agenda tahun 2013, Wakil bupati Natuna Imalko Ismail S.sos menggagas temu ramah kepada masyarakat di jantung Ibukota Kabupaten, menurut catatan masyarakat, kegiatan  ini merupakan yang pertama kalinya digelar di Kota Ranai, sejak dua periode kepala daerah.

Memang idealnya sebuah kondisi pembangunan didaerah kepulauan, sangat efektif menyerap saran dan kritik soal kebutuhan pelayanan dan pembangunan, langsung dari mulut masyarakat secara alami dan tidak hanya prosedural birokrasi lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), karena alternatif ini juga menjadi wadah pendekatan diri antara pejabat dengan masyarakatnya.

Namun demikian, pelaksanaan agenda temu ramah ini belum maksimal jika hanya dilakukan di kecamatan dan desa kepulauan saja, sementara kondisi pembangunan yang diprakarsai pemerintah ditingkat ibukota kabupaten adalah murni versi pemerintah, bukan dijaring kebutuhan aspirasi masyarakat. Faktanya masyarakat di ibukota sendiri memiliki harapan pencapaian pembangunan berdasar versinya, terkesan masyarakat di ibukota bukan masyarakat Natuna yang tidak memiliki hak pelayanan yang sama.

Secara umum, pejabat pemerintah ditingkat kabupaten juga harus bersikap general, memberikan kesempatan dan perhatian yang sama dengan ditingkat desa dan Kecamatan diluar Pulau Bunguran.

Menanggapi hal tersebut, Imalko kepada MN menyebutkan, acara ini biasanya dilakukan ditengah keluarga dengan orang tua melaksanakan doa dan syukur setiap awal tahun, atau istilah adat melayu “tolak balak”.

“Mudah-mudahan ditahun 2013 ini, saya bisa menjadi seorang pemimpin wakil bupati yang mengayomi masyarakat dimasa yang akan datang, dan mendukung kinerja bupati dalam mewujudkan visi kami. Saya juga akan coba terapkan didalam cakupan agenda pemerintah yang berkelanjutan, banyak yang mengirimkan pesan singkat sama saya, kenapa saya tak diundang pak?,mohon maaf pak saya tidak bisa hadir karena hujan, ini membuktikan animo masyarakat yang sangat baik, hujan saja banyak yang datang, apalagi kalau cuacanya bagus.”

Soal masukan dari penasehat dan kaum perwakilan perempuan, ini menjadi masukan sekaligus evaluasi, karena keterbatasan waktu luang, sehingga tanpa informasi masukan seperti ini, kami hanya tahu bahwa apa yang kami lakukan sudah sangat baik, sehingga hal yang kami tidak tahu menjadi tahu.

Dalam kesempatan yang sama, Djafar Bulat selaku penasehat bupati yang juga pernah menjadi guru pembimbing Imalko, menyampaikan pesan kepada pasangan Bupati dan wakil bupati Ilyas Sabli-Imalko Ismail agar dapat melaksanakan roda pemerintahan sesuai ketentuan yang ada,

“Selama ada petunjuk laksanakan sesuai ketentuan, jangan ragu-ragu, jika ragu harus di musyawarahkan bersama komponen yang ada, juga melibatkan penasehat bupati jika ditemukan kesulitan atau hambatan.”

Sementara dari perwakilan Tokoh perempuan, Hj Raja Feni mengutarakan agar pasangan kepala daerah menngevaluasi perhatian dukungan spirit dan memberikan ruang serta kesempatan untuk kaum perempuan dalam pembangunan. Terutama soal kehadiran undangan kegiatan perempuan seperti, BKMT, tidak hanya menghadiri undangan HUT desa, organisasi PKK yang pejabatnya adalah isterinya sendiri, tetapi juga tidak pilih kasih.

Ia juga menambahkan, hingga usia kabupaten yang ke 13 tahun, Natuna belum memiliki sarana gedung perempuan seperti yang ada didaerah lain, karenanya GOW (Gabungan Organisasi Wanita) setempat meminta agar ada pembangunan tersebut, terlebih lahannya sudah ada namun difungsikan sebagai terminal bahkan akhirnya direncanakan alih fungsi untuk pembangunan pasar modern.

Menanggapi sambutan dari dua orang tokoh tersebut, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si mengaku, kegiatan ini memang temu ramah bukan sekedar silahturahmi bertatap muka, dimana acara ini memang bermanfaat sebagai refrensi dan evaluasi kedepannya. Menurutnya, sejauh ini belum ada kesulitan yang darurat, kalau sudah diperlukan akan tetap dilibatkan penasehat bupati.

Menyikapi harapan dari tokoh perempuan soal kealpaan menghadiri undangan, dirinya menyebutkan bahwa ketidakhadiran tersebut bukan karena tidak sudi, namun penjadwalan agenda yang harus dilalui mekanisme dan ketentuan, karenanya, untuk mengundang kehadiran pimpinan daerah, hendaknya dapat dilakukan jauh hari sebelum acara, atau minimal satu pekan sebelumnya, sehingga pihak protokoler humas bisa menyesuaikan penjadwalan kegiatan agar tidak berbenturan.

“Jadi karena jadwal yang sempat pak wakil, maka beliau yang melaksanakan, kalau saya yang kosong, pasti saya yang mengisi kegiatan serupa,ini juga dilakukan supaya tidak terkesan di monopoli oleh bupati, karena Bupati, wakil bupati maupun sekda adalah satu paket, sehingga kehadiran kegiatan harus saling menopang mengisi kevacuman.”.(Hermann).