Kamis, 18 April 2013



DPRD Legalkan 7 Ranperda Natuna

MN.Natuna – Sebanyak 7 Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) resmi dilegalkan menjadi Peraturan daerah, yang digelar sejalan dengan agenda penyampaian pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Natuna Tahun Anggaran 2012 dan laporan pendapat akhir fraksi tentang Ranperda, belum lama ini.
Dalam agenda tersebut, Ketua DPRD Natuna Hadi Chandra selaku pimpinan rapat, beserta sejumlah fraksi yang menyampaikan pandangannya menyepakati, untuk mendesak melegalkan beberapa ranperda ini, untuk menjadi Perda seperti, Ranperda tentang izin gangguan (Ho) (Hinderordonnantie), pedoman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), stok Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Natuna.
Ditambah lagi, Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Retribusi Daerah, pedoman pengelolaan sarang burung walet dan penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Mewakili Fraksi Golkar Plus yang disampaikan, sekertaris fraksi Welmi menekankan, kepada pemerintah agar dapat memberikan kesadaran atau pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya, memperoleh peraturan daerah mulai dari izin gangguan, izin IMB hingga pembinaan jiwa korps PNS dalam membangun sikap, tingkah laku, etos kerja seta perbuatan terpuji.
Fraksi Golkar plus juga mengharapkan, kepada pemegang kekuasaan pada pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Bupati, agar dapat mengelola serta mengawasi keuangan dengan sebaik-baiknya, guna terciptanya pembangunan Natuna yang sejahtera, merata dan seimbang.  

Laporan pendapat akhir yang disampaikan oleh beberapa fraksi, pada intinya dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si, Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail S.Sos, Ketua DPRD Hadi Chandra S.Sos, Wakil Ketua I DPRD Daeng Amhar SE, beserta jajaran anggota dan Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).(Hermann).

Samsurizon : Pemkab Bisa Berhemat
 

MN.Natuna – Anggaran bernilai milyaran rupiah, setiap tahunnya harus terus mengalir dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Natuna, untuk mensubsidi kontrak jual beli daya listrik dari pihak ketiga melalui Perusahaan daerah (perusda), demi terjadinya pemerataan pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan jaringan listrik.

Saat ini, basis subsidi listrik di ibukota kabupaten sudah dihentikan, namun masih ada beberapa kecamatan yang dialiri milik pihak ketiga (PT Tiga Bintang-red) asal Surabaya ini seperti Kecamatan Pulau Tiga, Serasan, Subi dan Midai.

Setelah dilakukan perundingan dengan pihak PLN setempat, akhirnya lembaga legislatif dan eksekutif di Natuna, sepakat untuk mengambil sikap dengan menyerahkan urusan pelayanan listrik sepenuhnya kepada pihak PLN, dengan mekanismenya, pemerintah daerah mengadakan unit baru mesin pembangkit listrik yang diserahkan secara hibah kepada PLN.

Mulai dari pengoperasian, bahan bakar hingga perawatan mesin nantinya, bakal ditanggung sepenuhnya oleh pihak PLN, sebagaimana layaknya menjadi milik mereka sepenuhnya, ketimbang yang terjadi dualisme pelayanan listrik selama ini, antara PLN dengan Perusda, kenyataannya masih terjadi ketidak singkronan jaringan listrik kerap mengalami “byar pet”.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Natuna Samsurizon SH M.si membenarkan, dengan adanya pengadaan unit mesin pembangkit listrik oleh Pemkab Natuna yang kemudian diserahkan kepada pihak PLN, ini sedikitnya mengurangi resiko kebocoran anggaran daerah setiap tahunnya, yang dikeluarkan untuk subsidi jual beli daya listrik mencapai milyaran rupiah.

“ Biarpun besar anggaran untuk pengadaan mesin pembangkit listrik kondisi baru, tapi hanya dilakukan sekali saja, ketimbang sistem yang dilakukan saat ini, pemerintah harus merogoh kocek milyaran rupiah setiap tahunnya demi pelayanan listrik dengan konsep jual beli daya.”

Menurutnya, membahas masalah listrik di daerah ini sudah terlalu pahit, pasalnya angan-angan untuk mewujudkan Natuna terang-benderang sejak tiga tahun silam, hanya menjadi mimpi, apalagi setelah pihak rekanan PT Tiga Bintang gagal menyelesaikan rakitan mega mesin pembangkit yang ditempatkan di Pring Bandarsyah.

“Jangankan sampai tahap runing test, perakitan komponen mesinnya saja belum rampung, bahkan terbengkalai untuk sekian lama, karena minimnya tenaga teknisi dari pihak terkait.”

Informasi yang dihimpun koran ini, kinerja PT Tiga Bintang dalam upaya menghalalkan suplai daya listrik dari mesin miliknya, tak jarang harus merayu dan berhutang stok bahan bakar solar dalam jumlah banyak dengan pihak PLN setempat.

Namun demikian, dengan dicabutnya pengelolaan listrik perusda, bukan berarti pemkab dan legislatif setempat, tidak mempercayai BUMD ini bekerja mengurusi pelayanan listrik, karena kedepannya badan ini harus lebih sigap menjalankan kebijakan atas program pemerintah disektor lainnya.(Hermann).

·      “Banjir” Job Pembangunan Pelabuhan

Dishub Natuna Usulkan Rambu Layar Malam  

MN.Natuna – Sarana bantu navigasi untuk keselamatan berlayar di perairan Natuna masih sangat minim, pengadaan dari sejumlah unit yang pernah dilakukan pemerintah setempat, kondisinya selain rusak karena usia pemakaian serta perubahan cuaca, sebagian lagi hilang akibat  ulah oknum tak bertanggungjawab.

Rambu pelayaran merupakan penunjuk alur dan jalur lintas yang digunakan aktifitas kapal berbadan besar maupun kapal nelayan tradisional pada siang dan malam hari. Tak ubah seperti rambu lalulintas, jika diikuti sesuai aturan rambu, hal ini membantu para pengguna jalur pelayaran untuk menghindari bahaya kecelakaan seperti, kandas menabrak karang atau bertabrakan dengan antar kapal.

Warga Ranai Darat Junaidi, Rudi, Wahyuda kepada MN membenarkan kondisi tersebut, menurut ketiga warga yang kerap melaut ini mengaku, aktifitas melaut yang terjadi pada malam hari, sangat rentan bahaya kecelakaan, tidak hanya diperairan laut dalam, disekitar alur pesisir pantai juga belum ada rambu malam yang memiliki lampu atau pantulan cahaya scothlight jika disoroti lampu.

Sehingga ini menjadi kendala yang cukup mengganggu aktifitas masyarakat yang hendak melaut, karena masih banyak kapal tradisional tempatan yang tidak semua dilengkapi dengan alat navigasi canggih seperti, GPS (Global Positioning System) atau sejenisnya.

Hal ini hendaknya menjadi perhatian ekstra bagi dinas terkait terhadap, pentingnya keselamatan berlayar, terutama pada malam hari, karenanya pengadaan serta operasional tahap perawatan secara berkala, harus menjadi skala prioritas bagi dinas perhubungan dalam rangka memberikan dukungan pelayanan.

Masyarakat  kepulauan dominan, mengandalkan mediator transportasi penyeberangan antar pulau kecamatan, dengan menggunakan kapal tradisional yang terbuat dari kayu, tanpa mengenal waktu siang dan malam hari, tak jarang harus ditempuh demi tuntutan hidup dan peningkatan ekonomi masyarakat tempatan.

Geografis Natuna sebagai daerah kepulauan, mencakup 97 persennya terdiri dari perairan, tak heran acap kali masyarakat yang memiliki keterbatasan latar belakang akademis, menjadi seorang generasi nelayan sebagai pilihan terakhir, karena tidak adanya pengalaman dan keahlian lainnya. Seuah alasan objektif jika pemerintah juga mengimbangi pembangunan serta pelayanan masyarakat, tidak hanya di sektor darat saja.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Pos Telekomunikasi dan Informatika Wan Siswandi S.Sos Msi di ruang kerjanya menyebutkan, usulan terhadap pengadaan dan pembangunan rambu pelayaran sudah dijadikan program prioritas dinas ini, namun usulan atas kebutuhan anggaran ini belum terealisasi.

Dalam hal pendataan, tim dinas ini telah melakukan inventarisir titik vital navigasi yang dianggap perlu untuk dilakukan penambahan rambu pelayaran, baik untuk siang maupun malam hari seperti, Penagi- Pulau Tiga, Pulau Tiga- Binjai, Binjai - Sedanau dan Sedanau - Kelarik, Kelarik - Pulau Laut, Serasan dan Subi.

Menurut Wan Siswandi, anggaran yang diperlukan untuk membangun rambu pelayaran malam di perairan Natuna menelan Rp 2 miliar lebih, tahun 2013 ini merupakan tahun kedua kalinya dinas perhubungan mengusulkan kepada pemkab Natuna dan lembaga legislatif atas kebutuhan pembangunan rambu ini, namun kebijakan pemerintah mempunyai pertimbangan prioritas terhadap sektor lainnya.  

“Ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipisahkan, kapal sebagai armada transportasi,  pelabuhan dan rambu laut, rambu itu memang pasti yang paling vital, dari dinas ini sudah memprogramkan pengajuan tersebut .”
 
Siswandi juga menambahkan, pemerintah terus berupaya menunjukan konsistensi pembangunan dibidang perhubungan laut, keterbatasan anggaran yang ada saat ini, telah disiasati dengan mengajukan usulan ditingkat provinsi dan pusat, hal ini dibuktikan dari bantuan pembangunan Pelabuhan di sejumlah kecamatan diantaranya seperti, untuk kapal milik PT Pelni di Serasan Rp 10 milyar, Midai Rp 30 milyar, sedangkan di Pulau Laut Rp 30 milyar untuk  pelabuhan perintis dan Subi Rp 6 milyar.

Pembangunan mega proyek pelabuhan bernilai milyaran rupiah ini, merupakan kegiatan sharing antara kabupaten, tingkat provinsi dan pusat, pemerintah daerah setempat hanya diberikan jatah untuk mengakomodir anggaran pembebasan lahan, study kelayakan dan DED (Detailed Engineering Design).

Selain pelabuhan tersebut, pemkab Natuna dan Pemprov Kepri sharing anggaran untuk meningkatkan pembangunan pelabuhan Perhubungan Penagi dengan menambah volume panjang sekitar 100 meter menjorok ke laut dengan desain huruf U, tahun ini dianggarkan dari Anggaran Pndapatan Belanja Daerah (APBD) Natuna sebesar Rp 7 milyar untuk DEDnya, sedangkan kebutuhan pembangunan fisik ditanggung Provinsi dengan anggaran mencapai Rp20 milyar.

Pasca rampungnya penegerjaan tersebut, bakal menyusul pembangunan Pelabuhan armada kapal Roro (Roll on Roll Off) di sekitar Selat Lampa dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tahun 2014 mendatang dengan pagu anggaran sekitar Rp 25 milyar, tahun ini tim survey dari Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) dan kementrian perhubungan laut melakukan peninjauan, diatas lahan seluas 1 hektar yang dibebaskan Pemkab Natuna, bakal dilakukan perubahan “view desain” yang dikonsep tahun 2004 lalu.

Ditambah lagi pembangunan pelabuhan Samudera, sebagai akses dermaga internasional, untuk konstruksi fisik kegiatan ini menelan anggaran dari tingkat pusat dan provinsi sekitar Rp200 milyar lebih, selain DED, study kelayakan, pemkab Natuna juga menanggung pembangunan akses jalan penghubung ke Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara yang saat ini tengah dirintis Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat.

Agar terjadi pemerataan, percepatan pembangunan serta multi player efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat tempatan, pembangunan Pelabuhan samudera ditunjuk di Desa Teluk Buton kecamatan Bunguran Utara, mengingat, mulai dari pelabuhan bongkar muat Depot Pertamina, Pelabuhan Perikanan Terpadu dan Pelabuhan kapal Roro sudah terpusat di Selat Lampa juga di Kecamatan Pulau Tiga sudah terpusat menumpuk.

Selain pembangunan pelabuhan besar luncuran tahun anggaran 2013-2014 ini, Dinas Perhubungan setempat akan tetap melanjutkan tahap pengerjaan pelabuhan pendukung di beberapa titik diantaranya, Desa Sumedang Kecamatan Bunguran Barat, Desa Air Putih Kecamatan Midai dan Desa Air Kumpai di Kecamatan Serasan.(Hermann).

Jumat, 29 Maret 2013


Ilyas Siap Jadi Kades Di Serasan

MN.Natuna – Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si mengaku siap untuk menjadi kepala desa di Kecamatan Serasan, ini menjadi pilihan alternatifnya untuk tetap bisa mengabdi terhadap masyarakat, meskipun wilayah cakupannya jauh lebih kecil. Bahkan Ia juga menerangkan menjadi seorang kades di Desa Genting  adalah bagian dari cita-citanya.

Ungkapan yang disampaikan dihadapan masyarakat desa Pangkalan ini, merupakan kata sambutan dalam peresmian desa pemekaran baru, yang dimaksudkan jabatan kades ini sebagai bentuk pengabdian sekaligus kecintaannya terhadap kampung kelahirannya ini, sehingga hal ini dapat memberikan memotivasi warga untuk mandiri dan terus mengembangkan diri dan potensi daerah ini, karena menurutnya, tempat ini memiliki banyak potensi unggulan seperti sektor pertambangan, wisata dan pertanian.

“Saya siap untuk menjadi kades, di Desa Genting saya siap untuk mengabdi kepada masyarakat di kampung halaman saya, jika memang saya sudah tidak dipercaya untuk memimpin daerah (Kabupaten Natuna sebagai Bupati-red) ini .”

Kecamatan Serasan juga merupakan satu dari beberapa daerah yang ada di Natuna, dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup baik, hal ini dibuktikan dari kesungguhan pihak perbankan yakni Bak Riau Kepri, untuk membuka cabang di Kecamatan Serasan, saat ini mereka tengah, melakukan persiapan kelengkapan administrasi, setelah rampung, dijadwalkan pada Bulan Mei mendatang, Gubernur Kepri bakal berkunjung dan meresmikannya.

Desa pangkalan ini punya potensi untuk maju, karenanya, masyarakat hendaknya jangan pesimis, banyak pengusaha yang mnyimpa harta bendanya cuma simpan dibawah bantal.lebih baik diinvetasikan di Bank nantinya, karena selain kadar bunga tabungan yang menjanjikan, ini juga menjadi tabungan bagian dari masa depan.

Memang masih banyak infrastrutur masih sangat minim, namun hal ini jangan dijadikan budaya malas dan manja, hanya mengharapkan anggaran darii APBD, seperti menunggu buah jatuh dari pohonnya, potensi wisata seperti Pantai Sisi jika dikelola melalui Peraturan desa (Perdes), mampu mendongkrak Pendapat Asli Desa.

Dalam keterangan singkatnya kepada MN, Ilyas bertekad untuk membangun kampung halamannya secara optimal, salah satunya peningkatan infrastruktur jalan lingkar di Kecamatan Serasan, pada tahun anggaran 2012 lalu, peningkatan dan penambahan volume lebar jalan sudah dimulai, rencananya ini bakal direalisasikan secara bertahap, mengingat Natuna memiliki keterbatasan dana, serta harus melaksanakan pemerataan pembangunan di 12 kecamatan.

Dilakukannya peningkatan jalan lingkar ini menjadi kebutuhan mendesak, karena hampir setiap ruas jalan sudah mengalami kerusakan, ditambah lagi ekonomi serta kesejahteraan penduduk kian membaik, sehingga aktifitas kendaraan bermotor terus bertambah, baik jenis roda dua, tiga dan empat.(Hermann).


Listrik Serasan “Takut” Matahari

MN.Natuna – Seperti rotasi bulan dan matahari, mereka saling bergantian memberikan cahaya bumi, begitu kiasan yang terjadi pada layanan jaringan listrik di Kecamatan Serasan, hal ini diketahui setelah Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli  M.si beserta rombongan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kunjungan kerjanya awal Maret lalu.

Saat siang hari, aliran listrik dikecamatan ini mengalami pemadaman bergilir sebesar dua travo atau sekitar 100 Kw, hal ini disebabkan adanya kerusakan komponen dan keterbatasan daya mesin PLTD milik PLN setempat, sedangkan malam harinya dilakukan operasi mesin PLTD PT Tiga Bintang yang dikelola melalui Perusahaan Daerah (Perusda).

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusda diminta Bupati untuk meninjau serta mengurusi permasalahan ini, mengingat, sistem jual beli daya listrik dengan pihak ketiga yang disubsidi Pemkab, merupakan bentuk pelayanan masyarakat disejumlah kecamatan yang belum tersentuh atau terakomodir jaringan listrik PLN seperti di Kecamatan serasan, Subi, Kelarik dan Pulau Tiga.

Direktur Barang dan Jasa Perusda Suparman menyebutkan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan berkordinasi kepada operator mesin milik PT Tiga Bintang, guna merubah pola sistem operasional mesin perusda pada malam hari, mengingat pada saat ini merupakan beban puncak dimana pemakaian terbanyak digunakan pelanggan.

Sementara pada sistem operasi mesin PLN akan dijalankan pada siang hari, saat ini jumlah pemakaian beban puncak di Kecamatan Serasan sudah mencapai 500 Kw lebih, sedangkan mesin PT Tiga Bintang hanya memiliki beban terpasang 450 Kw, karena itu, permasalahan ini akan dilaporkannya kepada Bupati, dengan harapan pemerintah dapat merealisasikan permohonan untuk menambah kekurangan subsidi daya menjadi 600 Kw.

Pada siang hari, mesin PT Tiga Bintang tetap akan mendampingi operasi mesin PLN, ini dilakukan untuk menghindari terjadinya short jaringan, karena keterbatasan daya,

“ Kami (Perusda-red) tidak mau selalu dikambing hitamkan, selalu dianggap tidak bisa memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat, setiap pemadaman, masyarakat menyalahkan PLN, sementara PLN menyalahkan Perusda, karena itu, dengan pertukaran pola nantinya, akan dirasakan masyarakat pelayanan pihak mana yang kerap terkendala.”

Untuk aksesori jaringan listrik di Kecamatan serasan ini, dinilai sudah mencukupi, karena belum lama ini, pemkab juga menambah investasi komponen seperti travo sisip dan travo induk untuk daerah ini, sehingga terjadinya pemadaman bergilir ini, murni disebabkan keterbatasan daya mesin pembangkit listrik.(Hermann).

Keterangan Foto : Direktur barang dan jasa Perusda Suparman insert rumah mesin unit PLTD Tiga  Bintang di Kecamatan Serasan..........................................


Pemprov Siapkan 5 M Lebih Untuk Jalan Pring

MN.Natuna – Jalan tembus sepanjang 4,2 kilo meter Penagi- Pring Bandarsyah di Natuna, tahun 2013 ini bakal dilelang, kegiatan peningkatan jalan lapis hotmix ini diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Kepri melalui dinas Pekerjaan Umum (PU). Adapun untuk pembangunan jalan ini menelan anggaran sekitar Rp 5 miliar lebih.

Hal ini disampaikan Gubernur Kepri H.M Sani dalam kunjungannya belum lama ini, menurutnya jalan tembus Pring, merupakan satu dari sekian banyak proyek untuk Natuna yang digelontorkan tingkat provinsi, untuk kepentingan masyarakat dan akses mobilitas pertumbuhan serta percepatan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi dan tingkat kabupaten, sepakat untuk melakukan sharing anggaran kegiatan pembangunan jalan ini, sementara untuk pembangunan jembatannya dibebankan oleh Kabupaten, kegiatan ini ditargetkan rampung dan bisa digunakan pada tahun 2014 mendatang, karena jalan ini merupakan akses penghubung barang dan jasa untuk masyarakat di Ibukota Kabupaten dari pelabuhan Perhubungan Penagi.

Kepala Dinas PU Natuna Drs.Minwardi menyebutkan, untuk pembangunan jembatan sungai Pring, akan direalisasikan atas yang disepakati dengan Pemprov Kepri, namun demikian, kegiatan pembangunan jembatan ini tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2013 secara bersamaan dengan pengerjaan jalan, mengingat, akan menghambat aktifitas alat berat dan angkutan bahan material.

Satu hal terpenting, saat ini Pemkab Natuna melalui dinas PU tidak memiliki kebutuhan anggaran yang dimaksud, karena belum dilakukan rancangan Detailed Engineering Design (DED) maupun pengerjaan fisiknya, sehingga akan dikerjakan pada tahun 2014 mendatang. Adapun tafsiran untuk pembangunan ini memerlukan pagu dana sekitar Rp 2 miliar lebih.        

Lebih jauh Minwardi juga menyebutkan, selain pembangunan fisik dari Provinsi Kepri, pemerintah pusat juga meluncurkan sujumlah proyek dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahunn 2013 ini, yang mencapai total Rp136 miliar lebih diantaranya, peningkatan dan pelebaran jalan Cemaga- Sungai Ulu sepanjang 7,5 kilo meter, pembangunan hotmix 4 kilo meter, peningkatan overlay Ranai-Simpang Tanjung 2 kilo meter, overlay simpang Tanjung - Tg Datuk 12 kilo meter, pembangunan jalan simpang Tanjung- Tg Datuk 5 kilo meter, pembangunan jembatan Sei Mitan Rp10 miliar, jembatan Air Maran Desa Pengadah Rp6,8 miliar, jembatan Sei Bemban Rp6,8 miliar, jembatan Air Udang Desa Pengadah Rp3,3 miliar.    

Sedangkan pemkab Natuna tahun ini bakal melaksanakan pembukaan jalan Teluk Buton-Kelarik, sedangkan Batubi-Tapau-Selat Lampa, sekarang suduah mulai dirintis pemprov Kepri membuka jalan sepanjang 5 kilo meter dari Teluk Buton-Kelarik dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar, tahun 2012 lalu dilaksanakan pembukaan jalan dari Kelarik –Teluk Buton yang menelan Rp 7 miliat, dengan total volume sepanjang 42 kilo meter.

Menyikapi maraknya komentar masyarakat soal kualitas pengerjaan jalan hotmix di Natuna, Minwardi menyebutkan, penyebabnya oleh pagu anggaran yang minim, sehingga hanya dilakukan satu lapis, idealnya untuk menahan beban tonase kendaraan bermotor diatas 8 ton, konstruksi jalan hotmix harus dikerjakan dua lapis. Sehingga mulai tahun ini, pola tersebut dalam pelelangan babkal dirubah spesifikasi volume kerjanya.

“ Lebih baik volumenya kecil, tapi kualitas pemakaian jauh lebih tahan, daripada seperti yang sudah-sudah, nanti dinas PU yang bakal mengambil kebijakan untuk merombak mekanismenya ditahun berjalan, karena yang kita lelang bukan pagu,”

Seperti proyek jalan yang dikerjakan dari pemerintah pusat, mengingat selama ini dinas melakukan pelelangan kegiatan berdasar survey tenaga konsultan perencanaan.(Hermann).    

Keterangan foto wajah : Kadis PU Kabupaten Natuna Drs Minwardi...................................................


·      Terkait Sengketa Penguasaan Asrama Natuna

Limit Habis, Wabup KKA Minta Masa Tenggang

 

MN, Natuna – Wakil Bupati KKA Kabupaten Kepulauan Anambas H.Abdul Hariz bakal mengambil tindakan persuasif melalui dinas pendidikan setempat, upaya ini terkait adanya informasi bahwa mahasiswa asal KKA mulai geriliya menduduki gedung kedua, asrama mahasiswa asal Natuna di Jakarta yang merupakan aset Pemkab Natuna. Aset dua gedung mewah ini dibeli pemkab senilai Rp 5 miliar dari tahun anggaran 2007. 

Mengingat sebelumnya, mahasiswa asal KKA ini lebih dulu menghuni seutuhnya gedung asrama mahasiswa putra asal Natuna beralamat di jalan Tebet Timur Dalam II No.97 di Jakarta, gedung berlantai dua dengan fasilitas 9 kamar tidur ini dicabut papan plang nama kepemilikan Natuna, sedangkan asrama putrinya hanya memiliki 5 kamar tidur sudah 50 persen dihuni KKA, beralamat  Jl Tebet Timur Dalam VIIIi No 6 Jakarta Selatan.

Disamping itu ijin pakai sementara pemerintah KKA terhadap penggunaan aset pemkab Natuna ini, sudah habis limit, artinya sudah sepantasnya mereka angkat kaki menyerahkan kepada pemiliknya. Namun menurut Haris, dirinya telah mengajukan kompensasi waktu pemakaian, seiring proses pencarian gedung untuk pengadaan asrama mahasiswa asal KKA di Jakarta.

Ini menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan bagi mahasiswa asal Natuna yang seharusnya, diprioritas menempati sebagai tuan rumah. Kenyataannya justru mereka yang mengalah dan mencari tempat kost diluar asrama gratis yang sudah difasilitasi oleh pihak pemerintahnya.

Sebab itu, ini menjadi masukan positif bagi pemerintah KKA, sebagai bahan evaluasi, meskipun diluar daripada permasalahan ini, dirinya mengaku kecewa atas isu tindak tanduk mahasiswa asal KKA yang menggunakan sejenis narkoba didalam asrama. Karena menurutnya, ini menjadi masalah serius yang tidak terpuji, bahkan tidak menghargai. 

Kepada Haris, MN juga menyampaikan bahwa banyak calon mahasiswa asal Natuna, yang hendak mendaftarkan diri untuk menggunakan gedung asrama laki-laki di Jakarta, Namun, seorang mahasiswa yang menghuni bangunan itu menolaknya.

“ Kamu tidak bisa lagi tinggal di asrama ini, karena ini adalah milik Kabupaten Anambas, jadi mahasiswa asal Natuna tidak bisa menempati.” Jelasnya meniru penolakan mahasiswa asal Anambas.

Dalam kunjungannya, wakil bupati KKA Abdul Haris ke Natuna belum lama ini, juga mengomentari hal tersebut, Ia mengatakan bahwa antara Natuna dengan Anambas adalah satu, hanya system administrasi saja yang memisahkan, keduanya bagaikan anak dan ibu yang tidak dapat dipisahkan.

Menurutnya, masalah pemanfaatan gedung asrama mahasiswa di Jakarta maupun ditempat lain yang ada diluar daerah kedua kabupaten, hendaknya bisa digunakan bersama-sama, tidak boleh ada perbedaan dan saling membedakan satu sama lain, baik mahasiswa asal Natuna begitu juga Anambas.

“ jangankan untuk meminta satu dari setiap bangunan asrama putra dan putri mahasiswa yang ada diluar Natuna seperti, Pontianak (Kalbar), Pekanbaru, Jogjakarta, Jakarta, Tanjungpinang dan Bandung, bantuan yang diberikan kabupaten induk kepada KKA, sudah sangat disyukuri dan membantu.”.(Hermann).