MN.Natuna
– Mengawali agenda tahun 2013, Wakil bupati Natuna Imalko
Ismail S.sos menggagas temu ramah kepada masyarakat di jantung Ibukota
Kabupaten, menurut catatan masyarakat, kegiatan
ini merupakan yang pertama kalinya digelar di Kota Ranai, sejak dua
periode kepala daerah.
Memang idealnya sebuah kondisi
pembangunan didaerah kepulauan, sangat efektif menyerap saran dan kritik soal
kebutuhan pelayanan dan pembangunan, langsung dari mulut masyarakat secara
alami dan tidak hanya prosedural birokrasi lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(musrenbang), karena alternatif ini juga menjadi wadah pendekatan diri antara
pejabat dengan masyarakatnya.
Namun demikian, pelaksanaan
agenda temu ramah ini belum maksimal jika hanya dilakukan di kecamatan dan desa
kepulauan saja, sementara kondisi pembangunan yang diprakarsai pemerintah
ditingkat ibukota kabupaten adalah murni versi pemerintah, bukan dijaring
kebutuhan aspirasi masyarakat. Faktanya masyarakat di ibukota sendiri memiliki
harapan pencapaian pembangunan berdasar versinya, terkesan masyarakat di
ibukota bukan masyarakat Natuna yang tidak memiliki hak pelayanan yang sama.
Secara umum, pejabat pemerintah
ditingkat kabupaten juga harus bersikap general, memberikan kesempatan dan
perhatian yang sama dengan ditingkat desa dan Kecamatan diluar Pulau Bunguran.
Menanggapi hal tersebut, Imalko
kepada MN menyebutkan, acara ini biasanya dilakukan ditengah keluarga dengan
orang tua melaksanakan doa dan syukur setiap awal tahun, atau istilah adat
melayu “tolak balak”.
“Mudah-mudahan ditahun 2013 ini, saya bisa menjadi seorang pemimpin
wakil bupati yang mengayomi masyarakat dimasa yang akan datang, dan mendukung
kinerja bupati dalam mewujudkan visi kami. Saya juga akan coba terapkan didalam cakupan agenda pemerintah yang berkelanjutan,
banyak yang mengirimkan pesan singkat sama saya, kenapa saya tak diundang
pak?,mohon maaf pak saya tidak bisa hadir karena hujan, ini membuktikan animo
masyarakat yang sangat baik, hujan saja banyak yang datang, apalagi kalau
cuacanya bagus.”
Soal masukan dari penasehat dan
kaum perwakilan perempuan, ini menjadi masukan sekaligus evaluasi, karena
keterbatasan waktu luang, sehingga tanpa informasi masukan seperti ini, kami
hanya tahu bahwa apa yang kami lakukan sudah sangat baik, sehingga hal yang
kami tidak tahu menjadi tahu.
Dalam kesempatan yang sama, Djafar
Bulat selaku penasehat bupati yang juga pernah menjadi guru pembimbing Imalko,
menyampaikan pesan kepada pasangan Bupati dan wakil bupati Ilyas Sabli-Imalko
Ismail agar dapat melaksanakan roda pemerintahan sesuai ketentuan yang ada,
“Selama
ada petunjuk laksanakan sesuai ketentuan, jangan ragu-ragu, jika ragu harus di musyawarahkan
bersama komponen yang ada, juga melibatkan penasehat bupati jika ditemukan
kesulitan atau hambatan.”
Sementara dari perwakilan Tokoh
perempuan, Hj Raja Feni mengutarakan agar pasangan kepala daerah menngevaluasi
perhatian dukungan spirit dan memberikan ruang serta kesempatan untuk kaum
perempuan dalam pembangunan. Terutama soal kehadiran undangan kegiatan
perempuan seperti, BKMT, tidak hanya menghadiri undangan HUT desa, organisasi
PKK yang pejabatnya adalah isterinya sendiri, tetapi juga tidak pilih kasih.
Ia juga menambahkan, hingga
usia kabupaten yang ke 13 tahun, Natuna belum memiliki sarana gedung perempuan
seperti yang ada didaerah lain, karenanya GOW (Gabungan Organisasi Wanita)
setempat meminta agar ada pembangunan tersebut, terlebih lahannya sudah ada
namun difungsikan sebagai terminal bahkan akhirnya direncanakan alih fungsi
untuk pembangunan pasar modern.
Menanggapi sambutan dari dua
orang tokoh tersebut, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si mengaku, kegiatan
ini memang temu ramah bukan sekedar silahturahmi bertatap muka, dimana acara
ini memang bermanfaat sebagai refrensi dan evaluasi kedepannya. Menurutnya, sejauh
ini belum ada kesulitan yang darurat, kalau sudah diperlukan akan tetap
dilibatkan penasehat bupati.
Menyikapi harapan dari tokoh
perempuan soal kealpaan menghadiri undangan, dirinya menyebutkan bahwa
ketidakhadiran tersebut bukan karena tidak sudi, namun penjadwalan agenda yang
harus dilalui mekanisme dan ketentuan, karenanya, untuk mengundang kehadiran
pimpinan daerah, hendaknya dapat dilakukan jauh hari sebelum acara, atau
minimal satu pekan sebelumnya, sehingga pihak protokoler humas bisa
menyesuaikan penjadwalan kegiatan agar tidak berbenturan.
“Jadi
karena jadwal yang sempat pak wakil, maka beliau yang melaksanakan, kalau saya
yang kosong, pasti saya yang mengisi kegiatan serupa,ini juga dilakukan supaya
tidak terkesan di monopoli oleh bupati, karena Bupati, wakil bupati maupun
sekda adalah satu paket, sehingga kehadiran kegiatan harus saling menopang mengisi
kevacuman.”.(Hermann).