Selasa, 29 Mei 2012


Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si




Kinerja Mesin Pembangkit Listrik Carut marut
Dari Tiga Bintang Ke Tiga Bintang

MN, Natuna – Menyusul pasca berakhirnya kontrak kerjasama jual beli daya listrik antara Perusahaan Daerah (Perusda) dengan rekanan PT.Tiga Bintang pada bulan Agustus 2012 mendatang, Pemkab Natuna menaruh harapan agar pembangunan mega proyek mesin pembangkit listrik sebesar 6 MW di Pering Bandarsyah rampung sesuai jadwal.

Ironisnya, sebelum kontrak ini berakhir, kinerja perusahaan asal Surabaya ini tidak memuaskan, dari beberapa waktu terjadi pemadaman listrik, pelanggan yang klaim kepada pihak PLN setempat, tidak bisa berbuat banyak, karena kendala teknisnya disebabkan oleh kerusakan unit mesin milik Tiga Bintang, terkadang trip sehingga daya yang disingkronkan ke PLN mengecil.

Kondisi ini tidak jarang membuat pihak PLN kesal menerima hujatan pelanggan yang tidak tahu masalah teknis sebenarnya, karena masyarakat hanya tahu PLN adalah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa listrik.

Hal ini kerap terjadi sepanjang performance mesin berlogo Caterpilar ini, tidak mendapat perawatan berkala yang cukup dari tenaga teknisi operator, sudah pasti fungsi dan kondisi mesin tidak dapat bekerja maksimal. Dari informasi yang dihimpun dilapangan, PT Tiga Bintang juga kerap kehabisan bahan bakar, terkadang harus meminjam dengan PLN, karena perusahaan ini tidak memiliki stok cadangan BBM yang cukup.

Masalah demi masalah seputar daya listrik di Natuna, dimungkinkan tidak pernah berujung, apalagi setelah mesin pembangkit berkekuatan 6 MW yang tengah dirakit di Pering Bandarsyah bisa mengaliri listrik ke masyarakat, pasalnya mesin penambah daya untuk Natuna ini merupakan barang milik perusahaan yang sama, hanya sumber anggaran untuk proses pengadaannya saja yang berbeda.

Kalau yang sampai saat ini mengalir kemasyarakat, hasil kontrak kerjasama jual beli daya PT Tiga Bintang dengan pemerintah setempat melalui perusahaan daerah, sedangkan mesin besar yang baru akan dioperasikan pada bulan September mendatang, merupakan hasil lelang tender PLN ditingkat pusat dengan sistem jual beli daya yang sama.

Kerjasama jual beli daya pemerintah dengan perusahaan ini, tidak hanya untuk di Ibukota kabupaten (Pulau Bunguran), melainkan juga disejumlah kecamatan seperti Bunguran Utara, Subi, Pulau tiga dan Midai, dikecamatan Midai, perusahaan ini juga tidak memberikan pelayanan yang semestinya, sejak akhir 2011 lalu, hingga saat ini mesin miliknya belum beroperasi sebagaimana mestinya.

Dengan berbagai alasasn kerusakan komponen mesin pembangkit, seharusnya pihak pemilik bisa mengatasinya dengan menyiapkan suku cadang di Natuna, karena kerusakan yang terjadi masih berkisar antara boster, piston dan dinamo. Perkembangan daerah sangat bergantung dengan kemampuan suplai listrik yang memadahi, jika masih hidup mati, mustahil dapat menarik pengusaha dari luar daerah untuk melirik Natuna dan berinvestasi.

Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli Msi yang dimintai komentarnya, mengaku kecewa, dengan aksi padam listrik, tanpa pengecualian, dirinyapun ikut merasakan mati lampu. kinerja mesin pembangkit listrik PT.Tiga Bintang yang tidak profesional berperan sebagai mitra pemerintah dalam hal pelayanan jasa jual beli daya listrik cukup dilema, karena kalau harus menggandeng perusahaan lain menjelang habisnya kontrak, memerlukan waktu yang lama, mulai dari negosiasi, ikatan kontrak hingga perakitan mesin di Natuna.

Bisa jadi sebelum mesin dari perusahaan lain itu hidup, mesin pembangkit berukuran besar yang ada di Pering sudah running dan mengalir kemasyarakat. Mau –tidak mau harus dijalani menjelang hidupnya mesin besar itu, dirinya berharap, pekerjaan perakitan hingga running test nantinya bisa tepat waktu sesuai jadwalnya September mendatang.(Hermann).






Sekda Natuna Syamsurizon SH M.Si


Sudah Jadi Sekda, Syamsurizon masih “Beristeri Dua”

MN, Natuna – Setelah mengalami promosi, uji kesetiaan dan loyalitas kepada pimpinan selama sekitar 10 bulan, Syamsurizon SH M.Si akhirnya dinobatkan sebagai Sekretaris daerah pada bulan April lalu, namun sayangnya hingga menjabat definitif sebagai pejabat pengguna anggaran, dirinya masih “beristeri dua”.

Dari lima hari kerja dalam sepekan, sesekali Ia masih harus menjalani kewajibannya untuk menyempatkan diri meninjau rumah lamanya, didampingi ajudan sambil berjalan kaki, karena letaknya yang berdekatan dengan ruang kerja baru, ia lebih memilih untuk tidak menggunakan kendaraan dinasnya.

Berbagi waktu untuk memenuhi kewajibannya telah menjadi rutinitas ini harus dilakukan hingga ditunjuknya pegawai negeri yang memenuhi unsur kepangkatan dan golongannya, untuk mengisi kekosongan jabatan sebagai Kepala Badan inspektorat daerah, saat dimintai keterangan, Syamsurizon membenarkan hal tersebut, namun demikian, menurutnya dalam waktu dekat, kekosongan itu akan segera diisi oleh formasi pegawai yang memiliki kemampuan sesuai bidang yang diperlukan.

Syamsurizon telah menyampaikan daftar list pegawai dilingkungan Pemkab Natuna, yang memenuhi segi kepangkatan untuk ditunjuk oleh Bupati dan wakil bupati Natuna, dijadwalkan tahun ini jabatan lama ini bakal diisi, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

“ Pastinya golongan 4 c yang bisa direkrut dari pegawai di Natuna, menyangkut  ini akan bergantung dari keputusan pimpinan, siapa yang akan ditempatkan sesuai dengan kepangkatan dan kemampuannya, umumnya didiskusikan sebelumnya dengan wakil Bupati.”

Karena masih (beristeri dua-red) menjabat sebagai plt di inspektorat,Ia mengaku masih menikmati tunjangan jabatan di tempat ini, hanya saja untuk gaji pokoknya yang diterima hanya jabatan definitif saja.

Dirinya menyebutkan, bahwa untuk menjalankan tugasnya sebagai sekretaris daerah sudah cukup menyita waktu dan pikiran, sehingga kalau nantinya jabatan lama tersebut telah terisi oleh figur pegawai eselon yang baru, beban pekerjaan di inspektorat, tidak lagi menjadi masalah baginya.(Hermann).




Reward dan Punishmen Disiplin Pegawai Belum Rampung

MN, Natuna – Upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam menggerakan roda pembangunan, lewat penegakan disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga honorer dilingkungan Pemkab Natuna, nampaknya masih memerlukan proses dan perjalanan waktu yang cukup lama. Indikatornya dapat dilihat dari juknis (petunjuk teknis) yang dijadikan sebagai buku pedoman sangsi disiplin sendiri belum rampung dikerjakan instansi terkait.

Bisa jadi, harapan serta persiapan yang dilakukan tenaga honorer dan pegawai yang tengah berlomba prestasi menunjukan loyalitas lewat disiplin kerjanya, hanya menjadi hisapan jempol.
   
Seharusnya, sebelum disampaikan kepada kalangan PNS dan tenaga honorer tentang pemberian reward (penghargaan) dan punishmen (sangsi) disiplin, jauh terlebih dahulu BKD (Badan Kepegawaian Daerah) sudah mengantongi konsep teknisnya, bukan baru meraba-raba menyusul diumumkannya pegawai berprestasi pada akhir tahun 2012 mendatang.

Kepala BKD H.Tasrif Amran kepada MN mengaku bahwa tahun ini, pihaknya akan melakukan study banding ke walikota Tanjungpinang, menurutnya daerah ini sudah terlebih dulu melaksanakan penertiban disiplin pegawai yang dalam perjalanannya dianggap berhasil.

Namun demikian, dirinya telah mengajukan sedikit gambaran kerja yang bakal diimplementasikan dalam penilaian reward dan punishmen, kepada Bupati dan wakilnya, nantinya akan disempurnakan lagi dari hasil study banding, bisa saja rewardnya berbentuk lambang korpri emas dan piagam bagi yang sudah berstatus pegawai, untuk sangsinya sendiri akan dilakukan pemotongan tunjangan kesra, atau sesuai dengan tingkat pelanggaran sedangkan tenaga honorer berupa cincin emas dan piagam dan pemotongan honor.

Ia juga menyebutkan, berdasar absen keaktifan sidik jari dan absen manual antara pegawai dengan tenaga honorer jumlahnya hampir seimbang, banyak ditemukan aparatur ini yang masih berkeliaran ditempat umum pada jam dinas. Salah satu penyebab longgarnya kesadaran mereka dipengaruhi belum adanya tindakan sangsi pada pelanggaran yang dilakukan.

Wakil Bupati Imalko Ismail S.Sos yang ditemui terpisah menambahkan, disiplin pegawai mempengaruhi kinerja pelayanan dan gerak roda pemerintahan, karena hal ini merupakan modal dasar mewujudkan birokrasi yang baik, kendati demikian, berbicara maslah pelanggaran disiplin pegawai di Natuna, ini bukanlah masalah hari ini saja, melainkan dari masa kepemimpinan sebelumnya sudah terjadi dan melekat bagai tradisi.

Karena itu, untuk merubah kebiasaan buruk dan pola pikir pegawai, memerlukan proses secara bertahap, ibarat besi baja jika diluruskan sekaligus bisa patah. Menyangkut masalah ini, dirinya jga telah berkordinasi dengan Bupati Natuna untuk mencari solusi dan kajian yang lebih dalam guna berbenah diri.

Sejak diberlakukannya sistem absen sidik jari dan manual, masing- masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) telah diinstruksikan untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi kehadiran dan keaktifan jajaran pegawai dan stafnya, namun sampai hari ini, arahan tersebut belum juga berjalan maskimal.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris daerah Syamsurizon.SH M.si yang juga menjabat sebagai ketua Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) PNS menyebutkan, selama ini sangsi berupa teguran lisan dan tulisan yang diberikan kepada pelanggar, tidak maskimal hasilnya, untuk itu kita harus memulainya dengan sikap tegas berbentuk sangsi tindakan.

Bicara masalah disiplin pegawai, dirinya juga akan melibatkan satuan polisi pamong praja untuk menjalankan pengawasan dan penertiban setelah diterbitkannya perbup tentang reward dan punishmen,
Seperti yang berlangsung didaerah lain yang jauh lebih maju berkembang, karena diberlakukannya hal serupa kepada pegawainya.(Hermann).


Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail S.Sos

Imalko Siasati Hubungan Antar Negara

MN, Natuna – Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail S.Sos tengah merancang titik cerah untuk perubahan wilayah kerjanya yang lebih baik, adapun hal ini diperlukan siswa berpretasi sebagai generasi penerus daerah yang bakal dijadikan mediatornya. Salah satu startegi yang tengah disiasati untuk mewujudkan misi tersebut yakni dengan menggandeng hubungan kerjasama dibidang pendidikan dengan negara tetangga pada tahun anggaran mendatang.

Menurutnya, jika dikaji lebih jauh, banyak aktiftas yang dilakoni lembaga pemerintah maupun swasta dari Pulau Jawa ke negara tetangga, daerah yang dilirik ini justru secara geografis berbatasan langsung dengan Natuna, seperti, Malaysia, Brunei Darusalam, Vietnam, China dan Hongkong.

Kelima negara asia ini diakui memiliki keunggulan dibidang politik, birokrasi, perekonomian, industri dan ilptek yang jauh lebih maju, hal inipun diketahuinya setelah memijakan kakiknya ke China dan Vietnam, dalam kunjungan study banding Lemhanas belum lama ini.

Ia juga menilai bahwa China sebagai negara terpadat penduduk memiliki banyak sisi positifnya, terutama dibidang pendidikan, jadi bukan tidak mungkin pemerintah mempelopori untuk melirik negara ini, tidak hanya sebatas keluar daerah selama ini seperti, Bandung, Jakarta, Pekanbaru, Pontianak dan Jogjakarta.

kita akan sekolahkan anak- anak kita kesana, sehingga hubungan Natuna dengan kelima negara tetangga itu menjadi lebih baik.”

Diawali dari bidang pendidikan, tentunya sebuah peluang besar bagi daerah untuk menjalar kepada bidang-bidang lainnya, apalagi, Natuna juga memiliki banyak keunggulan, diluar daripada letak geografisnya yang strategis, daerah ini juga mengantongi ragam kekayaan keasenian tradisi dan Sumber daya Alam (SDA) nya.

Hal ini dalam waktu dekat akan didudukan satu meja dengan kepala daerah dan legislatif, menurutnya ini merupakan “win solution” untuk memulai perubahan, meskipun hasilnya tidak bisa dirasakan langsung bagi kontribusi daerah, namun demikian dirinya optimis niat baik ini akan membuahkan prospek hasil yang menjanjikan.
   
Sehingga dengan semangat baru dan kebersamaan untuk memikul beban pembangunan bersama, hal ini akan terasa semakin mudah dalam pencapaian Natuna yang Sejahtera, Merata dan Seimbang, karena itu, seluruh komponen masyarakat dengan pemerintah diwajibkan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis sebagai modalnya.(Hermann).