Natuna Belum Bentuk Jalur Sangsi PNS MN.Natuna – Ditengah menggelindingnya roda perekonomian masyarakat yang masih bergantung dari besaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Natuna, banyak ditemukan kesulitan spesifik yang dialami sejumlah pelaku usaha akibat tindak tanduk oknum pegawai negeri dilingkungan pemkab Natuna. Seperti yang dilakukan oknum PNS berinisial Ag, pegawai yang pernah mengabdi di badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) pada tahun 2010 silam, pernah terlibat dalam pengadaan langsung (PL) alat komupterisasi bernilai belasan juta rupiah, alat-alat tersebut untuk keperluan tempatnya bekerja, namun pahitnya, barang tersebut setelah diambil dari sebuah toko elektronik yang ada dibilangan jalan Datuk Kaya Wan Mohd benteng Ranai. Hingga berita ini diturunkan, belum juga ada penyelesaian pembayaran. Itikad tidak baik yang berbau pelecehan ini dimunculkan saat ditanyai pertangguungjawaban pembayaran, Ag justru bersandiwara dengan mengeluhkan sangkutan pinjaman kepada pihak Bank yang baru selesai sekitar tujuh tahun kedepan, meskipun Ag dan isterinya sama-sama memiliki penghasilan sebagai pegawai negeri. Menanggapi hal ini, Sekretaris Daeerah (Sekda) Syamsurizon yang juga merangkap sebagai Badan pertimbangan dan kepangkatan (Baperjakat) Natuna tidak bisa berbuat banyak terhadap hal ini, sekalipun dirinya semasa terjadinya pengadaan barang tersebut menjabat sebagai pimpinan tertinggi dari oknum tersebut di Bakesbang. Syamsurizon justru mengarahkan, agar menyampaikan kepada pimpinannya yang baru ditempatnya bertugas saat ini di Kecamatan pemekaran yang ada wilayah pemukiman warga transmigrasi, spontan saja atasan dimaksud, menolak untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan Ag, karena masalah tersebut sifatnya perorangan. Dari informasi yang berkembang, Sekretaris daerah tidak bisa mengambil langkah tegas kepada pegawaio dilingkungan kerjanya, karena tersangkut masalah hukum yang mana Ag merupakan kunci ahli dari penyelewengan yang dilakukannya saat menjabat sebagai Kepala Bakesbang tahun anggaran 2010 lalu. Sementara itu, ditempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) H.Tasrif Amran S.Sos yang dimintai tanggapannya masalah ini menyebutkan bahwa dirinya belum mendapatkan arahan dari pimpinan (Bupati, Wakil dan Sekda-red), karena itu dirinya akan berkonsultasi kepada Sekda sebelum bisa mengambil sikap. Berdasar pengamatan koran ini dilapangan, tindakan merugikan ini juga dilalami sejumlah pemilik usaha di Ranai, namum mereka lebih memilih diam karena enggan mengurusi dengan aturan dan prosedur birokrasi yang rumit. Setidaknya lewat pemberitaan ini kepada para pejabat potensial hendaknya dapat menjadikannya sebagai pengalaman berharga agar tidak terulang dikemudian hari, mengingat sebuah lembaga birokrasi hendaknya dapat menjalankan tupoksinya dalam memberikan solusi, pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat dan daerahnya. Belum lagi ditambah tindakan oknum pegawai yang kerap membawa intitusi gemar melakukan aksi pungutan liar (pungli) dengan dalih prosedur pajak yang akhirnya masuk kantong pribadi. Dengan dibentuknya Satpol PP, jika pemerintah komitmen melakukan pembanguan dan menjaga citra, sudah menjadi keharusan wadah ini difungsikan secara optimal, sebagaimana yang terjadi dikota yang jauh lebih maju dan berkembang.(Hermann). Natuna Fishing Festival, Telan Anggaran Ratusan Juta MN.Natuna – Pemkab Natuna ditahun ketiga ini kembali menggelar lomba memancing, kali ini kegiatan dipusatkan di Pelabuhan perhubungan Penagi Ranai, Sabtu (30/6), berbeda dengan dua agenda serupa pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan berturut- turut di Perairan Selat lampa Kecamatan Pulau Tiga. Tidak hanya tempat pelaksanaan, pada tahun ini, Pemkab menganggarkan tak kurang dari Rp 600 juta yang disiapkan untuk mengakomodir kepanitiaan, pengadaan kostum dan Rp200 juta total haidah lomba dan doorprize. Penyempurnaan dilakukan pihak panitia belajar dari pengalaman dari kegiatan sebelumnya, tahun ini selain disiapkan panitia pengawasan dan pengamanan dari Dinas Perhubungan, Basarnas, TNI AU dan AL, Satpol PP juga personil Polres setempat, panitia juga memberikan kebebasan bagi peserta untuk menggunakan alat bantu sejenis radar karang dan ikan (fishfinder) juga GPS, serta jarak lomba sejauh 15 mil. Ketua pelaksana, Hendri Harianto yang ditemui koran ini membenarkan hal tersebut, menurutnya selain pertimbangan untuk memaksimalkan hasil tangkap peserta, kegiatan ini disasarkan guna memperkenalkan kekayaan potensi perairan laut di Natuna, Untuk pemenang disiapkan uang tunai Rp 15 juta juara I, Rp 12 juta juara II, Rp 9 juta juara III, Rp7,5 juta untuk juara harapan I, Rp6 juta harapan II dan Rp5 juta harapan III, selain itu juara berdasar kategori Ikan terbesar, terberat dan pompong hias terindah juga mendapat hadiah uang tunai dan trophy, Doorprize utama 1 unit skuter matic Yamaha Mio, Rice Cooker, Kulkas, Mesin Cuci, Kipas Angin dan perangkat alat pancing. Hendri menambahkan, bagi pemenang, ikan hasil tangkapnya menjadi milik panitia, yang dikelola untuk hidangan resepsi makan malam bersama pada puncak acara penyerahan hadiah dan panggung hiburan rakyat bersama penghibur dari Batam. Dalam kegiatan ini, panitia juga mengundang tim mancing mania dari Trans 7 untuk mengikuti kegiatan ini. Berdasar temuan koran ini dilapangan, kegiatan ini sempat diwarnai kekecewaan beberapa tim peserta memancing yang mendapat diskualifikasi oleh panitia, karena singkatnya waktu menyebabkan keterlambatan mereka menimbang hasil tangkap, sementara kemampuan motor nelayan cukup variatif, tidak sesuai dengan batas area memancing cukup jauh. Ditambah lagi kurangnya panitia pengawas yang seharusnya ditempatkan disetiap kapal motor peserta, untuk menjamin spotifitas.(Hermann). Keterangan foto berita : Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si menyerahkan hadiah utama doorprize......................... Banyak Broker berkedok Investor Belum Ada Peminat Investasi Di Natuna MN.Natuna – Sudah satu tahun lebih Pasangan Bupati Drs H.Ilyas Sabli M.Si dan Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail S.Sos mempromosikan paket take holiday kepada para pengusaha yang mau berinvestasi diwilayahnya, namun upaya ini belum membuahkan hasil. Melihat hal tersebut, sudah seharusnya pemerintah setempat melakukan introspeksi diri melihat kondisi ril lingkup daerah, apakah strategisnya letak geografis Natuna sudah menjadi daya tarik atau harus adanya pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang dijadikan pertimbangan para pengusaha tersebut. Pasalnya jika dilihat dari tawaran pajak daerah (take holiday) yang digratiskan pemkab selama tiga tahun kepada investor tersebut, sudah menunjukan kompensasi sekaligus kemudahan yang positif, berbeda dengan image pemerintah pada orde lama, dimana pengusaha yang berminat selalu patah ambisinya tengah jalan akibat besarnya negosiasi jatah yang dilakukan pejabat sebelum berinvestasi. Kemungkinan besar, bekas dari image tersebut masih melekat dirasakan sebagai cambuk bagi para pengusaha untuk melirik daerah ini, terlebih lagi dengan perhitungan operasional yang belum mendukung, seperti kebutuhan suplai jaringan listrik dan sarana air bersih, memang untuk sarana transportasi sektor udara mulai membaik. Semuanya kembali kepada cerminan pemerintah setempat, apakah akan selamanya regulasi pembangunan daerah yang berlangsung hanya simbol tanpa realisasi, faktanya pelaksanaan kegiatan birokrasi terlalu identik dengan kebijakan dari pejabat tinggi, bukan arus bawah alias dari masyarakat, hal ini bukan lagi menjadi rahasia umum, tapi juga teman secangkir kopi di kedai pinggiran. Langkah bijak yang menjadi “win solution” yang harus ditempuh hanyalah memberikan job kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membentuk jalur kerjasama sesuai bidangnya masing-masing, perlahan hasilnya akan nampak jika kepala daerah memiliki wibawa yang baik dimata pejabat perangkat tersebut. Sementara jika dijadikan indikator yang dilakukan daerah tetangga seperti di Pulau Jawa, Batam, Surabaya dan kalimantan, mereka memiliki jalur kerjasama dibidang industri dan perdagangan yangg tidak kedalam negeri, tetapi keluar negeri yang letaknya jauh lebih potensial dengan Natuna seperti, Thailand, Brunei, Vietnam, China, Singapura dan Malaysia. Menanggapi hal ini, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si mengakui kondisi tersebut, namun dirinya bersama pasangan wakil bupati, sampai saat ini masih komitmen untuk meneruskan pembangunan yang masih kurang, sekaligus mencari para investor yang serius berinvestasi, bukan brokrer seperti yang sudah-sudah, karenanya dari limit waktu selama tiga bulan, sudah menjadi tolak ukur keseriusan investor menanamkan modalnya di Natuna. Kalau lebih dari itu, berarti mereka hanya main-main atau mencari potensi lain dari kunjungan tersebut, karena seorang investor sudah tentu membawa uang bukan broker yang mencari uang. Sementara wakil bupati Natuna Imalko Ismail S.Sos telah merencanakan untuk menjalin hubungan kerjasama dibidang pendidikan dengan negara tetangga, hal ini akan menjadi dasar yang secara sistematis akan berkembang kesektor lainnya seperti perdagangan, tentunya hal ini bakal menguntungkan daerah..(Hermann). Yurnalis, Bertahan Hidup Dengan Belas Kasih MN.Natuna – Yurnalis (50) warga Desa Sededap Kecamatan Pulau Tiga sejak dua tahun terakhir ini, tidak mampu lagi menjalankan profesinya sebagai nelayan tradisional, hal itu terjdai lantaran penyakit infeksi pada bagian kaki kirinya yang kian memburuk. Ayah dari enam orang anak (tiga orang sudah meninggal) ini, mengaku kesulitan untuk bertahan hidup dan menafkahi keluarganya dengan kondisi yang dideritanya saat ini, sementara luka infeksi kulit ini semakin menjalar hingga bagian lutut. Menurutnya, luka ini berawal saat dirinya melaut, ia merasakan gatal pada bagian kakinya seperti digigit serangga, namun rasa gatal yang terus digaruk itu terjadi infeksi hingga sebesar kotak korek api, karena belum merasa terganggu, luka ini diabaikannya, setelah melebar dan menyerang saraf kakinya. Berdasar keterangan sejumlah warga tempatan kalau dalam istilah kampung, penyakit ini disebut sakit amai, yang bisa disembuhkan dengan cara pengobatan tradisional, parahnya lagi, setelah menjalani pengobatan kampung, lukanya justru semakin menjadi dan melepuh, dengan rasa seperti terbakar. akhirnya ia memutuskan untuk mengobati dengan cara medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, disana Yurnalis mendapatkan rawat inap selama sekitar 30 hari. Namun merasa jenuh tidak mengalami kesembuhan dan terbebani tanggungjawab untuk menafkahi keluarga, akhirnya ia memutuskan untuk menghentikan pengobatan medis, terlebih pihak dokter yang menangani masalahnyapun tidak mengetahui penyakit yang dideritanya. Saat ini, ia mengaku patah semangat untuk berharap bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, karena ia tidak bisa lagi menjalankan pekerjaan untuk memenuhi tanggungjawabnya, apalagi ketiga orang anaknya yang masih hidup saat ini sangat memerlukan biaya yang tidak sedikit, mendukung jenjang pendidikan di SMP dan dua orang anaknya dibangku SD. “ Memang pemerintah sudah mengadakan program wajib belajar dengan sekolah gratis, namun bukan berarti semua kebutuhan beban sekolah ditanggung, masih harus menyiapkan uang untuk membeli buku materi, buku dan alat tulis lainnya, belum lagi uang saku yang rutin.” Yurnalis yang ditemui koran ini disekitar aula kantor bupati mengaku, dirinya bersama seorang putra bungsunya baru saja menemui kepala daerah untuk meminta bantuan berobat dan ongkos pulang, namun menurut Yurnalis, dirinya tidak bisa bertahan hidup hanya dengan cara mengharap belas kasihan dari pejabat daerah, karena bantuan ini tidak akan kekal. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap keluarganya terutama penyakit infeksinya,mengingat dirinya adalah tulang punggung yang harus kokoh dengan kondisi sehat agar bisa mencari nafkah membiayai kebutuhan pendidikan anak, ia tidak mau anaknya bernasib sama menjadi nelayan. Keluhnya sambil berjalan terbata-bata.(Hermann). Krisis Subsidi Listrik Untuk Revisi Anggaran Pemkab Minta Restu DPRD Natuna MN.Natuna – Menghadapi krisis anggaran untuk menyambung subsidi kontrak jual beli daya listrik dengan pihak rekanan (PT Tiga Bintang) Surabaya, Pemkab Natuna meminta restu DPRD untuk merevisi anggaran tersebut, pertemuan ini digelar lewat rapat Paripurna dengan agenda revisi anggaran subsidi kelistrikan tahun 2012 yang juga disejalankan penyampaian rekomendasi DPRD Natuna terhadap LKPJ Bupati Natuna tahun 2011 dan ditutup dengan penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dilakukannya revisi anggaran untuk kelitrikan ini, menyangkut kekurangan anggaran yang disahkan dalam APBD murni tahun 2012 yakni sebesar Rp 19 miliar, atau hanya berlangsung selama empat bulan dengan volume Januari hingga pertengahan April, sedangkan kebutuhan ril subsidi listrik selama satu tahun bersikar Rp 70 miliar lebih, dengan cakupan penerangan untuk wilayak Kota Ranai Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Midai, Serasan dan Bunguran Utara. Dalam laporannya, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli Msi dalam Rapat Paripurna istimewa di DPRD Natuna menyampaikan, dirinya berencana untuk menyiasati kekurangan tersebut dengan mengalihkan anggaran dari beberapa kegiatan di sejumlah dinas tahun ini, mengingat, kebutuhan ini merupakan hal yang sangat vital bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat banyak. Ia juga menjelaskan bahwa pihak PLN rayon Ranai juga menyiapkan penambahan pembangkit dengan daya sebesar 5 MW, dijadwalkan jika pengerjaannya sesuai rencana akan dioperasikan pada bulan September mendatang, sehingga kontrak kerjasama jual beli daya listrik yang ada di ibukota bisa dihentikan. Namun demikian, beroperasinya mesin pembangkit besar (non subsidi Pemkab-red) milik PT.PLN ini nantinya, bukan berarti pemerintah sepenuhnya melakukan pemutusan kontrak dengan rekanan, karena masih ada subsidi untuk tiga kecamatan lainnya seperti, Kecamatan Serasan, Midai dan Bunguran utara, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Besaran anggaran yang awalnya bakal dialihfungsikan dari kegiatan di Dinas untuk penambahan subsidi ini sekitar Rp46 miliar lebih, yang diprediksi bisa menjamin penerangan hingga Bulan September mendatang, namun demikian, dalam rapat dengan pendapat fraksi-fraksi yang ada di lembaga legislatif ini, cenderung kesemuannya menyetujui untuk pertimbangan menyambung subsidi, berbeda dengan pertimbangan disisi besaran anggaran yang diperlukan, memancing nada sumbang dari sebagian Fraksi. Sekretaris Fraksi Golkar Plus, Welmi, setelah mengkaji dan mempertimbangkan usulan Ranperda ini, maka bahwa Fraksi ini menyatakan setuju dengan semua item Ranperda itu, dengan pertimbangan kesemua usulan tersebut sangat penting bagi pembangunan daerah ini kedepan. Tetapi, kebijakan pemerintah Kabupaten Natuna untuk mengalihfungsikan dana di sebagian SKPD subsidi listrik, dari fraksi Golkar Plus kurang sependapat dengan usulan yang diberikan Pemerintah. Dirinya kurang setuju terkait usulan tersebut karena mempertimbangkan asas kemanfaatannya bagi beberapa dinas yang dananya dialihfungsikan. Tapi mereka menyepakati bahwa kekurangannya yang berjumlah Rp. 8 miliar lebih itu akan kembali diangggarkan pada APBDP 2012 ini. Fraksi Demokrat, dalam hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Ir.Dwitra Gunawan meminta agar pemerintah Kabupaten untuk berfikir panjang dan melakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum mengusulkan dana untuk subsidi listrik tersebut. Lewat keterangan singkatnya kepada wartawan usai rapat paripurna, Ilyas menjelaskan kebutuhan anggaran untuk subsidi kelistrikan hanya disetujui Rp 39.774 miliar, ini artinya masih terjadi kekurangan sekitar Rp 8 miliar lagi, dirinya bersama jajaran Legisatif sepakat untuk mengadopsi kekurangan tersebut dalam RAPBD Perubahan 2012 mendatang.(Hermann).

Honorer Penasehat Bupati Telan Anggaran Miliaran Tiap Tahun MN.Natuna – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Natuna atau yang lebih akrab dikenal masyarakat dengan istilah anggaran “ketok palu”, setiap tahun harus mengalir sebanyak miliaran rupiah, yang peruntukannya digunakan membayar jasa honorer penasehat Bupati. Berdasar jumlah tokoh masyarakat pilihan yang lolos seleksi dan diangkat sebagai penasehat bupati sampai saat ini mencapai sekitar 140 orang, dijadwalkan jumlah tersebut belum baku, mengingat adanya kabar bakal diagendakan perekrutan lagi dari tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna. Dengan pedoman tugas pokok yang diemban penasehat bupati yang mencakup, memberikan teguran, saran dan kritik terkait kinerja serta proses birokrasi yang dijalankan kepala daerah, masing-masing penasehat yang dibekali selembar (Surat Keputusan) SK Bupati Natuna sebagai ikatan dinas, bisa mengantongi pendapatan bersih Rp12 juta dalam kurun waktu 12 bulan atau setahun. Ketua LAM Kabupaten Natuna H.Wan Zawali yang juga merangkap sebagai penasehat Bupati kepada MN menyebutkan, tahun ini dirinya bersama 139 orang lainnya baru menerima SK Bupati yang diterbitkan pada bulan Juli kemarin, dengan adanya legalitas ini dirinya mengaku bisa menjalankan tugas dan kewajibannya untuk beriringan dalam pelaksanaan pembangunan oleh kepala daerah. Dalam perannya sebagai penasehat, dirinya juga mengharapkan agar struktur yang menjadi mitra pemerintah ini tidak memberikan pengaruh yang terlalu besar (terkontaminasi) terhadap kebijakan pembangunan, karenanya pasangan bupati dan wakilnya harus percaya diri dengan konsep visi kerjanya. Sehingga program kerja dalam pembangunan tidak terkecoh oleh hal yang terkonsep dengan matang. Kepada koran ini, ia berharap Bupati dan pasangannya bisa ekstra aktif untuk dapat menghadiri undangan rapat dengan penasehat bupati, agar komunikasi tidak terputus, disamping itu, hal ini juga menjadi ikatan dinas yang memiliki azas manfaat yang saling menguntungkan, mengingat, pemerintah sudah susah payah menyisihkan pola anggaran untuk membayar jasa honorer penasehat bupati, sementara kami juga cukup berjuang untuk mendapatkan SK. Saat ditanyai komentarnya soal karakter dan kinerja yang dilakukan bupati, singkat dijelaskannya, bahwa bupati kurang tegas dalam mengambil sikap dan kebijakan, dalam pertemuan antara para penasehat dengan Bupati pada akhir Juli kemarin, dirinya memberikan teguran menyangkut kegiatan proyek fisik yang terbengkaklai dan penegakan disiplin pegawai terutama pejabat eselon yang kerap menghabiskan waktu keluar daerah. Ditempat terpisah sejumlah warga yang dimintai komentarnya soal beasaran anggaran daerah rutin untuk gaji penasehat, dominan menilai hal ini merupakan mubajir anggaran, dengan pertimbangan kondisi pembangunan daerah yang masih banyak memerlukan sentuhan peningkatan sarana dan prasarana umum untuk kepentingan yang dirasakan masyarakat banyak. Jika hal itu menjadi kebutuhan bagi kepala daerah, masyarakat cenderung menilai untuk efektif dilakukan perampingan jumlah, bukan penambahan, sehingga anggaran sebanyak Rp1.680juta tersebut bisa dialokasikan untuk pembangunan yang lebih perlu ditingkat desa atau kecamatan, atau solusi lainnya dengan mencari figur SDM yang memiliki keahlian pada beberapa bidang sesuai kebutuhan, semacam jasa konsultan birokrasi, sosial dan politik.(hermann). Syamsurizon Impikan ibukota Steril Lokalisasi MN.Natuna – Tidak hanya menjelang masuknya atau selama bulan suci Ramadhan saja pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT) ditertibkan, ini dijadikan impian Sekda Natuna Syamsurizon SH M.si dalam bentuk pedulinya terhadap lingkungan masyarakat yang kondusif, terutama di wilayah Ibukota Kabupaten. Menurutnya, kepercayaan ditunjuk dirinya sebagai ketua tim pemberantas Pekat oleh Bupati dan wakilnya, menjadi kesempatan yang akan dimanfaatkan untuk mengawali pembangunan moril dilingkungan masyarakat, mengingat yang terjadi selama ini, penyakit non medis ini hanya tersentuh secara formalitas dalam agenda rutin tahunan, tanpa tindakan yang jelas. Terlepas dari agenda bulan puasa, kehidupan prostitusi kembali marak, seperti cuti bersama yang dengan kesadaran dilakukan para pekerja seks komersil selama satu bulan untuk berkumpul bersama keluarga dikampung halamannya. Dirinya juga mengaku perihatin terhadap kondisi rill ini yang sangat mengancam lunturnya norma susila ditengah berbaurnya masyarakat umum, karena pada siang hari mereka menggunakan pakaian yang serba mini dan terbuka, tentunya hal ini bisa memberikan pendidikan negatif kepada kalangan remaja dan anak-anak yang masih rentan pengaruh dilingkungannya. Pasalnya, para pekerja seks komersil ini, tidak hanya bisa ditemui pada malam hari d sejumlah tempat hiburan malam (cafe remang), melainkan pada siang hari, aktifitas keseharian mereka pun berbaur layaknya masyarakat tempatan. Memikirkan masalah ini sangat dilema untuk mencarikan jalan keluarnya, jika dibiarkan, pertumbuhannya subur menjamur hingga ke pelosok, sementara kalau lokalisir, menyalahi aturan terkadang image sekelompok orang menilai bahwa pemerintah ikut mendukung (mengakomodir) adanya kegiatan prostitusi. Karenanya diperlukan kesadaran serta peran kepedulian terhadap lingkungannya, guna mengemban tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat, baik dari tokoh ulama, ormas trantib hingga kepolisian, untuk andil meminimalisir pertumbuhan maksiat, sex bebas dan perjudian yang bakal menurun ke generasi penerus.(Hermann). M Nazir : Pusat Harus Akui Legalitas Daerah Penghasil Tunggal Di Kepri MN.Natuna – Badan Perjuangan (BPMigas) Natuna bertekad untuk memperjuangkan legalitas wilayah kerjanya sebagai daerah penghasil minyak dan gas (migas) tunggal Se Provinsi Kepri, hal ini diungkapkan ketua BPMigas M Nazir , usai buka puasa bersama belum lama ini. Menurutnya, sesuai dengan hasil keputusan sidang dewan pertimbangan otonomi daerah, jelas keinginan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) untuk dijadikan atau diakui sebgai daerah penghasil, dinyatakan ditolak, sementara poin lainnya juga menyebutkan bahwa, Daerah Natuna terlanjur diakui sebagai daerah penghasil, meskipun dengan predikat “terlanjur”, namun untuk wilayah kepri, berarti hanya Natuna lah daerah penghasil Migas tunggal. Ini artinya, kalau diperjuangkan dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah pusat, Natuna berpotensi untuk merebut hak sepenuhnya mulai tahun 2013 mendatang, tanpa dilakukan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH ) dengan persentase 60:40 persen atau 65:35 antara Natuna dan Anambas, karena KKA tidak memiliki dasar hukum yang menguatkan klaim atas wilayahnya yang juga menjadi daerah penghasil migas Karenanya kami memerlukan adanya dorongan baik dari pemerintah eksekutif dan legislatif serta masyarakat umum untuk memperjuangkan hak daerah, mengingat DBH migas bagi Natuna merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari status daerah penghasil. Disisi lain, DBH ini juga mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam menopang kegiatan pembangunan, selain meringankan beban anggaran. Selang waktu menjelang dirumuskannya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun mendatang, jika disetujui pemerintah pusat nantinya, secara otomatis, KKA kedepannya hanya menerima jatah pro rata seperti yang diterima kabupaten /kota yang ada diwilayah Provinsi terkait. Karenannya dalam waktu dekat ini, dirinya berencana untuk mempertanyakan ketegasan berdasar keputusan sidang dewan pertimbangan otonomi daerah, menyangkut legalitas Natuna sebagai daerah penghasil tunggal.(Hermann).

Tahun keenam Damkar Lanjutkan Usul Anggaran MN.Natuna – Hingga memasuki tahun anggaran keenam pada APBD Natuna 2013 mendatang, Satpol PP dan Pemadam kebakaran tak jenuh berharap usulan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana operasionalnya ke Pemkab Natuna, adapun hal ini dibenarkan Kepala kantor Satpol PP dan Damkar H Subandi S.Sos yang ditemui belum lama ini. Menurutnya, pada satuan dua dari tiga struktur yang diembannya saat ini, memerlukan perhatian pemerintah untuk menjadikan usulan dari damkar sebagai prioritas, apalagi tak lama lagi Natuna akan menghadapi musim kemarau panjang, dimana dalam kondisi tersebut sangat potensial terjadinya bencana kebakaran. Ia menyampaikan, satuan pemadam kebakaran Natuna hanya memiliki 38 personil yang dibekali tiga unit mobil pemadam, dari kendaraan yang dimiliki saat ini, dua diantaranya mengalami kerusakan sehingga dalam operasionalnya, saat tuntutan darurat, kendaraan ini harus dihidupkan dengan bantuan tenaga manusia alias didorong. Sebagai unit reaksi cepat mungkin hal ini tidak sepantasnya terjadi. Dua kendaraan tersebut diprakarsai oleh pemerintah provinsi saat Natuna masih tergabung dalam cakupan provinsi Riau, tepatnya sekitar tahun 1988, mungkin kendaraan ini sepantasnya diremajakan atau dimuseumkan. Disamping itu kelengkapan lainnya seperti selang serta baju tahan api, idealnya menjadi pendukung agar dalam menjalankan tugas, para personil dilapangan tidak dibatasi ruang geraknya akibat sarana yang tidak memadahi. Disisi lain, kru satpol pp sendiri dalam menjalankan tugasnya, terutama pada bidang pengawalan dan pengamanan kegiatan dinas perangkat kepala daerah, sampai sejauh ini baru dibekali kendaraan patroli pengawalan dengan kapasitas masin 1600 cc, sementara rombongan kencdaraan yang dikawal rata-rata 2500cc keatas. Tak heran kalau dari beberapa kegiatan, kenadaraan ini pernah mengalami kejadian pahit, yakni saat mengawal rombongan ke pelabuhan selat lampa, dimana saat kondisi jalan menikung tajam, mobil ini justru melesat lurus kedalam hutan, untungnya dalam tragedi tersebut tidak menelan korban jiwa. Namun demikian, pada momen perayaan HUT Satpol ke 62, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si yang didampingi Sekda Syamsurizon ST Msi dalam sambutannya menjanjikan kepada satuan ini untuk menambah dua unit mobil pengawal dengan spesifikasi performance kendaraan dobel kabin pada tahun anggaran ini, namun hingga berita ini diturunkan, janji tersebut belum direalisasikannya. Subandi juga menambahkan, saat ini dirinya membawahi Satpol PP yang memiliki 170 orang personil, 38 personil pemadam kebakaran dan 250 orang satuan linmas yang tersebar dikecamatan, dirinya berharap tidak hanya adanya perhatian dari pemerintah eksekutif, dalam hal ini komisi I yang membidangi dilembaga legislatif hendaknya juga menjadikan kebutuhan ini sebagai pertimbangan penganggaran dalam pembangunan daerah.(Hermann). Polusi Suara Warnai Suasana Pertumbuhan Ibukota Kabupaten MN.Natuna- pasca puncak perayaan malam takbir Idul Fitri 1433 H ini, suasana jalan raya yang ada di ibukota kabupaten, semakin bising dan ugal-ugalan, para pengendara roda dua yang dominan kalangan remaja dan pelajar merubah knalpot standar pabrikan dengan yang aksesori yang dijual di bengkel. Selain menganggu ketertiban umum dan polusi suara yang dihasilkan, knalpot aksessori ini juga mengakibatkan efek kepada penggunannya, karena umumnya, suara yang dihasilkan knalpot akan semakin keras saat kendaraan melaju diatas kecepatan rata-rata di jalan raya. Rudi salah seorang pengguna jalan yang dimintai komentarnya menyebutkan, kian hari kondisi jalan raya daerah ini semakin ugal-ugalan, selain bisingnya suara knalpot buatan bengkel, juga arus kendaraan semakin padat dan tidak tertib, sejak semakin bertambahnya para pengguna knalpot racing, karena umumnya pengguna tersebut kerap melakukan atraksi balap liar dengan kelompoknya. “ Yang bawa kendaraan tersebut, mungkin senang mendengarkan suara bising knalpotnya, tapi apakah orang lain juga bisa menikmati, apalagi pengguna jalan lainnya yang ada disekitar, saya berharap aparat hukum dari satlantas setempat bisa mengambil tindakan tegas, karena dikota besar, hal ini sudah diterapkan, dengan jeratan pasal mengganggu ketertiban umum dan pencemaran polusi suara.” Tidak hanya itu, lenggangnya keaktifan petugas berwenang juga mengakibatkan ulah geng motor semakin menjadi, selain knalpot bising, banyak ditemukan kendaraan roda dua yang tidak menggunakan lampu pada malam hari, serta lampu isyarat yang seharusnya digunakan seperti yang diwajibkan dalam tatatertib lantas saat mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Hal yang sama juga ditambahkan Bujang, menurutnya, knalpot bersuara keras tersebut selain mengganggu ketertiban umum juga menjadi pemicu meningkatnya angka kecelakaan, karena di Ranai ini, banyak kalangan pelajar yang mudah terhasut untuk mencontoh temannya menggunakan sesuatu yang belum pernah dicobanya, tak jarang pada malam akhir pekan, sekelompok geng motor berkumpul di halaman kediaman rumah Bupati, melakukan pacu balap liar dan atraksi free style. Saat dibubarkan patroli polisi, para geng balap liar tersebut mencari lokasi lain untuk mencari kesenangannya, tak jarang lokasi terakhir yang dipilihnya adalah jalan raya, mulai dari kecelakaan ringan hingga berat potensi terjadi pada malam minggu di Ranai, yang menjadi korban justru bukan pengendara ugal, melainkan pengguna jalan lain.(Hermann) SKPD Kerap Absen Kunker MN.Natuna – Wacana untuk menertibkan keaktifan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)nya dalam setiap kegiatan seremoni dan kunjungan kerja (kunker) kepala daerah, mulai tahun ini bakal diberlakukan Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si, hal ini berawal karena kurang loyalitasnya perangkat tersebut yang sering absen dalam undangan kegiatan kerja Bupati, wakil bupati hingga Sekda ke kecamatan dan desa yang ada diwilayah kerjanya. Namun demikian, dalam momen malam pawai takbir keliling perayaan Idul Fitri 1433H belum lama ini, banyak pejabat eselon yang alpa, Ilyas yang ditemui usai kegiatan, kepada MN mengatakan, dirinya memberikan toleransi kepada perangkat yang memiliki aktifitas mudik kekampung halamannya, mengingat banyak yang sudah lama tidak mengambil cuti saat hari raya. Usai momen ini, wacana tersebut, baru akan diberlakukan, hal ini guna mengajak para perangkat dinas, badan dan kantor untuk bersama-sama melihat kondisi riil pembangunan serta kebutuhan peningkatan pelayanan saat kunjungan kerja ditingkat kecamatan hingga desa di Natuna. Ilyas bakal menerbitkan surat edaran kepada SKPD untuk menyesuaikan kegiatan dinasnya keluar daerah agar tidak berbenturan dengan jadwal kunjungan kerja diwilayah kerjanya sendiri bersama pimpinan daerah. Dirasakan perlu adanya keaktifan dalam kunjungan kerja ini, dimaksudkan sebagai evaluasi kebutuhan peningkatan terhadap pembangunan untuk masyarakat, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, mengingat, untuk meluncurkan program pembangunan, ditingkat kecamatan hingga desa, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tempatan, hal ini bentuknya cukup variatif di masing- masing daerah. Ia juga menampik image sekelompok masyarakat yang menilai bahwa kealpaan beberapa perangkatnya dalam kunjungan kerja daerah, bukan disebabkan oleh kurang harmonis atau tidak loyal terhadap pimpinan, melainkan akibat benturan dengan jadwal kunjungan dinas keluar daerah, karenanya, kedepannya, masalah tersebut menjadi evaluasi untuk dibenahi. Hal ini juga menyusul disiapkannya sistem reward and punishmen kepada seluruh jajaran pegawai negeri dan tenaga honorer dilingkungan Pemkab Natuna, termasuk didalamnya pejabat eselon setingkat kepala dinas, badan dan kantor, untuk kategori yang pertama kali ditekankan yakni masalah keaktifan dan disiplin jam dinas, bagi pegawai dan honorer yang melanggarnya bakal dikenakan sangsi kepegawaian, tentunya juga disiapkan hadiah dan rekomendasi penghargaan bagi yang patuh terhadap aturan yang berlaku. Para figur pelaku sekaligus pelaksana kebijakan pembangunan ini merupakan aset daerah, yang menentukan keberhasilan dalam mewujudkan pencapaian visi pasangan kepala daerah, juga akan sebaliknya, kalau pelaksana tersebut tanpa didasari kesadaran yang menjadikan tugas pokok dan fungsi jabatannya sebatas beban kerja.(Hermann). Bantuan Mahasiswa Tahun Depan Dihapus MN.Natuna – Alokasi dana hibah untuk membantu operasional mahasiswa asal Natuna diluar daerah, dijadwalkan tahun 2013 mendatang bakal dihapuskan, hal ini dikatakan Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si dalam sambutannya saat menghadiri halal bi halal Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Natuna (IPMKN) se kabupaten di RM Gerai Batu kapal belum lama ini. Menurutnya, jika tahun ke tahun ploting anggaran untuk bantuan sosial mahasiswa tersebut akan terus membengkak dan menjadi beban daerah, sesuai siklus pertambahan warga Natuna yang mengenyam pendidikan Perguruan Tinggi diluar daerah. Dari wadah IMPKN ini saja merangkul sedikitnya 2500an lebih mahasiswa yang tersebar di sembilan cabang diantaranya, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Malang, Tanjungpinang, Batam, Pekan Baru Dan Pontianak Kalbar. Disisi lain, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa oknum mahasiswa yang mengenyam pendidikan npn produktif hingga 10 tahun, bahkan ironisnya lagi, ada juga yang sudah sudah non aktif namun masih mengajukan bantuan kepada pemerintah dengan modal kartu mahasiswa yang dikatonginya. Dengan dihapuskannya program bansos mahasiswa ini, tentunya pemerintah telah melakukan kajian dan mencarikan solusi cerdas yakni dengan cara, menjadikan beasiswa mahasiswa sebagai produk primadona yang diberikan untuk memotivasi para penerus pembangunan daerah berkompetisi dalam meraih prestasi. Karena nominal besaran bantuan yang diterima secara individu ini beragam, tergantung dari perolehan nilai indeks prestasi. “ Semakin besar nilai IPKnya akan semakin besar diterima bantuan beasiswa ini, yang dikelola melalui persetujuan dinas pendidikan dan badan pengelola asset dan keuangan daerah di Natuna.” Lewat program ini, dirinya sangat mengantungkan harapan pada generasi penerus agar dikemudian hari, para pemuda daerah yang memiliki latar pendidikan baik dapat dikaryakan oleh pemerintah sebagai SDM yang membawa perubahan daerah menjadi lebih baik, untuk itu peran serta pemerintah dalam memberikan fasilitas dan support yang diterima saat ini, hendaknya dapat memberikan kontribusi kedaerah. Noni salah satu anggota IPMKN Tanjungpinang menambahkan, konsistensi pemerintah daerah Natuna dalam memberikan suport serta kamudahan didunia pendidikan, memang patut diacungi ibu jari, karena hal serupa belum tentu bisa dilakukan pemerintah tingkat pusat, wajib sekolah 12 tahun gratis bahkan untuk jenjang pendidikan non formal pun masih diperhatikan. Tidak hanya itu, dari sekian banyak pemerintahan yang ada di daerah lain, Natuna merupakan daerah yang paling peduli terhadap pembangunan terutama pada sektor pendidikan, hal ini ditunjukannya dengan aset daerah yang berada disejumlah daerah seperti, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Tanjungpinang dan Pekan Baru berupa dua unit gedung mewah asrama mahasiswa untuk putra dan putri disetiap daerah.(Hermann).

Tahun keenam Damkar Lanjutkan Usul Anggaran MN.Natuna – Hingga memasuki tahun anggaran keenam pada APBD Natuna 2013 mendatang, Satpol PP dan Pemadam kebakaran tak jenuh berharap usulan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana operasionalnya ke Pemkab Natuna, adapun hal ini dibenarkan Kepala kantor Satpol PP dan Damkar H Subandi S.Sos yang ditemui belum lama ini. Menurutnya, pada satuan dua dari tiga struktur yang diembannya saat ini, memerlukan perhatian pemerintah untuk menjadikan usulan dari damkar sebagai prioritas, apalagi tak lama lagi Natuna akan menghadapi musim kemarau panjang, dimana dalam kondisi tersebut sangat potensial terjadinya bencana kebakaran. Ia menyampaikan, satuan pemadam kebakaran Natuna hanya memiliki 38 personil yang dibekali tiga unit mobil pemadam, dari kendaraan yang dimiliki saat ini, dua diantaranya mengalami kerusakan sehingga dalam operasionalnya, saat tuntutan darurat, kendaraan ini harus dihidupkan dengan bantuan tenaga manusia alias didorong. Sebagai unit reaksi cepat mungkin hal ini tidak sepantasnya terjadi. Dua kendaraan tersebut diprakarsai oleh pemerintah provinsi saat Natuna masih tergabung dalam cakupan provinsi Riau, tepatnya sekitar tahun 1988, mungkin kendaraan ini sepantasnya diremajakan atau dimuseumkan. Disamping itu kelengkapan lainnya seperti selang serta baju tahan api, idealnya menjadi pendukung agar dalam menjalankan tugas, para personil dilapangan tidak dibatasi ruang geraknya akibat sarana yang tidak memadahi. Disisi lain, kru satpol pp sendiri dalam menjalankan tugasnya, terutama pada bidang pengawalan dan pengamanan kegiatan dinas perangkat kepala daerah, sampai sejauh ini baru dibekali kendaraan patroli pengawalan dengan kapasitas masin 1600 cc, sementara rombongan kencdaraan yang dikawal rata-rata 2500cc keatas. Tak heran kalau dari beberapa kegiatan, kenadaraan ini pernah mengalami kejadian pahit, yakni saat mengawal rombongan ke pelabuhan selat lampa, dimana saat kondisi jalan menikung tajam, mobil ini justru melesat lurus kedalam hutan, untungnya dalam tragedi tersebut tidak menelan korban jiwa. Namun demikian, pada momen perayaan HUT Satpol ke 62, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si yang didampingi Sekda Syamsurizon ST Msi dalam sambutannya menjanjikan kepada satuan ini untuk menambah dua unit mobil pengawal dengan spesifikasi performance kendaraan dobel kabin pada tahun anggaran ini, namun hingga berita ini diturunkan, janji tersebut belum direalisasikannya. Subandi juga menambahkan, saat ini dirinya membawahi Satpol PP yang memiliki 170 orang personil, 38 personil pemadam kebakaran dan 250 orang satuan linmas yang tersebar dikecamatan, dirinya berharap tidak hanya adanya perhatian dari pemerintah eksekutif, dalam hal ini komisi I yang membidangi dilembaga legislatif hendaknya juga menjadikan kebutuhan ini sebagai pertimbangan penganggaran dalam pembangunan daerah.(Hermann). Polusi Suara Warnai Suasana Pertumbuhan Ibukota Kabupaten MN.Natuna- pasca puncak perayaan malam takbir Idul Fitri 1433 H ini, suasana jalan raya yang ada di ibukota kabupaten, semakin bising dan ugal-ugalan, para pengendara roda dua yang dominan kalangan remaja dan pelajar merubah knalpot standar pabrikan dengan yang aksesori yang dijual di bengkel. Selain menganggu ketertiban umum dan polusi suara yang dihasilkan, knalpot aksessori ini juga mengakibatkan efek kepada penggunannya, karena umumnya, suara yang dihasilkan knalpot akan semakin keras saat kendaraan melaju diatas kecepatan rata-rata di jalan raya. Rudi salah seorang pengguna jalan yang dimintai komentarnya menyebutkan, kian hari kondisi jalan raya daerah ini semakin ugal-ugalan, selain bisingnya suara knalpot buatan bengkel, juga arus kendaraan semakin padat dan tidak tertib, sejak semakin bertambahnya para pengguna knalpot racing, karena umumnya pengguna tersebut kerap melakukan atraksi balap liar dengan kelompoknya. “ Yang bawa kendaraan tersebut, mungkin senang mendengarkan suara bising knalpotnya, tapi apakah orang lain juga bisa menikmati, apalagi pengguna jalan lainnya yang ada disekitar, saya berharap aparat hukum dari satlantas setempat bisa mengambil tindakan tegas, karena dikota besar, hal ini sudah diterapkan, dengan jeratan pasal mengganggu ketertiban umum dan pencemaran polusi suara.” Tidak hanya itu, lenggangnya keaktifan petugas berwenang juga mengakibatkan ulah geng motor semakin menjadi, selain knalpot bising, banyak ditemukan kendaraan roda dua yang tidak menggunakan lampu pada malam hari, serta lampu isyarat yang seharusnya digunakan seperti yang diwajibkan dalam tatatertib lantas saat mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Hal yang sama juga ditambahkan Bujang, menurutnya, knalpot bersuara keras tersebut selain mengganggu ketertiban umum juga menjadi pemicu meningkatnya angka kecelakaan, karena di Ranai ini, banyak kalangan pelajar yang mudah terhasut untuk mencontoh temannya menggunakan sesuatu yang belum pernah dicobanya, tak jarang pada malam akhir pekan, sekelompok geng motor berkumpul di halaman kediaman rumah Bupati, melakukan pacu balap liar dan atraksi free style. Saat dibubarkan patroli polisi, para geng balap liar tersebut mencari lokasi lain untuk mencari kesenangannya, tak jarang lokasi terakhir yang dipilihnya adalah jalan raya, mulai dari kecelakaan ringan hingga berat potensi terjadi pada malam minggu di Ranai, yang menjadi korban justru bukan pengendara ugal, melainkan pengguna jalan lain.(Hermann) SKPD Kerap Absen Kunker MN.Natuna – Wacana untuk menertibkan keaktifan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)nya dalam setiap kegiatan seremoni dan kunjungan kerja (kunker) kepala daerah, mulai tahun ini bakal diberlakukan Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si, hal ini berawal karena kurang loyalitasnya perangkat tersebut yang sering absen dalam undangan kegiatan kerja Bupati, wakil bupati hingga Sekda ke kecamatan dan desa yang ada diwilayah kerjanya. Namun demikian, dalam momen malam pawai takbir keliling perayaan Idul Fitri 1433H belum lama ini, banyak pejabat eselon yang alpa, Ilyas yang ditemui usai kegiatan, kepada MN mengatakan, dirinya memberikan toleransi kepada perangkat yang memiliki aktifitas mudik kekampung halamannya, mengingat banyak yang sudah lama tidak mengambil cuti saat hari raya. Usai momen ini, wacana tersebut, baru akan diberlakukan, hal ini guna mengajak para perangkat dinas, badan dan kantor untuk bersama-sama melihat kondisi riil pembangunan serta kebutuhan peningkatan pelayanan saat kunjungan kerja ditingkat kecamatan hingga desa di Natuna. Ilyas bakal menerbitkan surat edaran kepada SKPD untuk menyesuaikan kegiatan dinasnya keluar daerah agar tidak berbenturan dengan jadwal kunjungan kerja diwilayah kerjanya sendiri bersama pimpinan daerah. Dirasakan perlu adanya keaktifan dalam kunjungan kerja ini, dimaksudkan sebagai evaluasi kebutuhan peningkatan terhadap pembangunan untuk masyarakat, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, mengingat, untuk meluncurkan program pembangunan, ditingkat kecamatan hingga desa, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tempatan, hal ini bentuknya cukup variatif di masing- masing daerah. Ia juga menampik image sekelompok masyarakat yang menilai bahwa kealpaan beberapa perangkatnya dalam kunjungan kerja daerah, bukan disebabkan oleh kurang harmonis atau tidak loyal terhadap pimpinan, melainkan akibat benturan dengan jadwal kunjungan dinas keluar daerah, karenanya, kedepannya, masalah tersebut menjadi evaluasi untuk dibenahi. Hal ini juga menyusul disiapkannya sistem reward and punishmen kepada seluruh jajaran pegawai negeri dan tenaga honorer dilingkungan Pemkab Natuna, termasuk didalamnya pejabat eselon setingkat kepala dinas, badan dan kantor, untuk kategori yang pertama kali ditekankan yakni masalah keaktifan dan disiplin jam dinas, bagi pegawai dan honorer yang melanggarnya bakal dikenakan sangsi kepegawaian, tentunya juga disiapkan hadiah dan rekomendasi penghargaan bagi yang patuh terhadap aturan yang berlaku. Para figur pelaku sekaligus pelaksana kebijakan pembangunan ini merupakan aset daerah, yang menentukan keberhasilan dalam mewujudkan pencapaian visi pasangan kepala daerah, juga akan sebaliknya, kalau pelaksana tersebut tanpa didasari kesadaran yang menjadikan tugas pokok dan fungsi jabatannya sebatas beban kerja.(Hermann). Bantuan Mahasiswa Tahun Depan Dihapus MN.Natuna – Alokasi dana hibah untuk membantu operasional mahasiswa asal Natuna diluar daerah, dijadwalkan tahun 2013 mendatang bakal dihapuskan, hal ini dikatakan Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si dalam sambutannya saat menghadiri halal bi halal Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Natuna (IPMKN) se kabupaten di RM Gerai Batu kapal belum lama ini. Menurutnya, jika tahun ke tahun ploting anggaran untuk bantuan sosial mahasiswa tersebut akan terus membengkak dan menjadi beban daerah, sesuai siklus pertambahan warga Natuna yang mengenyam pendidikan Perguruan Tinggi diluar daerah. Dari wadah IMPKN ini saja merangkul sedikitnya 2500an lebih mahasiswa yang tersebar di sembilan cabang diantaranya, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Malang, Tanjungpinang, Batam, Pekan Baru Dan Pontianak Kalbar. Disisi lain, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa oknum mahasiswa yang mengenyam pendidikan npn produktif hingga 10 tahun, bahkan ironisnya lagi, ada juga yang sudah sudah non aktif namun masih mengajukan bantuan kepada pemerintah dengan modal kartu mahasiswa yang dikatonginya. Dengan dihapuskannya program bansos mahasiswa ini, tentunya pemerintah telah melakukan kajian dan mencarikan solusi cerdas yakni dengan cara, menjadikan beasiswa mahasiswa sebagai produk primadona yang diberikan untuk memotivasi para penerus pembangunan daerah berkompetisi dalam meraih prestasi. Karena nominal besaran bantuan yang diterima secara individu ini beragam, tergantung dari perolehan nilai indeks prestasi. “ Semakin besar nilai IPKnya akan semakin besar diterima bantuan beasiswa ini, yang dikelola melalui persetujuan dinas pendidikan dan badan pengelola asset dan keuangan daerah di Natuna.” Lewat program ini, dirinya sangat mengantungkan harapan pada generasi penerus agar dikemudian hari, para pemuda daerah yang memiliki latar pendidikan baik dapat dikaryakan oleh pemerintah sebagai SDM yang membawa perubahan daerah menjadi lebih baik, untuk itu peran serta pemerintah dalam memberikan fasilitas dan support yang diterima saat ini, hendaknya dapat memberikan kontribusi kedaerah. Noni salah satu anggota IPMKN Tanjungpinang menambahkan, konsistensi pemerintah daerah Natuna dalam memberikan suport serta kamudahan didunia pendidikan, memang patut diacungi ibu jari, karena hal serupa belum tentu bisa dilakukan pemerintah tingkat pusat, wajib sekolah 12 tahun gratis bahkan untuk jenjang pendidikan non formal pun masih diperhatikan. Tidak hanya itu, dari sekian banyak pemerintahan yang ada di daerah lain, Natuna merupakan daerah yang paling peduli terhadap pembangunan terutama pada sektor pendidikan, hal ini ditunjukannya dengan aset daerah yang berada disejumlah daerah seperti, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Tanjungpinang dan Pekan Baru berupa dua unit gedung mewah asrama mahasiswa untuk putra dan putri disetiap daerah.(Hermann).

Tahun keenam Damkar Lanjutkan Usul Anggaran MN.Natuna – Hingga memasuki tahun anggaran keenam pada APBD Natuna 2013 mendatang, Satpol PP dan Pemadam kebakaran tak jenuh berharap usulan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana operasionalnya ke Pemkab Natuna, adapun hal ini dibenarkan Kepala kantor Satpol PP dan Damkar H Subandi S.Sos yang ditemui belum lama ini. Menurutnya, pada satuan dua dari tiga struktur yang diembannya saat ini, memerlukan perhatian pemerintah untuk menjadikan usulan dari damkar sebagai prioritas, apalagi tak lama lagi Natuna akan menghadapi musim kemarau panjang, dimana dalam kondisi tersebut sangat potensial terjadinya bencana kebakaran. Ia menyampaikan, satuan pemadam kebakaran Natuna hanya memiliki 38 personil yang dibekali tiga unit mobil pemadam, dari kendaraan yang dimiliki saat ini, dua diantaranya mengalami kerusakan sehingga dalam operasionalnya, saat tuntutan darurat, kendaraan ini harus dihidupkan dengan bantuan tenaga manusia alias didorong. Sebagai unit reaksi cepat mungkin hal ini tidak sepantasnya terjadi. Dua kendaraan tersebut diprakarsai oleh pemerintah provinsi saat Natuna masih tergabung dalam cakupan provinsi Riau, tepatnya sekitar tahun 1988, mungkin kendaraan ini sepantasnya diremajakan atau dimuseumkan. Disamping itu kelengkapan lainnya seperti selang serta baju tahan api, idealnya menjadi pendukung agar dalam menjalankan tugas, para personil dilapangan tidak dibatasi ruang geraknya akibat sarana yang tidak memadahi. Disisi lain, kru satpol pp sendiri dalam menjalankan tugasnya, terutama pada bidang pengawalan dan pengamanan kegiatan dinas perangkat kepala daerah, sampai sejauh ini baru dibekali kendaraan patroli pengawalan dengan kapasitas masin 1600 cc, sementara rombongan kencdaraan yang dikawal rata-rata 2500cc keatas. Tak heran kalau dari beberapa kegiatan, kenadaraan ini pernah mengalami kejadian pahit, yakni saat mengawal rombongan ke pelabuhan selat lampa, dimana saat kondisi jalan menikung tajam, mobil ini justru melesat lurus kedalam hutan, untungnya dalam tragedi tersebut tidak menelan korban jiwa. Namun demikian, pada momen perayaan HUT Satpol ke 62, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si yang didampingi Sekda Syamsurizon ST Msi dalam sambutannya menjanjikan kepada satuan ini untuk menambah dua unit mobil pengawal dengan spesifikasi performance kendaraan dobel kabin pada tahun anggaran ini, namun hingga berita ini diturunkan, janji tersebut belum direalisasikannya. Subandi juga menambahkan, saat ini dirinya membawahi Satpol PP yang memiliki 170 orang personil, 38 personil pemadam kebakaran dan 250 orang satuan linmas yang tersebar dikecamatan, dirinya berharap tidak hanya adanya perhatian dari pemerintah eksekutif, dalam hal ini komisi I yang membidangi dilembaga legislatif hendaknya juga menjadikan kebutuhan ini sebagai pertimbangan penganggaran dalam pembangunan daerah.(Hermann). Polusi Suara Warnai Suasana Pertumbuhan Ibukota Kabupaten MN.Natuna- pasca puncak perayaan malam takbir Idul Fitri 1433 H ini, suasana jalan raya yang ada di ibukota kabupaten, semakin bising dan ugal-ugalan, para pengendara roda dua yang dominan kalangan remaja dan pelajar merubah knalpot standar pabrikan dengan yang aksesori yang dijual di bengkel. Selain menganggu ketertiban umum dan polusi suara yang dihasilkan, knalpot aksessori ini juga mengakibatkan efek kepada penggunannya, karena umumnya, suara yang dihasilkan knalpot akan semakin keras saat kendaraan melaju diatas kecepatan rata-rata di jalan raya. Rudi salah seorang pengguna jalan yang dimintai komentarnya menyebutkan, kian hari kondisi jalan raya daerah ini semakin ugal-ugalan, selain bisingnya suara knalpot buatan bengkel, juga arus kendaraan semakin padat dan tidak tertib, sejak semakin bertambahnya para pengguna knalpot racing, karena umumnya pengguna tersebut kerap melakukan atraksi balap liar dengan kelompoknya. “ Yang bawa kendaraan tersebut, mungkin senang mendengarkan suara bising knalpotnya, tapi apakah orang lain juga bisa menikmati, apalagi pengguna jalan lainnya yang ada disekitar, saya berharap aparat hukum dari satlantas setempat bisa mengambil tindakan tegas, karena dikota besar, hal ini sudah diterapkan, dengan jeratan pasal mengganggu ketertiban umum dan pencemaran polusi suara.” Tidak hanya itu, lenggangnya keaktifan petugas berwenang juga mengakibatkan ulah geng motor semakin menjadi, selain knalpot bising, banyak ditemukan kendaraan roda dua yang tidak menggunakan lampu pada malam hari, serta lampu isyarat yang seharusnya digunakan seperti yang diwajibkan dalam tatatertib lantas saat mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Hal yang sama juga ditambahkan Bujang, menurutnya, knalpot bersuara keras tersebut selain mengganggu ketertiban umum juga menjadi pemicu meningkatnya angka kecelakaan, karena di Ranai ini, banyak kalangan pelajar yang mudah terhasut untuk mencontoh temannya menggunakan sesuatu yang belum pernah dicobanya, tak jarang pada malam akhir pekan, sekelompok geng motor berkumpul di halaman kediaman rumah Bupati, melakukan pacu balap liar dan atraksi free style. Saat dibubarkan patroli polisi, para geng balap liar tersebut mencari lokasi lain untuk mencari kesenangannya, tak jarang lokasi terakhir yang dipilihnya adalah jalan raya, mulai dari kecelakaan ringan hingga berat potensi terjadi pada malam minggu di Ranai, yang menjadi korban justru bukan pengendara ugal, melainkan pengguna jalan lain.(Hermann) SKPD Kerap Absen Kunker MN.Natuna – Wacana untuk menertibkan keaktifan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)nya dalam setiap kegiatan seremoni dan kunjungan kerja (kunker) kepala daerah, mulai tahun ini bakal diberlakukan Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si, hal ini berawal karena kurang loyalitasnya perangkat tersebut yang sering absen dalam undangan kegiatan kerja Bupati, wakil bupati hingga Sekda ke kecamatan dan desa yang ada diwilayah kerjanya. Namun demikian, dalam momen malam pawai takbir keliling perayaan Idul Fitri 1433H belum lama ini, banyak pejabat eselon yang alpa, Ilyas yang ditemui usai kegiatan, kepada MN mengatakan, dirinya memberikan toleransi kepada perangkat yang memiliki aktifitas mudik kekampung halamannya, mengingat banyak yang sudah lama tidak mengambil cuti saat hari raya. Usai momen ini, wacana tersebut, baru akan diberlakukan, hal ini guna mengajak para perangkat dinas, badan dan kantor untuk bersama-sama melihat kondisi riil pembangunan serta kebutuhan peningkatan pelayanan saat kunjungan kerja ditingkat kecamatan hingga desa di Natuna. Ilyas bakal menerbitkan surat edaran kepada SKPD untuk menyesuaikan kegiatan dinasnya keluar daerah agar tidak berbenturan dengan jadwal kunjungan kerja diwilayah kerjanya sendiri bersama pimpinan daerah. Dirasakan perlu adanya keaktifan dalam kunjungan kerja ini, dimaksudkan sebagai evaluasi kebutuhan peningkatan terhadap pembangunan untuk masyarakat, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, mengingat, untuk meluncurkan program pembangunan, ditingkat kecamatan hingga desa, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tempatan, hal ini bentuknya cukup variatif di masing- masing daerah. Ia juga menampik image sekelompok masyarakat yang menilai bahwa kealpaan beberapa perangkatnya dalam kunjungan kerja daerah, bukan disebabkan oleh kurang harmonis atau tidak loyal terhadap pimpinan, melainkan akibat benturan dengan jadwal kunjungan dinas keluar daerah, karenanya, kedepannya, masalah tersebut menjadi evaluasi untuk dibenahi. Hal ini juga menyusul disiapkannya sistem reward and punishmen kepada seluruh jajaran pegawai negeri dan tenaga honorer dilingkungan Pemkab Natuna, termasuk didalamnya pejabat eselon setingkat kepala dinas, badan dan kantor, untuk kategori yang pertama kali ditekankan yakni masalah keaktifan dan disiplin jam dinas, bagi pegawai dan honorer yang melanggarnya bakal dikenakan sangsi kepegawaian, tentunya juga disiapkan hadiah dan rekomendasi penghargaan bagi yang patuh terhadap aturan yang berlaku. Para figur pelaku sekaligus pelaksana kebijakan pembangunan ini merupakan aset daerah, yang menentukan keberhasilan dalam mewujudkan pencapaian visi pasangan kepala daerah, juga akan sebaliknya, kalau pelaksana tersebut tanpa didasari kesadaran yang menjadikan tugas pokok dan fungsi jabatannya sebatas beban kerja.(Hermann). Bantuan Mahasiswa Tahun Depan Dihapus MN.Natuna – Alokasi dana hibah untuk membantu operasional mahasiswa asal Natuna diluar daerah, dijadwalkan tahun 2013 mendatang bakal dihapuskan, hal ini dikatakan Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si dalam sambutannya saat menghadiri halal bi halal Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Natuna (IPMKN) se kabupaten di RM Gerai Batu kapal belum lama ini. Menurutnya, jika tahun ke tahun ploting anggaran untuk bantuan sosial mahasiswa tersebut akan terus membengkak dan menjadi beban daerah, sesuai siklus pertambahan warga Natuna yang mengenyam pendidikan Perguruan Tinggi diluar daerah. Dari wadah IMPKN ini saja merangkul sedikitnya 2500an lebih mahasiswa yang tersebar di sembilan cabang diantaranya, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Malang, Tanjungpinang, Batam, Pekan Baru Dan Pontianak Kalbar. Disisi lain, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa oknum mahasiswa yang mengenyam pendidikan npn produktif hingga 10 tahun, bahkan ironisnya lagi, ada juga yang sudah sudah non aktif namun masih mengajukan bantuan kepada pemerintah dengan modal kartu mahasiswa yang dikatonginya. Dengan dihapuskannya program bansos mahasiswa ini, tentunya pemerintah telah melakukan kajian dan mencarikan solusi cerdas yakni dengan cara, menjadikan beasiswa mahasiswa sebagai produk primadona yang diberikan untuk memotivasi para penerus pembangunan daerah berkompetisi dalam meraih prestasi. Karena nominal besaran bantuan yang diterima secara individu ini beragam, tergantung dari perolehan nilai indeks prestasi. “ Semakin besar nilai IPKnya akan semakin besar diterima bantuan beasiswa ini, yang dikelola melalui persetujuan dinas pendidikan dan badan pengelola asset dan keuangan daerah di Natuna.” Lewat program ini, dirinya sangat mengantungkan harapan pada generasi penerus agar dikemudian hari, para pemuda daerah yang memiliki latar pendidikan baik dapat dikaryakan oleh pemerintah sebagai SDM yang membawa perubahan daerah menjadi lebih baik, untuk itu peran serta pemerintah dalam memberikan fasilitas dan support yang diterima saat ini, hendaknya dapat memberikan kontribusi kedaerah. Noni salah satu anggota IPMKN Tanjungpinang menambahkan, konsistensi pemerintah daerah Natuna dalam memberikan suport serta kamudahan didunia pendidikan, memang patut diacungi ibu jari, karena hal serupa belum tentu bisa dilakukan pemerintah tingkat pusat, wajib sekolah 12 tahun gratis bahkan untuk jenjang pendidikan non formal pun masih diperhatikan. Tidak hanya itu, dari sekian banyak pemerintahan yang ada di daerah lain, Natuna merupakan daerah yang paling peduli terhadap pembangunan terutama pada sektor pendidikan, hal ini ditunjukannya dengan aset daerah yang berada disejumlah daerah seperti, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Tanjungpinang dan Pekan Baru berupa dua unit gedung mewah asrama mahasiswa untuk putra dan putri disetiap daerah.(Hermann).

Tahun keenam Damkar Lanjutkan Usul Anggaran MN.Natuna – Hingga memasuki tahun anggaran keenam pada APBD Natuna 2013 mendatang, Satpol PP dan Pemadam kebakaran tak jenuh berharap usulan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana operasionalnya ke Pemkab Natuna, adapun hal ini dibenarkan Kepala kantor Satpol PP dan Damkar H Subandi S.Sos yang ditemui belum lama ini. Menurutnya, pada satuan dua dari tiga struktur yang diembannya saat ini, memerlukan perhatian pemerintah untuk menjadikan usulan dari damkar sebagai prioritas, apalagi tak lama lagi Natuna akan menghadapi musim kemarau panjang, dimana dalam kondisi tersebut sangat potensial terjadinya bencana kebakaran. Ia menyampaikan, satuan pemadam kebakaran Natuna hanya memiliki 38 personil yang dibekali tiga unit mobil pemadam, dari kendaraan yang dimiliki saat ini, dua diantaranya mengalami kerusakan sehingga dalam operasionalnya, saat tuntutan darurat, kendaraan ini harus dihidupkan dengan bantuan tenaga manusia alias didorong. Sebagai unit reaksi cepat mungkin hal ini tidak sepantasnya terjadi. Dua kendaraan tersebut diprakarsai oleh pemerintah provinsi saat Natuna masih tergabung dalam cakupan provinsi Riau, tepatnya sekitar tahun 1988, mungkin kendaraan ini sepantasnya diremajakan atau dimuseumkan. Disamping itu kelengkapan lainnya seperti selang serta baju tahan api, idealnya menjadi pendukung agar dalam menjalankan tugas, para personil dilapangan tidak dibatasi ruang geraknya akibat sarana yang tidak memadahi. Disisi lain, kru satpol pp sendiri dalam menjalankan tugasnya, terutama pada bidang pengawalan dan pengamanan kegiatan dinas perangkat kepala daerah, sampai sejauh ini baru dibekali kendaraan patroli pengawalan dengan kapasitas masin 1600 cc, sementara rombongan kencdaraan yang dikawal rata-rata 2500cc keatas. Tak heran kalau dari beberapa kegiatan, kenadaraan ini pernah mengalami kejadian pahit, yakni saat mengawal rombongan ke pelabuhan selat lampa, dimana saat kondisi jalan menikung tajam, mobil ini justru melesat lurus kedalam hutan, untungnya dalam tragedi tersebut tidak menelan korban jiwa. Namun demikian, pada momen perayaan HUT Satpol ke 62, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si yang didampingi Sekda Syamsurizon ST Msi dalam sambutannya menjanjikan kepada satuan ini untuk menambah dua unit mobil pengawal dengan spesifikasi performance kendaraan dobel kabin pada tahun anggaran ini, namun hingga berita ini diturunkan, janji tersebut belum direalisasikannya. Subandi juga menambahkan, saat ini dirinya membawahi Satpol PP yang memiliki 170 orang personil, 38 personil pemadam kebakaran dan 250 orang satuan linmas yang tersebar dikecamatan, dirinya berharap tidak hanya adanya perhatian dari pemerintah eksekutif, dalam hal ini komisi I yang membidangi dilembaga legislatif hendaknya juga menjadikan kebutuhan ini sebagai pertimbangan penganggaran dalam pembangunan daerah.(Hermann). Keterangan foto wajah : Kakan Satpol PP, Damkar dan Linmas Natuna H.Subandi S.sos............... Polusi Suara Warnai Suasana Pertumbuhan Ibukota Kabupaten MN.Natuna- pasca puncak perayaan malam takbir Idul Fitri 1433 H ini, suasana jalan raya yang ada di ibukota kabupaten, semakin bising dan ugal-ugalan, para pengendara roda dua yang dominan kalangan remaja dan pelajar merubah knalpot standar pabrikan dengan yang aksesori yang dijual di bengkel. Selain menganggu ketertiban umum dan polusi suara yang dihasilkan, knalpot aksessori ini juga mengakibatkan efek kepada penggunannya, karena umumnya, suara yang dihasilkan knalpot akan semakin keras saat kendaraan melaju diatas kecepatan rata-rata di jalan raya. Rudi salah seorang pengguna jalan yang dimintai komentarnya menyebutkan, kian hari kondisi jalan raya daerah ini semakin ugal-ugalan, selain bisingnya suara knalpot buatan bengkel, juga arus kendaraan semakin padat dan tidak tertib, sejak semakin bertambahnya para pengguna knalpot racing, karena umumnya pengguna tersebut kerap melakukan atraksi balap liar dengan kelompoknya. “ Yang bawa kendaraan tersebut, mungkin senang mendengarkan suara bising knalpotnya, tapi apakah orang lain juga bisa menikmati, apalagi pengguna jalan lainnya yang ada disekitar, saya berharap aparat hukum dari satlantas setempat bisa mengambil tindakan tegas, karena dikota besar, hal ini sudah diterapkan, dengan jeratan pasal mengganggu ketertiban umum dan pencemaran polusi suara.” Tidak hanya itu, lenggangnya keaktifan petugas berwenang juga mengakibatkan ulah geng motor semakin menjadi, selain knalpot bising, banyak ditemukan kendaraan roda dua yang tidak menggunakan lampu pada malam hari, serta lampu isyarat yang seharusnya digunakan seperti yang diwajibkan dalam tatatertib lantas saat mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Hal yang sama juga ditambahkan Bujang, menurutnya, knalpot bersuara keras tersebut selain mengganggu ketertiban umum juga menjadi pemicu meningkatnya angka kecelakaan, karena di Ranai ini, banyak kalangan pelajar yang mudah terhasut untuk mencontoh temannya menggunakan sesuatu yang belum pernah dicobanya, tak jarang pada malam akhir pekan, sekelompok geng motor berkumpul di halaman kediaman rumah Bupati, melakukan pacu balap liar dan atraksi free style. Saat dibubarkan patroli polisi, para geng balap liar tersebut mencari lokasi lain untuk mencari kesenangannya, tak jarang lokasi terakhir yang dipilihnya adalah jalan raya, mulai dari kecelakaan ringan hingga berat potensi terjadi pada malam minggu di Ranai, yang menjadi korban justru bukan pengendara ugal, melainkan pengguna jalan lain.(Hermann)

Subsidi Angkutan Sekolah Natuna 10 Milyar Menyusul Di APBD-P MN.Natuna – Minus anggaran pengelolaan jasa angkutan sekolah tingkat kecamatan di Natuna, rutin terjadi setiap tahun, hal ini disebabkan terjadinya pemangkasan nominal anggaran yang diusulkan dinas pendidikan oleh instansi terkait, menyusul dilakukannya pengesahan oleh lembaga legislatif daerah. Untuk mengakomodir pembayaran jasa 157 unit angkutan darat dan 18 unit perahu nelayan untuk angkutan antar pulau yang tersebar di 12 kecamatan, Dinas pendidikan harus memplotkan anggaran sebanyak Rp 14 miliar selama satu tahun ajaran (12 bulan). Angka yang tidak sedikit ini untuk membayar jasa operasional angkutan yang dimiliki masyarakat tempatan disetiap daerah yang digunakan untuk transportasi sekolah mulai dari SD hingga SMA dan sederajat ditingkat desa dan kecamatan. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2012, anggaran yang disahkan untuk proyek ini hanya sekitar Rp 4 miliar, tentunya dana ini hanya mampu membiayai Rp 3.27 miliar selama 3 bulan untuk angkutan darat dan Rp 770 juta dari 6 bulan angkutan antar pulau. Akibat devisit anggaran tersebut, pemerintah melaui dinas pendidikan mengambil keputusan untuk memberhentikan sementara, terancam akan timbulnya hutang kepada pihak penyedia jasa angkutan. Himbauan itu tertulis dan telah disampaikan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pendidikan di setiap kecamatan dan sempat dihentikan sejak Bulan Agustus lalu, kebijakan ini akhirnya berdampak pada aktifitas anak sekolah yang ada disejumlah kecamatan (diluar ibukota kabupaten), seperti yang terjadi di kecamatan Bunguran Barat, hampir sebagian siswa dirumahkan karena tidak punya pilihan lain dengan latar belakang ekonomi kurang mampu, mereka tidak memiliki kendaraan pribadi yang bisa mengantarnya sekolah dengan jarak tempuh mencapai 9 kilometer. Kepala dinas pendidikan Drs Jasman Harun yang dikonfirmasi usai didatangi para perwakilan wali murid dan penyedia jasa angkutan, kepada sejumlah wartawan menyebutkan, bahwa dirinya sudah berupaya mengakomodir permasalahan ini dan melaporkannya kepada kepala daerah, namun saat itu, kepala daerah sedang kurang sehat. Menurutnya kekurangan anggaran tersebut terjadi karena memang sesuai nominal yang disahkan pihak legislatif, bukan karena adanya permainan dilevel dinas pendidikan, seperti tahun sebelumnya, akhirnya kekurangan sisanya ditutupi dari usulan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P). “ Sampai sekarang saya belum bisa memastikan, sementara itu bakal berlangsung berapa lama, tapi hal ini akan cepat saya laporkan kepada pimpinan agar mendapat solusinya.” Ditempat terpisah, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli Msi menyatakan untuk meminta kepada pihak penyedia jasa angkutan sekolah agar tetap bisa beroperasi guna menyambung hak didik generasi penerus daerah mengenyam pendidikan yang layak, dan nantinya kekurangan anggaran sebanyak Rp 10 miliar tersebut akan diusulkan pada APBD-P. Menurutnya, hal ini bakal dijadikan pengalaman berharga kedepannya agar tidak terulang kembali, dirinya akan menggiring anggaran tersebut sehingga sesuai apa yang diisukan bahwa kekurangan itu terjadi karena adanya pemangkasan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA). .(Hermann). Foto wajah Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Natuna Drs Jasman Harun Spd............................. DED Pasar Tradisional – Modern Telan Miliaran Rupiah MN.Natuna – 12 tahun menjadi kabupaten, Pemkab Natuna memutuskan untuk berkompetisi dengan para pengusaha lokal yang lebih dulu mengais rezekinya dengan membangun swalayan, wacana ini dijadwalkan bakal dimulai kegiatan pembangunannya pada tahun 2013 mendatang. Bedanya, pemerintah tidak menata swalayan modern saja, melainkan juga pasar tradisional dalam satu gedung, untuk tradisional akan dikategorikan sebagai pasar basah seperti sayur mayur, daging dan ikan. Pemerintah tahun ini sedikitnya menganggarkan sekitar Rp 2,7 miliar untuk merancang Detail Enginering Desain (DED) pembangunan gedung bertingkat dua untuk pasar swalayan berbasis modern dan tradisional. Rencananya pembangunan tersebut bakal didirikan diatas lahan milik pemkab seluas 14.000 meter persegi, sebelumnya lahan ini sudah dilakukan perubahan status peruntukan sebagai gedung wanita oleh Bagian Tata Pembangunan (Tapem) setempat. Dalam keteranganya, Senagib selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyebutkan, peruntukan pembangunan untuk pasar swalayan tradisional dan modern ini akan dilakukan dengan basis multiyears selama dua tahun, yang pengerjaanya dimulai pada 2013 mendatang, tahun ini pemerintah baru menganggarkan untuk rancangan DEDnya saja. Dari APBD murni 2012 ini teruang sebanyak Rp 2.7 miliar, namun setelah dikaji ulang, lahan dan konsep pembangunan yang dilakukan dinasnya, kebutuhan anggaran untuk pembuatan DED ternyata hanya sekitar Rp 1,3 miliar, sehingga tersisa Rp 1,4 miliar yang bakal dimasukan lagi dalam kas daerah. Pada tahap pembangunan tahap kedua, akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat guna penyempurnaan penyesuaian desain sesuai kebutuhan antara calon pedagang dan konsumen. Senagib juga menyebutkan, selain pembangunan pasar modern dan tradisional, dirinya juga ditugasi untuk mengurusi pembangunan pabrik mini pengolahan kelapa sawit dan tepung tapioka di bagian timur Kecamatan Bunguran Tengah pada waktu yang bersamaan. Untuk anggaran pembuatan DED nya senilai Rp 600 jutaan dari Rp 10 miliar biaya pembangunan keseluruhan masing-masing item proyek. Sejumlah masyarakat yang dimintai komentarnya menyebutkan, hendaknya wacana tersebut bisa diperhitungkan lebih mendalam, mengingat besarnya anggaran yang diperlukan untuk pembangunan pasar ini, terkecuali jika pemerintah memang merasa masyarakat sangat membutuhkan sarana prasarana ini dan sudah kehabisan akal untuk menghabiskan anggaran. Pasalnya, berdasar kondisi rill yang ada saat ini, jumlah swalayan atau supermaket yang dikelola pengusaha lokal sudah mencukupi.(Hermann). Pemerintah Belum Pro Rakyat MN.Natuna – Image miring yang tumbuh berkembang secara alami, dalam pikiran masyarakat level bawah di Natuna salah siapa?, kalau memang faktanya mengungkapkan hal demikian, sebuah contoh kecil dalam penyelenggaraan pembangunan yang tidak merata dan seimbang terjadi disektor perdagangan atau pasar. Dimana tempat ini belum tersentuh oleh campur tangan dan pengawasan pemerintah pada umumnya, sehingga standarisasi harga tidak mengikat para penghuni pasar dalam perdagangan. Dampaknya tak lain murni pihak konsumen atau calon pembeli. Miris rasanya jika masyarakat mengetahui pola permainan yang dilakukan para pedagang ikan dan sayur yang ada di pasar tradisional Ranai ini, mereka lebih tahan memilih untuk sepenuhnya rugi daripada kembali modal tanpa untung, selain calon pembeli, nelayan dan petani dipertaruhkan untuk mencari keuntungan. Karena hasil tangkap nelayan dibeli dengan harga yang sangat rendah, namun dijual kembali dengan harga berlipat ganda, padahal kalau diperhitungkan dari modal yang masing-masing mereka keluarkan sangat tidak sebanding. Nelayan selain harus memiliki perahu sendiri, juga harus didukung pengalaman, alat tangkap dan bahan bakar yang tidak sedikit, belum lagi pada kondisi cuaca buruk, terkadang mengancam resiko keselamatan, berbeda halnya pedagang hanya dengan modal es untuk pengawet , wadah penampung, kantong plastik, gulungan tali dan modal sewa meja. Begitu juga yang dilakukan para pedagang sayur mayur, petani lokal yang dominan berasal dari warga transmigasi di Sp Ranai dan Batubi, harus berbulan-bulan dengan uletnya merawat dan memupuk tanaman, namun saat panen tiba, hasil yang diterima tidak sebanding, pada musim kemarau dan hama datang, mereka juga berpotensi mengalami gagal panen, saat diantar kepada pedagang pasar, mereka menjualnya dengan harga yang berlipat, dari sejumlah pedagang yang ditemui koran ini dipasar, banyak ditemukan kondisi sayuran yang hampir memburuk namun saat ditawar seorang calon pembeli, harganya tidak bisa dikurangi, setelah beberapa hari kemudian banyak ditemukan ikatan sayur yang terbuang ditempat sampah dengan kondisi yang masih layak konsumsi.perolehan keuntungan yang diterima, pedagang lebih unggul dengan waktu yang lebih singkat dan hasil lebih besar ketimbang petani yang bekerja dalam waktu bulanan. Linda salah seorang ibu rumah tangga yang ditemui membenarkan pola tersebut, dirinya menyayangkan sistem dagang dipasar belum dikelola dan dibina dinas terkait, karena meskipun hanya sebatas tingkat kabupaten, namun pemerintahan didaerah tempatan sudah terbentuk, artinya hal ini menjadi bagian tangggungjawab mutlak sesuai bidangnya. Yang ada sejauh ini, staf berseragam pegawai hanya mendata harga pangan dan retribusi sewa tempat, parkir dan kebersihan. Tak heran kalau wacana pemekaran hingga terealisasinya pembangunan pasar ikan dan sayur yang ada di batu hitam, terlihat kerap kosong akibat lalainya perhatian dinas terkait. “ Sebagai Ibu rumah tangga, saya rutin memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan berbelanja dipasar tradisional, tapi harganya kadang jauh dari kewajaran, makanya lahan ini menjadi persaingan harga oleh pedagang sayur yang ada dibahu jalan menuju pasar.” Berbeda halnya dengan hasil kebun masyarakat yang menjual panennya dihalaman rumah seperti, durian, semangka, petai dan rambutan, mereka murni memiliki kehendak individu untuk menetapkan harga, namun yang menjadi indikator minimnya wawasan dan kesadaran masyarakat golongan tersebut, karena dirinya sering membeli hasil panen masyarakat tersebut langsung dikebunnya, namun harganya sama mahalnya dengan yang sudah dijajakan pedagang di Ranai.(Hermann). SKPD Dinas Luar Negeri, CB Bakesbang Sepi Peminat MN.Natuna – Rangkaian kegiatan Chek and Balance Dinamis antar lembaga legislatif dan Yudikatif, diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) sepi peminat, 99 persen undangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) absen. Acara yang dilaksanakan di Aula Natuna Hotel Ranai darat belum lama ini, lebih banyak dihadiri lembaga legisatif seperti ketua DPRD Hadi Chandra S.Sos wakil ketua I Daeng Amhar SE dan beberapa anggota fraksi, banyaknya SKPD yang absen dalam dialog ini mengundang narasumber Effendi Gazali yang dikenal sebagai pakar komunikasi dan politik. Padahal, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, adalah untuk memberikan pencerahan terhadap pandangan positif yang sinergis antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan, serta kiat sukses menghadapi kendala yang terjadi pada pelaksanaannya. Diperkirakan karena banyaknya unsur eksekutif dan kepala daerah yang absen, ketua Ketua DPRD kecewa, dan langsung meninggalkan tempat pada pertengahan sesi acara. Kepala Bakesbang Yusrizal SH kepada koran ini dalam keterangan singkatnya enggan berkomentar masalah absensi kehadiran jajaran SKPD dan kepala daerah, karena kemungkinan terjadinya bentrokan jadwal kegiatan yang diprioritasnya, begitu juga halnya para kepala dinas dan badan, namun demikian ada dari beberapa yang mengirimkan utusan stafnya sebagai perwakilan. Dijadwalkan dalam sesi kegiatan ini, para pimpinan unsur eksekutif dan legislatif diberikan sebuah permasalahan oleh narasumber, untuk dipecahkan bersama lewat dialog. Dari informasi yang dihimpun di lokasi acara, para pejabat yang absen lebih memilih untuk menjalani tugas dinas ke luar negeri seperti singapura dan Kuala Lumpur bersama pimpinananya, sehingga lebih dari separuh SKPD meninggalkan daerah hingga akhir pekan..(Hermann).

Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si

Kinerja Mesin Pembangkit Listrik Carut marut

Dari Tiga Bintang Ke Tiga Bintang

MN, Natuna – Menyusul pasca berakhirnya kontrak kerjasama jual beli daya listrik antara Perusahaan Daerah (Perusda) dengan rekanan PT.Tiga Bintang pada bulan Agustus 2012 mendatang, Pemkab Natuna menaruh harapan agar pembangunan mega proyek mesin pembangkit listrik sebesar 6 MW di Pering Bandarsyah rampung sesuai jadwal.

Ironisnya, sebelum kontrak ini berakhir, kinerja perusahaan asal Surabaya ini tidak memuaskan, dari beberapa waktu terjadi pemadaman listrik, pelanggan yang klaim kepada pihak PLN setempat, tidak bisa berbuat banyak, karena kendala teknisnya disebabkan oleh kerusakan unit mesin milik Tiga Bintang, terkadang trip sehingga daya yang disingkronkan ke PLN mengecil.

Kondisi ini tidak jarang membuat pihak PLN kesal menerima hujatan pelanggan yang tidak tahu masalah teknis sebenarnya, karena masyarakat hanya tahu PLN adalah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa listrik.

Hal ini kerap terjadi sepanjang performance mesin berlogo Caterpilar ini, tidak mendapat perawatan berkala yang cukup dari tenaga teknisi operator, sudah pasti fungsi dan kondisi mesin tidak dapat bekerja maksimal. Dari informasi yang dihimpun dilapangan, PT Tiga Bintang juga kerap kehabisan bahan bakar, terkadang harus meminjam dengan PLN, karena perusahaan ini tidak memiliki stok cadangan BBM yang cukup.

Masalah demi masalah seputar daya listrik di Natuna, dimungkinkan tidak pernah berujung, apalagi setelah mesin pembangkit berkekuatan 6 MW yang tengah dirakit di Pering Bandarsyah bisa mengaliri listrik ke masyarakat, pasalnya mesin penambah daya untuk Natuna ini merupakan barang milik perusahaan yang sama, hanya sumber anggaran untuk proses pengadaannya saja yang berbeda.

Kalau yang sampai saat ini mengalir kemasyarakat, hasil kontrak kerjasama jual beli daya PT Tiga Bintang dengan pemerintah setempat melalui perusahaan daerah, sedangkan mesin besar yang baru akan dioperasikan pada bulan September mendatang, merupakan hasil lelang tender PLN ditingkat pusat dengan sistem jual beli daya yang sama.

Kerjasama jual beli daya pemerintah dengan perusahaan ini, tidak hanya untuk di Ibukota kabupaten (Pulau Bunguran), melainkan juga disejumlah kecamatan seperti Bunguran Utara, Subi, Pulau tiga dan Midai, dikecamatan Midai, perusahaan ini juga tidak memberikan pelayanan yang semestinya, sejak akhir 2011 lalu, hingga saat ini mesin miliknya belum beroperasi sebagaimana mestinya.

Dengan berbagai alasasn kerusakan komponen mesin pembangkit, seharusnya pihak pemilik bisa mengatasinya dengan menyiapkan suku cadang di Natuna, karena kerusakan yang terjadi masih berkisar antara boster, piston dan dinamo. Perkembangan daerah sangat bergantung dengan kemampuan suplai listrik yang memadahi, jika masih hidup mati, mustahil dapat menarik pengusaha dari luar daerah untuk melirik Natuna dan berinvestasi.

Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli Msi yang dimintai komentarnya, mengaku kecewa, dengan aksi padam listrik, tanpa pengecualian, dirinyapun ikut merasakan mati lampu. kinerja mesin pembangkit listrik PT.Tiga Bintang yang tidak profesional berperan sebagai mitra pemerintah dalam hal pelayanan jasa jual beli daya listrik cukup dilema, karena kalau harus menggandeng perusahaan lain menjelang habisnya kontrak, memerlukan waktu yang lama, mulai dari negosiasi, ikatan kontrak hingga perakitan mesin di Natuna.

Bisa jadi sebelum mesin dari perusahaan lain itu hidup, mesin pembangkit berukuran besar yang ada di Pering sudah running dan mengalir kemasyarakat. Mau –tidak mau harus dijalani menjelang hidupnya mesin besar itu, dirinya berharap, pekerjaan perakitan hingga running test nantinya bisa tepat waktu sesuai jadwalnya September mendatang.(Hermann).