BKAD Natuna Tuntut “Naik Kelas”

MN. Natuna – Aparatur perangkat desa Se Kabupaten Natuna, yang tergabung dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) belum lama ini, menuntut hak “naik kelas” kepada pemerintah Kabupaten, upaya ini dilakukannya lewat  hearing dengan lembaga legislatif, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna akhir Januari lalu.

Mewakil himpunan perangkat desa, Yohanis selaku koordinator para kades se-kabupaten natuna yang juga merangkap sebagai kades sabang mawang kecamatan pulau tiga mengawal pertemuan ini dengan para pejabat teras.

Beberapa poin yang menjadi dasar tuntutan BKAD diantaranya, mereka menilai pemerintah kabupaten tidak pernah memberikan perhatian peningkatan anggaran desa, baik ADD (Alokasi Dana Desa) dan operasinalnya. Meminta BLM PNPM dari APBD yang dianggarkan perdesa, dapat dikelola langsung oleh desa dan masuk kas desa sementara kader pengelolanyanya dipisahkan dari pelaku PNPM pusat.

Mereka juga mengusulkan angggaran tunjangan jabatan bagi kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya, alias semacam tunjangan pensiunan atau pesangon, dengan dalih kepentingan masyarakat guna menunjang prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMDES dan RKP Desa, BKAD mengusulkan plot anggaran pertahunnya sebanyak Rp 1 milyar, jika disetujui, dalam rentang selama 5 tahun, mereka menjamin kebutuhan pembangunan infrastruktur desa untuk masyarakat terpenuhi. Karena RPJMDes dibuat dengan proses waktu, kajian dan pertimbangan yang tidak berdasar rekayasa atau karangan.

Harapan RPJMDES ini dipicu berdasar perintah BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang menugaskan kepada perangkat desa untuk membuat RPJMDES dan RKPDESA pada tahun 2011 lalu. Dengan keperluan peningkatan kinerja desa dan sebagai bahan rujukan desa dalam menentukan arah pembangunan desa selama lima tahun kedepan. Namun faktanya BKAD kecewa mengingat konsep tersebut tidak terealisasi, justru proyek penunjukan langsung (PL) milik Legislatif yang dianggap bukan prioritas kebutuhan desa bermunculan di desa-desa.

Wakil Ketua II DPRD Natuna Ir.Dwitra Gunawan dalam keterangan singkatnya menilai, dirinya bersama jajaran anggota di legislatif menyambut baik niat dan aspirasi BKAD, hal ini bakal dijadikan catatan untuk disampaikan kepada pihak eksekutif, namun sebelumnya, ketua DPRD Hadi Chandra selaku pimpinan rapat dalam kesepakatannya bersama anggota, berencana mengundang kepala daerah untuk berinteraksi, guna mencari solusi, soal keinginan para kades ini.

Ditempat terpisah, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si yang dimintai komentarnya, menolak tuntutan BKAD mengambil alih dana BLM PNPM yang diterima Rp500 juta per desa, kedalam kas desa, dengan pertimbangan dan mekanisme yang ada, realisasi kegiatan pembangunan sudah berjalan sesuai harapan, efisien dan efektif.

“PNPM ada aturannya saya mengadopsi basis PNPM dari pusat lebih ekonomis, efektif dengan tidak dicampuri pemerintahan desa, masyarakat yang menginginkan, merancang, mengerjakan dan mengawasi, jadi, sistem yang sudah sangat baik ini tidak mungkin diganggu gugat, kecuali selama ini banyak masalah dan kegagalan, apalagi Kabupaten Natuna merupakan satu-satunya yang menganggarkan dana sharing dari PNPM Pusat.”

Sementara untuk keinginan yang lainnya, akan didudukan bersama lembaga legislatif membahas kajian pertimbangan dan mencari dasar hukum atas kelayakan tuntutan tersebut.

Soal keinginan pengalihan anggaran PNPM integrasi ini, Kepala BPMD Drs Yacob Ismail menanggapi dingin tuntutan tersebut, kendati munculnya kekhawatiran jika Bupati selaku pimpinan mengabulkan keinginan para kades ini, pasalnya Yacob mengakui bahwa secara kedinasan, mau tidak mau yang dilakukan adalah berdasar loyalitas kepada atasan, namun secara pribadi dirinya bertolak belakang jika anggaran ini harus dicampur tangani oleh aparatur desa.

Mengingat, hasil karya PNPM sudah diakui keberhasilannya secara nasional bahkan se asia, jika diperlukan, anggaran pembangunan yang berbentuk fisik infrastruktur desa, dari APBD Natuna secara keseluruhan menggunakan basis PNPM, namun karena regulasi birokrasi dan sistem administrasi, hal ini tidak mungkin dilakukan.

Berdasar tanggapan sejumlah masyarakat desa yang berhasil dihimpun koran ini, menilai tuntutan BKAD terlalu ekstrim, melihat dari kualitas kinerja pembenahan struktur danpembangunan desa yang belum maksimal sampai saat ini, terlebih lagi banyaknya oknum aparatur desa yang tersentuh hukum, pasal penyelewengan anggaran desa.

Ini merupakan catatan yang tidak begitu baik, yang artinya bukan prestasi, jika mereka menuntut pengelolaan anggaran yang lebih besar dengan alasan kepentingan pembangunan masyarakat, tentu menjadi tanda tanya besar, apakah mereka tidak tergiur dengan jumlah yang begitu banyak, disamping itu pemerintah daerah yang membawahi dinas,badan,bagian dan kantor apakah harus dihapuskan, lantaran anggaran kegiatan pembangunan sudah ditangani masing-masing desa.

Terlebih soal keinginan tunjangan akhir masa jabatan, ini menjadi pertanyaan, bukan pernyataan, hidup di negara indonesia bagian mana yang memberlakukan pejabat politisnya dengan memberikan pesangon apalagi pensiun, jangankan setingkat kades, bupati, gubernur, presiden pun tidak menerima tunjangan. Untuk itu, hendaknya jajaran BKAD dapat membuat kajian yang realistis dan elegan, sementara pemkab sendiri diharapkan mampu memberikan pencerahan komunikasi dan pandangan, serta tegas sesuai komitmen atas kemungkinan sikap kecewa BKAD yang timbul.(Hermann).

Tahun ini, Kelarik Dapat Jatah 12 Miliar

MN.Natuna - Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara, pada tahun 2013 ini mendapat perlakuan istimewa dari Pemkab Natuna, dilihat dari besaran plot anggaran pembangunan infrastruktur di Kecamatan ini yang mencapai Rp 12 milyar lebih, dari Rp1.620 Triliun total APBD murni Natuna.

Adapun anggaran tersebut disiapkan, untuk melaksanakan percepatan sekaligus pemerataan pembangunan sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.Si - Imalko Ismail S.Sos

Menuju masyarakat Sejahtera Makmur Seimbang, mengingat daerah ini masih terisolir jalur penghubung transportasi sektor darat.

Untuk tahap lanjutan peningkatan jalan Batubi Jaya-Kelarik, dianggarkan Rp2.5 milyar, sejalan dengan pembukaan jalan Kelarik- Teluk Buton dengan kisaran anggaran Rp2.531 milyar, Rp500 juta untuk peningkatan pelabuhan, total  mencapai Rp8.134 milyar untuk sejumlah kegiatan fisik di Kelarik yang dikelola Dinas PU (pekerjaan Umum) serta Rp2 milyar di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) belum termasuk yang dikelola beberapa dinas dan badan ditingkat Kabupaten.

Hal tersebut dibenarkan Ilyas saat kunjungan kerja dan peresmian bangunan PNPM integrasi di Kelarik akhir Januari lalu, menurutnya daerah ini merupakan bagian dari Natuna yang juga menjadi tanggungjawab pemerintah setempat, memberikan perlakuan dan perhatian yang sama dengan daerah lainnya.

Tentu menjadi sebuah harapan besar dengan rampungnya pembangunan jalan Kelarik ke ibukota kabupaten, dapat memberikan dampak positif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat tempatan, terutama dalam mendongkrak kesejahteraan ekonomi kerakyatan, disamping multiplayer effect yang akan timbul nantinya.

Pada momen kunjungan ini, Ilyas juga meresmikan sejumlah kegiatan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) integrasi, yang bersumber dari APBD Natuna Tahun 2012, diantarannya, Rabat beton Kelarik, bongkar muat Kelarik, rabat beton Kelarik Air Mali,rabat beton Desa Belakang Gunung, tembok penahan ombak Desa Seluan Barat, rabat beton Desa Air Mali dan alat raga Marching Band SMAN 1 Bungut.

Mendengar Wacana tersebut, Camat Bunguran Utara Sabki Muhammad mengaku sangat bertemrima kasih atas perhatian pemerintah, mengingat kemandiriaan masyarakat diwilayah kerjanya, untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masih terhambat oleh jalur penghubung, ditambah lagi meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat yang mulai produktif.

Dengan adanya alternatif jalan darat, ini akan membantu memberikan kemudahan bagi masyarakat, tidak hanya yang berdomisili di Kelarik, tetapi juga kunjungan dari kabupaten ke daerah ini, ketimbang jalur laut, biaya transportasi sektor darat jauh lebih efisien, efektif dan optimal, membuka peluang bagi pelaku usaha dan penyedia jasa angkutan barang serta penumpang.(Hermann).

.

3 Ribu Lebih Masyarakat Natuna Kantongi e-KTP

MN.Natuna- Sebanyak 25 persen dari jumlah penduduk wajib KTP di Kecamatan Bunguran Timur, mengantongi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), katu identitas kependudukan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si akhir penghujung bulan kemarin.

Ilyas menyebutkan, dari 12.081 orang wajib KTP di Kecamatan Bunguran Timur, baru sekitar 3.984 orang yang menerima e-KTP pada gelombang perdana ini. Selebihnya bakal diserahkan pada tahap berikutnya, menyusul pengiriman logistik dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri), baru akan didistribusikan kepada warga di 11 kecamatan lain yang belum menerima.

“ Karena e-KTP ini dicetak di Jakarta, dari daerah hanya mengirim berupa biodata dan rekaman foto saja,  jadi perlu proses waktu dan antri dengan daerah lain Se Indonesia.”  

 

Dirinya juga mengharapkan agar penerima e-KTP bisa merawat kondisi fisik tanda identitas ini, untuk keperluan legalitas kependudukan dan keperluan administrasi, sehingga tidak perlu dilakukan penerbitan duplikat lagi, mengingat proses penerbitan dan rentang jarak yang menelan waktu lama, apalagi jenis identitas ini diberlakukan secara nasional dengan masa berlaku seumur hidup.

Dengan adanya e-KTP ini, juga sangat membantu pemerintah dalam hal memberikan pelayanan masyarakat, serta menghindari terjadinya kepemilikan identitas ganda karena domisili warga yang kerap berpindah-pindah.

Camat Bunguran Timur Ferizaldy menambahkan, dari jumlah penerima e-KTP ini, masih terdapat sekitar 1.604 orang  belum terdata dalam perekaman, ini dimungkinkan untuk mengikuti perekaman di kecamatan terdekat, yang belum melakukan pengiriman data ke Depdagri, serta merekap ulang data penduduk Natuna Dispendukcapil (Dinas penduduk dan catatan sipil)  setempat terhadap warga yang sudah pindah dan meninggal dunia.

Berdasar survey pendataan penduduk wajib  KTP di Kecamatan Bunguran Timur, mencapai 13.682 orang, namun yang sudah teregister dalam perekaman data elektronik baru 12.081 orang, ini berarti masih ada 1.604 orang lagi yang belum terdata.

Sementara berdasar temuan yang berhasil dihimpun koran ini, pemerintah pada tahun sebelumnya pernah menerapkan program serupa, namun kegagalan itu kembali diluncurkan pada tahun berikutnya, sehingga ini dinilai pemborosan anggaran atau mubajir.

“1.604 jiwa yang belum merekam. Ini banyak Hal, mungkin sudah merekam di Tempat lain, atau yang berada di luar Daerah seperti mahasiswa atau pun berkemungkinan juga yang sudah meninggal sehingga tidak merekam lagi ditempat yang telah ditentukan ini”.

Tambah Ferizaldy lagi, dari sekian banyak jumlah yang telah melakukan rekaman E-KTP, untuk sementara ini hanya sebanyak 3.984 KTP yang telah dikirim dari Pusat atau lebih kurang 25 persen.

Dalam proses pengambilan e-KTP ini, masyarakat diwajibkan merekam kembali data diri penduduk yang bersangkutan, kemudian menarik KTP lama untuk dimusnahkan dan mengganti dengan KTP Elektronik. (Afrizal).

..

Bungtim Gelar STQ Tingkat Kecamatan

MN.Natuna- Hujan deras yang mengguyur hampir merata di Pulau Bunguran, tidak mengurangi antusias ratusan peserta yang ikut memeriahkan rangkaian pawai taaruf STQ V Kecamatan Bunguran Timur, di Desa Sepempang belum lama ini. Pada agenda STQ tingkat kecamatan ini, sedikitnya diikuti oleh tiga kelurahan diantaranya, Kelurahan Ranai Kota, Ranai Darat dan Bandarsyah, serta Desa Batu Gajah, Sungai Ulu dan Desa Sepempang selaku tuan rumah.

Pawai Taaruf yang dilepas dari lapangan bola kaki SDN 02 hingga Kantor Desa Sepempang ini, merupakan tradisi secara umum, mengawali rangkaian penyelenggaraan mulai dari STQ, MTQ yang ada ditingkat Kecamatan, Kabupaten Provinsi hingga nasional.

Untuk melangsungkan 8 cabang tilawah ini, Kecamatan Bunguran Timur memerlukan waktu pelaksanaan selama empat hari 8-11 Februari, yang dipusatkan di Halaman Kantor Desa Sepempang, dengan melibatkan masing-masing cabang mewakili sekitar empat orang dewan hakim.

Camat Bunguran Timur Feryzaldi menyebutkan momentum ini merupakan ajang untuk mnyeleksi bibit qori dan qoriah terbaik, untuk dipertandingkan di MTQ tingkat Kabupaten yang diagendakan pada Bulan Oktober 2013 mendatang .

“Pastinya, saya mengharapkan peserta yang lolos seleksi tilawah ditingkat Kecamatan, dari Bunguran Timur ini, nantinya bisa memberikan kebanggaan dan mengharumkan daerah yang diwakilinya dalam MTQ tingkat Kabupaten.”

Sebab itu, bersama komponen terkait, baik itu dewan hakim dan panitia LPTQ Kecamatan setempat, dirinya meminta agar berupaya sebaik mungkin menyeleksi potensi bibit qori dan qoriah yang ada, secara objektif.

Ia juga menyampaikan, pada kegiatan STQ tingkat kecamatan ini, penunjukan tempat pelaksanaannya berdasar musyawarah antara pihak LPTQ Kecamatan, pemerintah kecamatan, kelurahan dan aparatur desa terkait, berikut membahas kepanitiaan dan sumber anggaran untuk kegiatan.

Lebih Jauh, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli bersama Ketua umum LPTQ Kabupaten Imalko Ismail S.sos telah mengambil kesepakatan, untuk mempercepat pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten pada Bulan Oktober 2013 mendatang, selain pergeseran waktu pelaksanaan yang disebabkan oleh benturan dengan jadwal pemilihan legislaif pada Bulan Maret 2014, mereka juga mengambil sikap untuk menunjuk Bunguran Timur sebagai tuan rumah. 

Berdasar penempatan lokasi pelaksanaan, MTQ tingkat kabupaten ini dilaksnakan di Kelarik Kecamatan Bunguran Utara, namun karena faktor kondisi infrastruktur jalan penghubung yang tidak mendukung, ditambah lagi waktu pelaksanaan yang tersisa 7 bulan, dikhawatirkan pengerjaannya tidak rampung oleh panitia setempat. Karena idealnya persiapan pembangunan astaqa, lapangan hingga sarana gedung seperti yang dilaksanakan di Kecamatan serasan dan Midai, memerlukan waktu sekitar 2 tahun. Sehingga untuk pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten di Kelarik, dijadwalkan mendapat giliran pada tahun 2016 mendatang.(Hermann/Afrizal).).