Tahun keenam Damkar Lanjutkan Usul Anggaran MN.Natuna – Hingga memasuki tahun anggaran keenam pada APBD Natuna 2013 mendatang, Satpol PP dan Pemadam kebakaran tak jenuh berharap usulan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana operasionalnya ke Pemkab Natuna, adapun hal ini dibenarkan Kepala kantor Satpol PP dan Damkar H Subandi S.Sos yang ditemui belum lama ini. Menurutnya, pada satuan dua dari tiga struktur yang diembannya saat ini, memerlukan perhatian pemerintah untuk menjadikan usulan dari damkar sebagai prioritas, apalagi tak lama lagi Natuna akan menghadapi musim kemarau panjang, dimana dalam kondisi tersebut sangat potensial terjadinya bencana kebakaran. Ia menyampaikan, satuan pemadam kebakaran Natuna hanya memiliki 38 personil yang dibekali tiga unit mobil pemadam, dari kendaraan yang dimiliki saat ini, dua diantaranya mengalami kerusakan sehingga dalam operasionalnya, saat tuntutan darurat, kendaraan ini harus dihidupkan dengan bantuan tenaga manusia alias didorong. Sebagai unit reaksi cepat mungkin hal ini tidak sepantasnya terjadi. Dua kendaraan tersebut diprakarsai oleh pemerintah provinsi saat Natuna masih tergabung dalam cakupan provinsi Riau, tepatnya sekitar tahun 1988, mungkin kendaraan ini sepantasnya diremajakan atau dimuseumkan. Disamping itu kelengkapan lainnya seperti selang serta baju tahan api, idealnya menjadi pendukung agar dalam menjalankan tugas, para personil dilapangan tidak dibatasi ruang geraknya akibat sarana yang tidak memadahi. Disisi lain, kru satpol pp sendiri dalam menjalankan tugasnya, terutama pada bidang pengawalan dan pengamanan kegiatan dinas perangkat kepala daerah, sampai sejauh ini baru dibekali kendaraan patroli pengawalan dengan kapasitas masin 1600 cc, sementara rombongan kencdaraan yang dikawal rata-rata 2500cc keatas. Tak heran kalau dari beberapa kegiatan, kenadaraan ini pernah mengalami kejadian pahit, yakni saat mengawal rombongan ke pelabuhan selat lampa, dimana saat kondisi jalan menikung tajam, mobil ini justru melesat lurus kedalam hutan, untungnya dalam tragedi tersebut tidak menelan korban jiwa. Namun demikian, pada momen perayaan HUT Satpol ke 62, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si yang didampingi Sekda Syamsurizon ST Msi dalam sambutannya menjanjikan kepada satuan ini untuk menambah dua unit mobil pengawal dengan spesifikasi performance kendaraan dobel kabin pada tahun anggaran ini, namun hingga berita ini diturunkan, janji tersebut belum direalisasikannya. Subandi juga menambahkan, saat ini dirinya membawahi Satpol PP yang memiliki 170 orang personil, 38 personil pemadam kebakaran dan 250 orang satuan linmas yang tersebar dikecamatan, dirinya berharap tidak hanya adanya perhatian dari pemerintah eksekutif, dalam hal ini komisi I yang membidangi dilembaga legislatif hendaknya juga menjadikan kebutuhan ini sebagai pertimbangan penganggaran dalam pembangunan daerah.(Hermann). Polusi Suara Warnai Suasana Pertumbuhan Ibukota Kabupaten MN.Natuna- pasca puncak perayaan malam takbir Idul Fitri 1433 H ini, suasana jalan raya yang ada di ibukota kabupaten, semakin bising dan ugal-ugalan, para pengendara roda dua yang dominan kalangan remaja dan pelajar merubah knalpot standar pabrikan dengan yang aksesori yang dijual di bengkel. Selain menganggu ketertiban umum dan polusi suara yang dihasilkan, knalpot aksessori ini juga mengakibatkan efek kepada penggunannya, karena umumnya, suara yang dihasilkan knalpot akan semakin keras saat kendaraan melaju diatas kecepatan rata-rata di jalan raya. Rudi salah seorang pengguna jalan yang dimintai komentarnya menyebutkan, kian hari kondisi jalan raya daerah ini semakin ugal-ugalan, selain bisingnya suara knalpot buatan bengkel, juga arus kendaraan semakin padat dan tidak tertib, sejak semakin bertambahnya para pengguna knalpot racing, karena umumnya pengguna tersebut kerap melakukan atraksi balap liar dengan kelompoknya. “ Yang bawa kendaraan tersebut, mungkin senang mendengarkan suara bising knalpotnya, tapi apakah orang lain juga bisa menikmati, apalagi pengguna jalan lainnya yang ada disekitar, saya berharap aparat hukum dari satlantas setempat bisa mengambil tindakan tegas, karena dikota besar, hal ini sudah diterapkan, dengan jeratan pasal mengganggu ketertiban umum dan pencemaran polusi suara.” Tidak hanya itu, lenggangnya keaktifan petugas berwenang juga mengakibatkan ulah geng motor semakin menjadi, selain knalpot bising, banyak ditemukan kendaraan roda dua yang tidak menggunakan lampu pada malam hari, serta lampu isyarat yang seharusnya digunakan seperti yang diwajibkan dalam tatatertib lantas saat mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Hal yang sama juga ditambahkan Bujang, menurutnya, knalpot bersuara keras tersebut selain mengganggu ketertiban umum juga menjadi pemicu meningkatnya angka kecelakaan, karena di Ranai ini, banyak kalangan pelajar yang mudah terhasut untuk mencontoh temannya menggunakan sesuatu yang belum pernah dicobanya, tak jarang pada malam akhir pekan, sekelompok geng motor berkumpul di halaman kediaman rumah Bupati, melakukan pacu balap liar dan atraksi free style. Saat dibubarkan patroli polisi, para geng balap liar tersebut mencari lokasi lain untuk mencari kesenangannya, tak jarang lokasi terakhir yang dipilihnya adalah jalan raya, mulai dari kecelakaan ringan hingga berat potensi terjadi pada malam minggu di Ranai, yang menjadi korban justru bukan pengendara ugal, melainkan pengguna jalan lain.(Hermann) SKPD Kerap Absen Kunker MN.Natuna – Wacana untuk menertibkan keaktifan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)nya dalam setiap kegiatan seremoni dan kunjungan kerja (kunker) kepala daerah, mulai tahun ini bakal diberlakukan Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si, hal ini berawal karena kurang loyalitasnya perangkat tersebut yang sering absen dalam undangan kegiatan kerja Bupati, wakil bupati hingga Sekda ke kecamatan dan desa yang ada diwilayah kerjanya. Namun demikian, dalam momen malam pawai takbir keliling perayaan Idul Fitri 1433H belum lama ini, banyak pejabat eselon yang alpa, Ilyas yang ditemui usai kegiatan, kepada MN mengatakan, dirinya memberikan toleransi kepada perangkat yang memiliki aktifitas mudik kekampung halamannya, mengingat banyak yang sudah lama tidak mengambil cuti saat hari raya. Usai momen ini, wacana tersebut, baru akan diberlakukan, hal ini guna mengajak para perangkat dinas, badan dan kantor untuk bersama-sama melihat kondisi riil pembangunan serta kebutuhan peningkatan pelayanan saat kunjungan kerja ditingkat kecamatan hingga desa di Natuna. Ilyas bakal menerbitkan surat edaran kepada SKPD untuk menyesuaikan kegiatan dinasnya keluar daerah agar tidak berbenturan dengan jadwal kunjungan kerja diwilayah kerjanya sendiri bersama pimpinan daerah. Dirasakan perlu adanya keaktifan dalam kunjungan kerja ini, dimaksudkan sebagai evaluasi kebutuhan peningkatan terhadap pembangunan untuk masyarakat, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, mengingat, untuk meluncurkan program pembangunan, ditingkat kecamatan hingga desa, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tempatan, hal ini bentuknya cukup variatif di masing- masing daerah. Ia juga menampik image sekelompok masyarakat yang menilai bahwa kealpaan beberapa perangkatnya dalam kunjungan kerja daerah, bukan disebabkan oleh kurang harmonis atau tidak loyal terhadap pimpinan, melainkan akibat benturan dengan jadwal kunjungan dinas keluar daerah, karenanya, kedepannya, masalah tersebut menjadi evaluasi untuk dibenahi. Hal ini juga menyusul disiapkannya sistem reward and punishmen kepada seluruh jajaran pegawai negeri dan tenaga honorer dilingkungan Pemkab Natuna, termasuk didalamnya pejabat eselon setingkat kepala dinas, badan dan kantor, untuk kategori yang pertama kali ditekankan yakni masalah keaktifan dan disiplin jam dinas, bagi pegawai dan honorer yang melanggarnya bakal dikenakan sangsi kepegawaian, tentunya juga disiapkan hadiah dan rekomendasi penghargaan bagi yang patuh terhadap aturan yang berlaku. Para figur pelaku sekaligus pelaksana kebijakan pembangunan ini merupakan aset daerah, yang menentukan keberhasilan dalam mewujudkan pencapaian visi pasangan kepala daerah, juga akan sebaliknya, kalau pelaksana tersebut tanpa didasari kesadaran yang menjadikan tugas pokok dan fungsi jabatannya sebatas beban kerja.(Hermann). Bantuan Mahasiswa Tahun Depan Dihapus MN.Natuna – Alokasi dana hibah untuk membantu operasional mahasiswa asal Natuna diluar daerah, dijadwalkan tahun 2013 mendatang bakal dihapuskan, hal ini dikatakan Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si dalam sambutannya saat menghadiri halal bi halal Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Natuna (IPMKN) se kabupaten di RM Gerai Batu kapal belum lama ini. Menurutnya, jika tahun ke tahun ploting anggaran untuk bantuan sosial mahasiswa tersebut akan terus membengkak dan menjadi beban daerah, sesuai siklus pertambahan warga Natuna yang mengenyam pendidikan Perguruan Tinggi diluar daerah. Dari wadah IMPKN ini saja merangkul sedikitnya 2500an lebih mahasiswa yang tersebar di sembilan cabang diantaranya, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Malang, Tanjungpinang, Batam, Pekan Baru Dan Pontianak Kalbar. Disisi lain, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa oknum mahasiswa yang mengenyam pendidikan npn produktif hingga 10 tahun, bahkan ironisnya lagi, ada juga yang sudah sudah non aktif namun masih mengajukan bantuan kepada pemerintah dengan modal kartu mahasiswa yang dikatonginya. Dengan dihapuskannya program bansos mahasiswa ini, tentunya pemerintah telah melakukan kajian dan mencarikan solusi cerdas yakni dengan cara, menjadikan beasiswa mahasiswa sebagai produk primadona yang diberikan untuk memotivasi para penerus pembangunan daerah berkompetisi dalam meraih prestasi. Karena nominal besaran bantuan yang diterima secara individu ini beragam, tergantung dari perolehan nilai indeks prestasi. “ Semakin besar nilai IPKnya akan semakin besar diterima bantuan beasiswa ini, yang dikelola melalui persetujuan dinas pendidikan dan badan pengelola asset dan keuangan daerah di Natuna.” Lewat program ini, dirinya sangat mengantungkan harapan pada generasi penerus agar dikemudian hari, para pemuda daerah yang memiliki latar pendidikan baik dapat dikaryakan oleh pemerintah sebagai SDM yang membawa perubahan daerah menjadi lebih baik, untuk itu peran serta pemerintah dalam memberikan fasilitas dan support yang diterima saat ini, hendaknya dapat memberikan kontribusi kedaerah. Noni salah satu anggota IPMKN Tanjungpinang menambahkan, konsistensi pemerintah daerah Natuna dalam memberikan suport serta kamudahan didunia pendidikan, memang patut diacungi ibu jari, karena hal serupa belum tentu bisa dilakukan pemerintah tingkat pusat, wajib sekolah 12 tahun gratis bahkan untuk jenjang pendidikan non formal pun masih diperhatikan. Tidak hanya itu, dari sekian banyak pemerintahan yang ada di daerah lain, Natuna merupakan daerah yang paling peduli terhadap pembangunan terutama pada sektor pendidikan, hal ini ditunjukannya dengan aset daerah yang berada disejumlah daerah seperti, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Tanjungpinang dan Pekan Baru berupa dua unit gedung mewah asrama mahasiswa untuk putra dan putri disetiap daerah.(Hermann).