Natuna Belum Bentuk Jalur Sangsi PNS MN.Natuna – Ditengah menggelindingnya roda perekonomian masyarakat yang masih bergantung dari besaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Natuna, banyak ditemukan kesulitan spesifik yang dialami sejumlah pelaku usaha akibat tindak tanduk oknum pegawai negeri dilingkungan pemkab Natuna. Seperti yang dilakukan oknum PNS berinisial Ag, pegawai yang pernah mengabdi di badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) pada tahun 2010 silam, pernah terlibat dalam pengadaan langsung (PL) alat komupterisasi bernilai belasan juta rupiah, alat-alat tersebut untuk keperluan tempatnya bekerja, namun pahitnya, barang tersebut setelah diambil dari sebuah toko elektronik yang ada dibilangan jalan Datuk Kaya Wan Mohd benteng Ranai. Hingga berita ini diturunkan, belum juga ada penyelesaian pembayaran. Itikad tidak baik yang berbau pelecehan ini dimunculkan saat ditanyai pertangguungjawaban pembayaran, Ag justru bersandiwara dengan mengeluhkan sangkutan pinjaman kepada pihak Bank yang baru selesai sekitar tujuh tahun kedepan, meskipun Ag dan isterinya sama-sama memiliki penghasilan sebagai pegawai negeri. Menanggapi hal ini, Sekretaris Daeerah (Sekda) Syamsurizon yang juga merangkap sebagai Badan pertimbangan dan kepangkatan (Baperjakat) Natuna tidak bisa berbuat banyak terhadap hal ini, sekalipun dirinya semasa terjadinya pengadaan barang tersebut menjabat sebagai pimpinan tertinggi dari oknum tersebut di Bakesbang. Syamsurizon justru mengarahkan, agar menyampaikan kepada pimpinannya yang baru ditempatnya bertugas saat ini di Kecamatan pemekaran yang ada wilayah pemukiman warga transmigrasi, spontan saja atasan dimaksud, menolak untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan Ag, karena masalah tersebut sifatnya perorangan. Dari informasi yang berkembang, Sekretaris daerah tidak bisa mengambil langkah tegas kepada pegawaio dilingkungan kerjanya, karena tersangkut masalah hukum yang mana Ag merupakan kunci ahli dari penyelewengan yang dilakukannya saat menjabat sebagai Kepala Bakesbang tahun anggaran 2010 lalu. Sementara itu, ditempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) H.Tasrif Amran S.Sos yang dimintai tanggapannya masalah ini menyebutkan bahwa dirinya belum mendapatkan arahan dari pimpinan (Bupati, Wakil dan Sekda-red), karena itu dirinya akan berkonsultasi kepada Sekda sebelum bisa mengambil sikap. Berdasar pengamatan koran ini dilapangan, tindakan merugikan ini juga dilalami sejumlah pemilik usaha di Ranai, namum mereka lebih memilih diam karena enggan mengurusi dengan aturan dan prosedur birokrasi yang rumit. Setidaknya lewat pemberitaan ini kepada para pejabat potensial hendaknya dapat menjadikannya sebagai pengalaman berharga agar tidak terulang dikemudian hari, mengingat sebuah lembaga birokrasi hendaknya dapat menjalankan tupoksinya dalam memberikan solusi, pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat dan daerahnya. Belum lagi ditambah tindakan oknum pegawai yang kerap membawa intitusi gemar melakukan aksi pungutan liar (pungli) dengan dalih prosedur pajak yang akhirnya masuk kantong pribadi. Dengan dibentuknya Satpol PP, jika pemerintah komitmen melakukan pembanguan dan menjaga citra, sudah menjadi keharusan wadah ini difungsikan secara optimal, sebagaimana yang terjadi dikota yang jauh lebih maju dan berkembang.(Hermann). Natuna Fishing Festival, Telan Anggaran Ratusan Juta MN.Natuna – Pemkab Natuna ditahun ketiga ini kembali menggelar lomba memancing, kali ini kegiatan dipusatkan di Pelabuhan perhubungan Penagi Ranai, Sabtu (30/6), berbeda dengan dua agenda serupa pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan berturut- turut di Perairan Selat lampa Kecamatan Pulau Tiga. Tidak hanya tempat pelaksanaan, pada tahun ini, Pemkab menganggarkan tak kurang dari Rp 600 juta yang disiapkan untuk mengakomodir kepanitiaan, pengadaan kostum dan Rp200 juta total haidah lomba dan doorprize. Penyempurnaan dilakukan pihak panitia belajar dari pengalaman dari kegiatan sebelumnya, tahun ini selain disiapkan panitia pengawasan dan pengamanan dari Dinas Perhubungan, Basarnas, TNI AU dan AL, Satpol PP juga personil Polres setempat, panitia juga memberikan kebebasan bagi peserta untuk menggunakan alat bantu sejenis radar karang dan ikan (fishfinder) juga GPS, serta jarak lomba sejauh 15 mil. Ketua pelaksana, Hendri Harianto yang ditemui koran ini membenarkan hal tersebut, menurutnya selain pertimbangan untuk memaksimalkan hasil tangkap peserta, kegiatan ini disasarkan guna memperkenalkan kekayaan potensi perairan laut di Natuna, Untuk pemenang disiapkan uang tunai Rp 15 juta juara I, Rp 12 juta juara II, Rp 9 juta juara III, Rp7,5 juta untuk juara harapan I, Rp6 juta harapan II dan Rp5 juta harapan III, selain itu juara berdasar kategori Ikan terbesar, terberat dan pompong hias terindah juga mendapat hadiah uang tunai dan trophy, Doorprize utama 1 unit skuter matic Yamaha Mio, Rice Cooker, Kulkas, Mesin Cuci, Kipas Angin dan perangkat alat pancing. Hendri menambahkan, bagi pemenang, ikan hasil tangkapnya menjadi milik panitia, yang dikelola untuk hidangan resepsi makan malam bersama pada puncak acara penyerahan hadiah dan panggung hiburan rakyat bersama penghibur dari Batam. Dalam kegiatan ini, panitia juga mengundang tim mancing mania dari Trans 7 untuk mengikuti kegiatan ini. Berdasar temuan koran ini dilapangan, kegiatan ini sempat diwarnai kekecewaan beberapa tim peserta memancing yang mendapat diskualifikasi oleh panitia, karena singkatnya waktu menyebabkan keterlambatan mereka menimbang hasil tangkap, sementara kemampuan motor nelayan cukup variatif, tidak sesuai dengan batas area memancing cukup jauh. Ditambah lagi kurangnya panitia pengawas yang seharusnya ditempatkan disetiap kapal motor peserta, untuk menjamin spotifitas.(Hermann). Keterangan foto berita : Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si menyerahkan hadiah utama doorprize......................... Banyak Broker berkedok Investor Belum Ada Peminat Investasi Di Natuna MN.Natuna – Sudah satu tahun lebih Pasangan Bupati Drs H.Ilyas Sabli M.Si dan Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail S.Sos mempromosikan paket take holiday kepada para pengusaha yang mau berinvestasi diwilayahnya, namun upaya ini belum membuahkan hasil. Melihat hal tersebut, sudah seharusnya pemerintah setempat melakukan introspeksi diri melihat kondisi ril lingkup daerah, apakah strategisnya letak geografis Natuna sudah menjadi daya tarik atau harus adanya pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang dijadikan pertimbangan para pengusaha tersebut. Pasalnya jika dilihat dari tawaran pajak daerah (take holiday) yang digratiskan pemkab selama tiga tahun kepada investor tersebut, sudah menunjukan kompensasi sekaligus kemudahan yang positif, berbeda dengan image pemerintah pada orde lama, dimana pengusaha yang berminat selalu patah ambisinya tengah jalan akibat besarnya negosiasi jatah yang dilakukan pejabat sebelum berinvestasi. Kemungkinan besar, bekas dari image tersebut masih melekat dirasakan sebagai cambuk bagi para pengusaha untuk melirik daerah ini, terlebih lagi dengan perhitungan operasional yang belum mendukung, seperti kebutuhan suplai jaringan listrik dan sarana air bersih, memang untuk sarana transportasi sektor udara mulai membaik. Semuanya kembali kepada cerminan pemerintah setempat, apakah akan selamanya regulasi pembangunan daerah yang berlangsung hanya simbol tanpa realisasi, faktanya pelaksanaan kegiatan birokrasi terlalu identik dengan kebijakan dari pejabat tinggi, bukan arus bawah alias dari masyarakat, hal ini bukan lagi menjadi rahasia umum, tapi juga teman secangkir kopi di kedai pinggiran. Langkah bijak yang menjadi “win solution” yang harus ditempuh hanyalah memberikan job kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membentuk jalur kerjasama sesuai bidangnya masing-masing, perlahan hasilnya akan nampak jika kepala daerah memiliki wibawa yang baik dimata pejabat perangkat tersebut. Sementara jika dijadikan indikator yang dilakukan daerah tetangga seperti di Pulau Jawa, Batam, Surabaya dan kalimantan, mereka memiliki jalur kerjasama dibidang industri dan perdagangan yangg tidak kedalam negeri, tetapi keluar negeri yang letaknya jauh lebih potensial dengan Natuna seperti, Thailand, Brunei, Vietnam, China, Singapura dan Malaysia. Menanggapi hal ini, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si mengakui kondisi tersebut, namun dirinya bersama pasangan wakil bupati, sampai saat ini masih komitmen untuk meneruskan pembangunan yang masih kurang, sekaligus mencari para investor yang serius berinvestasi, bukan brokrer seperti yang sudah-sudah, karenanya dari limit waktu selama tiga bulan, sudah menjadi tolak ukur keseriusan investor menanamkan modalnya di Natuna. Kalau lebih dari itu, berarti mereka hanya main-main atau mencari potensi lain dari kunjungan tersebut, karena seorang investor sudah tentu membawa uang bukan broker yang mencari uang. Sementara wakil bupati Natuna Imalko Ismail S.Sos telah merencanakan untuk menjalin hubungan kerjasama dibidang pendidikan dengan negara tetangga, hal ini akan menjadi dasar yang secara sistematis akan berkembang kesektor lainnya seperti perdagangan, tentunya hal ini bakal menguntungkan daerah..(Hermann). Yurnalis, Bertahan Hidup Dengan Belas Kasih MN.Natuna – Yurnalis (50) warga Desa Sededap Kecamatan Pulau Tiga sejak dua tahun terakhir ini, tidak mampu lagi menjalankan profesinya sebagai nelayan tradisional, hal itu terjdai lantaran penyakit infeksi pada bagian kaki kirinya yang kian memburuk. Ayah dari enam orang anak (tiga orang sudah meninggal) ini, mengaku kesulitan untuk bertahan hidup dan menafkahi keluarganya dengan kondisi yang dideritanya saat ini, sementara luka infeksi kulit ini semakin menjalar hingga bagian lutut. Menurutnya, luka ini berawal saat dirinya melaut, ia merasakan gatal pada bagian kakinya seperti digigit serangga, namun rasa gatal yang terus digaruk itu terjadi infeksi hingga sebesar kotak korek api, karena belum merasa terganggu, luka ini diabaikannya, setelah melebar dan menyerang saraf kakinya. Berdasar keterangan sejumlah warga tempatan kalau dalam istilah kampung, penyakit ini disebut sakit amai, yang bisa disembuhkan dengan cara pengobatan tradisional, parahnya lagi, setelah menjalani pengobatan kampung, lukanya justru semakin menjadi dan melepuh, dengan rasa seperti terbakar. akhirnya ia memutuskan untuk mengobati dengan cara medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, disana Yurnalis mendapatkan rawat inap selama sekitar 30 hari. Namun merasa jenuh tidak mengalami kesembuhan dan terbebani tanggungjawab untuk menafkahi keluarga, akhirnya ia memutuskan untuk menghentikan pengobatan medis, terlebih pihak dokter yang menangani masalahnyapun tidak mengetahui penyakit yang dideritanya. Saat ini, ia mengaku patah semangat untuk berharap bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, karena ia tidak bisa lagi menjalankan pekerjaan untuk memenuhi tanggungjawabnya, apalagi ketiga orang anaknya yang masih hidup saat ini sangat memerlukan biaya yang tidak sedikit, mendukung jenjang pendidikan di SMP dan dua orang anaknya dibangku SD. “ Memang pemerintah sudah mengadakan program wajib belajar dengan sekolah gratis, namun bukan berarti semua kebutuhan beban sekolah ditanggung, masih harus menyiapkan uang untuk membeli buku materi, buku dan alat tulis lainnya, belum lagi uang saku yang rutin.” Yurnalis yang ditemui koran ini disekitar aula kantor bupati mengaku, dirinya bersama seorang putra bungsunya baru saja menemui kepala daerah untuk meminta bantuan berobat dan ongkos pulang, namun menurut Yurnalis, dirinya tidak bisa bertahan hidup hanya dengan cara mengharap belas kasihan dari pejabat daerah, karena bantuan ini tidak akan kekal. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap keluarganya terutama penyakit infeksinya,mengingat dirinya adalah tulang punggung yang harus kokoh dengan kondisi sehat agar bisa mencari nafkah membiayai kebutuhan pendidikan anak, ia tidak mau anaknya bernasib sama menjadi nelayan. Keluhnya sambil berjalan terbata-bata.(Hermann). Krisis Subsidi Listrik Untuk Revisi Anggaran Pemkab Minta Restu DPRD Natuna MN.Natuna – Menghadapi krisis anggaran untuk menyambung subsidi kontrak jual beli daya listrik dengan pihak rekanan (PT Tiga Bintang) Surabaya, Pemkab Natuna meminta restu DPRD untuk merevisi anggaran tersebut, pertemuan ini digelar lewat rapat Paripurna dengan agenda revisi anggaran subsidi kelistrikan tahun 2012 yang juga disejalankan penyampaian rekomendasi DPRD Natuna terhadap LKPJ Bupati Natuna tahun 2011 dan ditutup dengan penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dilakukannya revisi anggaran untuk kelitrikan ini, menyangkut kekurangan anggaran yang disahkan dalam APBD murni tahun 2012 yakni sebesar Rp 19 miliar, atau hanya berlangsung selama empat bulan dengan volume Januari hingga pertengahan April, sedangkan kebutuhan ril subsidi listrik selama satu tahun bersikar Rp 70 miliar lebih, dengan cakupan penerangan untuk wilayak Kota Ranai Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Midai, Serasan dan Bunguran Utara. Dalam laporannya, Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli Msi dalam Rapat Paripurna istimewa di DPRD Natuna menyampaikan, dirinya berencana untuk menyiasati kekurangan tersebut dengan mengalihkan anggaran dari beberapa kegiatan di sejumlah dinas tahun ini, mengingat, kebutuhan ini merupakan hal yang sangat vital bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat banyak. Ia juga menjelaskan bahwa pihak PLN rayon Ranai juga menyiapkan penambahan pembangkit dengan daya sebesar 5 MW, dijadwalkan jika pengerjaannya sesuai rencana akan dioperasikan pada bulan September mendatang, sehingga kontrak kerjasama jual beli daya listrik yang ada di ibukota bisa dihentikan. Namun demikian, beroperasinya mesin pembangkit besar (non subsidi Pemkab-red) milik PT.PLN ini nantinya, bukan berarti pemerintah sepenuhnya melakukan pemutusan kontrak dengan rekanan, karena masih ada subsidi untuk tiga kecamatan lainnya seperti, Kecamatan Serasan, Midai dan Bunguran utara, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Besaran anggaran yang awalnya bakal dialihfungsikan dari kegiatan di Dinas untuk penambahan subsidi ini sekitar Rp46 miliar lebih, yang diprediksi bisa menjamin penerangan hingga Bulan September mendatang, namun demikian, dalam rapat dengan pendapat fraksi-fraksi yang ada di lembaga legislatif ini, cenderung kesemuannya menyetujui untuk pertimbangan menyambung subsidi, berbeda dengan pertimbangan disisi besaran anggaran yang diperlukan, memancing nada sumbang dari sebagian Fraksi. Sekretaris Fraksi Golkar Plus, Welmi, setelah mengkaji dan mempertimbangkan usulan Ranperda ini, maka bahwa Fraksi ini menyatakan setuju dengan semua item Ranperda itu, dengan pertimbangan kesemua usulan tersebut sangat penting bagi pembangunan daerah ini kedepan. Tetapi, kebijakan pemerintah Kabupaten Natuna untuk mengalihfungsikan dana di sebagian SKPD subsidi listrik, dari fraksi Golkar Plus kurang sependapat dengan usulan yang diberikan Pemerintah. Dirinya kurang setuju terkait usulan tersebut karena mempertimbangkan asas kemanfaatannya bagi beberapa dinas yang dananya dialihfungsikan. Tapi mereka menyepakati bahwa kekurangannya yang berjumlah Rp. 8 miliar lebih itu akan kembali diangggarkan pada APBDP 2012 ini. Fraksi Demokrat, dalam hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Ir.Dwitra Gunawan meminta agar pemerintah Kabupaten untuk berfikir panjang dan melakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum mengusulkan dana untuk subsidi listrik tersebut. Lewat keterangan singkatnya kepada wartawan usai rapat paripurna, Ilyas menjelaskan kebutuhan anggaran untuk subsidi kelistrikan hanya disetujui Rp 39.774 miliar, ini artinya masih terjadi kekurangan sekitar Rp 8 miliar lagi, dirinya bersama jajaran Legisatif sepakat untuk mengadopsi kekurangan tersebut dalam RAPBD Perubahan 2012 mendatang.(Hermann).