Sekda Natuna Syamsurizon SH M.Si

Sudah Jadi Sekda, Syamsurizon masih “Beristeri Dua”

MN, Natuna – Setelah mengalami promosi, uji kesetiaan dan loyalitas kepada pimpinan selama sekitar 10 bulan, Syamsurizon SH M.Si akhirnya dinobatkan sebagai Sekretaris daerah pada bulan April lalu, namun sayangnya hingga menjabat definitif sebagai pejabat pengguna anggaran, dirinya masih “beristeri dua”.

Dari lima hari kerja dalam sepekan, sesekali Ia masih harus menjalani kewajibannya untuk menyempatkan diri meninjau rumah lamanya, didampingi ajudan sambil berjalan kaki, karena letaknya yang berdekatan dengan ruang kerja baru, ia lebih memilih untuk tidak menggunakan kendaraan dinasnya.

Berbagi waktu untuk memenuhi kewajibannya telah menjadi rutinitas ini harus dilakukan hingga ditunjuknya pegawai negeri yang memenuhi unsur kepangkatan dan golongannya, untuk mengisi kekosongan jabatan sebagai Kepala Badan inspektorat daerah, saat dimintai keterangan, Syamsurizon membenarkan hal tersebut, namun demikian, menurutnya dalam waktu dekat, kekosongan itu akan segera diisi oleh formasi pegawai yang memiliki kemampuan sesuai bidang yang diperlukan.

Syamsurizon telah menyampaikan daftar list pegawai dilingkungan Pemkab Natuna, yang memenuhi segi kepangkatan untuk ditunjuk oleh Bupati dan wakil bupati Natuna, dijadwalkan tahun ini jabatan lama ini bakal diisi, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

“ Pastinya golongan 4 c yang bisa direkrut dari pegawai di Natuna, menyangkut  ini akan bergantung dari keputusan pimpinan, siapa yang akan ditempatkan sesuai dengan kepangkatan dan kemampuannya, umumnya didiskusikan sebelumnya dengan wakil Bupati.”

Karena masih (beristeri dua-red) menjabat sebagai plt di inspektorat,Ia mengaku masih menikmati tunjangan jabatan di tempat ini, hanya saja untuk gaji pokoknya yang diterima hanya jabatan definitif saja.

Dirinya menyebutkan, bahwa untuk menjalankan tugasnya sebagai sekretaris daerah sudah cukup menyita waktu dan pikiran, sehingga kalau nantinya jabatan lama tersebut telah terisi oleh figur pegawai eselon yang baru, beban pekerjaan di inspektorat, tidak lagi menjadi masalah baginya.(Hermann).

 Kepala BKD Natuna H.Tasrif Amran

Reward dan Punishmen Disiplin Pegawai Belum Rampung

MN, Natuna – Upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam menggerakan roda pembangunan, lewat penegakan disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga honorer dilingkungan Pemkab Natuna, nampaknya masih memerlukan proses dan perjalanan waktu yang cukup lama. Indikatornya dapat dilihat dari juknis (petunjuk teknis) yang dijadikan sebagai buku pedoman sangsi disiplin sendiri belum rampung dikerjakan instansi terkait.

Bisa jadi, harapan serta persiapan yang dilakukan tenaga honorer dan pegawai yang tengah berlomba prestasi menunjukan loyalitas lewat disiplin kerjanya, hanya menjadi hisapan jempol.

   

Seharusnya, sebelum disampaikan kepada kalangan PNS dan tenaga honorer tentang pemberian reward (penghargaan) dan punishmen (sangsi) disiplin, jauh terlebih dahulu BKD (Badan Kepegawaian Daerah) sudah mengantongi konsep teknisnya, bukan baru meraba-raba menyusul diumumkannya pegawai berprestasi pada akhir tahun 2012 mendatang.

Kepala BKD H.Tasrif Amran kepada MN mengaku bahwa tahun ini, pihaknya akan melakukan study banding ke walikota Tanjungpinang, menurutnya daerah ini sudah terlebih dulu melaksanakan penertiban disiplin pegawai yang dalam perjalanannya dianggap berhasil.

Namun demikian, dirinya telah mengajukan sedikit gambaran kerja yang bakal diimplementasikan dalam penilaian reward dan punishmen, kepada Bupati dan wakilnya, nantinya akan disempurnakan lagi dari hasil study banding, bisa saja rewardnya berbentuk lambang korpri emas dan piagam bagi yang sudah berstatus pegawai, untuk sangsinya sendiri akan dilakukan pemotongan tunjangan kesra, atau sesuai dengan tingkat pelanggaran sedangkan tenaga honorer berupa cincin emas dan piagam dan pemotongan honor.

Ia juga menyebutkan, berdasar absen keaktifan sidik jari dan absen manual antara pegawai dengan tenaga honorer jumlahnya hampir seimbang, banyak ditemukan aparatur ini yang masih berkeliaran ditempat umum pada jam dinas. Salah satu penyebab longgarnya kesadaran mereka dipengaruhi belum adanya tindakan sangsi pada pelanggaran yang dilakukan.

Wakil Bupati Imalko Ismail S.Sos yang ditemui terpisah menambahkan, disiplin pegawai mempengaruhi kinerja pelayanan dan gerak roda pemerintahan, karena hal ini merupakan modal dasar mewujudkan birokrasi yang baik, kendati demikian, berbicara maslah pelanggaran disiplin pegawai di Natuna, ini bukanlah masalah hari ini saja, melainkan dari masa kepemimpinan sebelumnya sudah terjadi dan melekat bagai tradisi.

Karena itu, untuk merubah kebiasaan buruk dan pola pikir pegawai, memerlukan proses secara bertahap, ibarat besi baja jika diluruskan sekaligus bisa patah. Menyangkut masalah ini, dirinya jga telah berkordinasi dengan Bupati Natuna untuk mencari solusi dan kajian yang lebih dalam guna berbenah diri.

Sejak diberlakukannya sistem absen sidik jari dan manual, masing- masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) telah diinstruksikan untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi kehadiran dan keaktifan jajaran pegawai dan stafnya, namun sampai hari ini, arahan tersebut belum juga berjalan maskimal.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris daerah Syamsurizon.SH M.si yang juga menjabat sebagai ketua Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) PNS menyebutkan, selama ini sangsi berupa teguran lisan dan tulisan yang diberikan kepada pelanggar, tidak maskimal hasilnya, untuk itu kita harus memulainya dengan sikap tegas berbentuk sangsi tindakan.

Bicara masalah disiplin pegawai, dirinya juga akan melibatkan satuan polisi pamong praja untuk menjalankan pengawasan dan penertiban setelah diterbitkannya perbup tentang reward dan punishmen,

Seperti yang berlangsung didaerah lain yang jauh lebih maju berkembang, karena diberlakukannya hal serupa kepada pegawainya.(Hermann).

Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail S.Sos

Imalko Siasati Hubungan Antar Negara

MN, Natuna – Wakil Bupati Natuna Imalko Ismail S.Sos tengah merancang titik cerah untuk perubahan wilayah kerjanya yang lebih baik, adapun hal ini diperlukan siswa berpretasi sebagai generasi penerus daerah yang bakal dijadikan mediatornya. Salah satu startegi yang tengah disiasati untuk mewujudkan misi tersebut yakni dengan menggandeng hubungan kerjasama dibidang pendidikan dengan negara tetangga pada tahun anggaran mendatang.

Menurutnya, jika dikaji lebih jauh, banyak aktiftas yang dilakoni lembaga pemerintah maupun swasta dari Pulau Jawa ke negara tetangga, daerah yang dilirik ini justru secara geografis berbatasan langsung dengan Natuna, seperti, Malaysia, Brunei Darusalam, Vietnam, China dan Hongkong.

Kelima negara asia ini diakui memiliki keunggulan dibidang politik, birokrasi, perekonomian, industri dan ilptek yang jauh lebih maju, hal inipun diketahuinya setelah memijakan kakiknya ke China dan Vietnam, dalam kunjungan study banding Lemhanas belum lama ini.

Ia juga menilai bahwa China sebagai negara terpadat penduduk memiliki banyak sisi positifnya, terutama dibidang pendidikan, jadi bukan tidak mungkin pemerintah mempelopori untuk melirik negara ini, tidak hanya sebatas keluar daerah selama ini seperti, Bandung, Jakarta, Pekanbaru, Pontianak dan Jogjakarta.

“kita akan sekolahkan anak- anak kita kesana, sehingga hubungan Natuna dengan kelima negara tetangga itu menjadi lebih baik.”

Diawali dari bidang pendidikan, tentunya sebuah peluang besar bagi daerah untuk menjalar kepada bidang-bidang lainnya, apalagi, Natuna juga memiliki banyak keunggulan, diluar daripada letak geografisnya yang strategis, daerah ini juga mengantongi ragam kekayaan keasenian tradisi dan Sumber daya Alam (SDA) nya.

Hal ini dalam waktu dekat akan didudukan satu meja dengan kepala daerah dan legislatif, menurutnya ini merupakan “win solution” untuk memulai perubahan, meskipun hasilnya tidak bisa dirasakan langsung bagi kontribusi daerah, namun demikian dirinya optimis niat baik ini akan membuahkan prospek hasil yang menjanjikan.

   

Sehingga dengan semangat baru dan kebersamaan untuk memikul beban pembangunan bersama, hal ini akan terasa semakin mudah dalam pencapaian Natuna yang Sejahtera, Merata dan Seimbang, karena itu, seluruh komponen masyarakat dengan pemerintah diwajibkan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis sebagai modalnya.(Hermann).

Lagi, Tahun Ini Pemkab Kirim 5 PGJ Ke Pekanbaru

MN, Natuna - Tahun 2012 ini Pemkab Natuna melalui Disosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) setempat, kembali mengirimkan sebanyak 5 orang PGJ (Penderita Gangguan Jiwa) ke Rumah Sakit jiwa Pekanbaru. Kegiatan serupa tersebut merupakan yang ketiga kalinya setelah dimulai pada tahun 2010 lalu.

  

Kepala Disosnakertrans H.Agus Supardi SH saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, dari program penanganan penderita gangguan jiwa ini, pemerintah telah menyentuh sedikitnya 10 orang dan saat ini dinyatakan sembuh total dengan kehidupan normal serta dikembalikan kepihak keluarga.

Keberadaan RSJ di Pekanbaru ini merupakan salah satu wadah medis yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai terminal akhir atas program penanganan gangguan jiwa ini, sehingga pasien yang direkomendasi dari daerah untuk menerima program gratis ini, pemerintah tinggal mengakomodir pembiayaan transportasi dan akomodasi baik itu pasien, pendamping tim medis dan dari pihak keluarga.

Masyarakat di kabupaten Natuna yang menderita gangguan jiwa ini sebelumnya didata dan didaftarkan dalam urutan pengiriman melalui disosnakertrans, mengingat anggaran untuk program ini hanya tersedia sebanyak 5 orang setiap tahunnya, setiap kali pengiriman ke RSJ pekanbaru, setiap penderita didampingi 1 orang pihak keluarga dan 1 orang tim medis (mendampingi 5 orang penderita).

Selain dipengaruhi kemampuan anggaran daerah, keterbatasan pengiriman ini juga disebabkan adanya larangan pihak maskapai penerbangan, jika jumlahnya berlebihan, dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan umum. Biaya yang ditanggung pemerintah daerah meliputi, penginapan serta transporatsi dari kecamatan ke kabupaten hingga keberangkatan ke RSJ Pekanbaru menggunakan pesawat terbang,  

Pada tahun anggaran, daerah mengirimkan 5 orang pasien, 5 orang pengamping dari pihak keluarga ditambah 1 orang tenaga medis, yang akan kembali ke Natuna (selama satu tahun), menyusul dikirimnya  PGJ dari tahun anggaran berikutnya, menurut keterangan pihak rumah sakit terkait. Berbeda dengan daerah lainnya, Natuna merupakan salah satu daerah yang dinyatakan memiliki antusias baik  terhadap program ini, karena warganya selalu dijemput setelah menerima penyembuhan.

Kepada MN Agus Supardi juga menambahkan, belajar dari pengalaman sebelumnya, pihaknya secara bertahap juga mengakomodir kebutuhan stok obat bagi penderita yang masih memerlukannya, obat ini bisa diperoleh di RSUD Natuna, karena dirinya pernah menerima keluhan dari keluarga penderita atas kebutuhan tersebut.

Dirinya mengakui bahwa setiap proses penyembuhan yang diberikan kepada PGJ hasilnya beragam, ada yang normal ada juga yang agak lambat, kalau yang selama ini terjadi, belum satu tahun berlangsung rehabilitasi, penderita sudah sembuh, menunggu pemerintah menjemputnya, ia melakukan kegiatan semacam magang di RSJ membantu pasien lainnya dalam masa penyembuhan.(Hermann).

Siap Laporkan Ke Presiden RI

2 Tahun Nasib Syahirin Tergantung Penegakan Hukum

MN,Natuna - Genap 2 tahun pada (13/5) lalu, M.Syahirin (13) warga warga desa Mubur Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), mengalami kehilangan pada bagian kelaminnya, penderitaannya itu akibat unsur malpraktek tim medis dalam khitanan masal di Rumah Sakit Lapangan Payak laman Palmatak.

Sesuai pemberitaan yang pernah diterbitkan SKU MN pada edisi sebelumnya, M Zamri (39) yang merupakan abang kandung korban merasa keadilan hukum tidak berpihak kepada keluarganya, yang bisa diharapkan dari aparat hukum pun belum jelas tergantung berlangsung dua tahun lamanya.

Zamri yang kedua kalinya menemui wartawan MN di kantor sekretariat organisasi profesi Persatuan Jurnalis Natuna (PJN) belum lama ini mengaku, sudah hampir putus asa, atas berbagai upaya yang dilakukannya, terlebih jika melihat penanganan hukum yang seperti ini, pasalnya satu dari tiga orang yang bertanggungjawab atas tindakan malpraktek ini, sempat menerima penahanan di sel Polsek setempat selama satu malam, namun dilepaskan karena pengajuan penangguhannya dikabulkan pihak penyidik.

Namun demikian, bukan sebuah alasan yang tepat, jika penangguhan itu berarti akhir dari sebuah penanganan perkara, atau tebusan yang setimpal atas perbuatannya dengan hanya menginap satu malam di sel tanpa adanya vonis jatuhan hukuman keadilan dari hakim. 

“Saya hanya orang kecil yang tidak bisa apa-apa meratapi penderitaan masa depan Syahirin,  mereka yang berbuat, tidak berperikemanusiaan, bagaimana jika hal ini dialami pihak keluarganya atau anaknya sendiri ???.”

Saat ditanyai respon pemerintah setempat terhadap bencana yang menimpa keluarga Zamri, raut wajahnya spontan berubah murung, dirinya menilai pemerintah bukanlah lembaga birokrasi yang berhati sosial. Karena alasan inilah, Zamri berencana untuk menyampaikan masalahnya langsung kepada Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono.

“ Saya, akan mencoba melaporkan bagaimana penanganan hukum terhadap keluarga saya sekaligus perhatian pemerintah dalam masalah ini, Kalau masalah ini tidak juga mendapat perhatian serius, saya tidak tahu cara apalagi yang akan saya tempuh melihat kondisi bangsa ini.”

Zamri juga menambahkan, pada tahun 2012 ini, dirinya sempat didatangi tim medis dari Rumah Sakit Lapangan dr Eki didampingi Ruslan seorang mantri dari Puskesmas Desa Tebang Ladan, kedua orang ini diutus pemerintah setempat langsung dari Bupati dan wakilnya, untuk menyampaikan tawaran kompensasi yang disanggupi pemerintah setempat sekitar Rp 40 juta. 

Adapun item yang disampaikan selain dari uang tersebut, pemerintah juga membebaskan biaya pendidikan ditingkat SMP hingga SMA, biaya pengobatan sampai tuntas, menanggung pencabutan perkara, berikut biaya jasa pengacara yang sudah dikeluarkan.

Mendengar hal tersebut, Zamri merasa tidak bisa mengambil keputusan sepihak sehingga meminta waktu selama dua hari untuk merundingkan hal ini kepada keluarga, korban serta pihak pengacara.

Hasil konsultasinya dengan Ficky Fiher Achmad.SH pihak pengacara Otto Cornelis Kaligis dan Associates, hal tersebut justru dilimpahkan kembali kepada dirinya agar keputusannya murni dari pihak keluarga, jika memang harus dilanjutkan, maka tuntutan pada jalur hukum akan berlanjut sesuai dengan mekanismenya.

Setelah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga, Zamri pun memenuhi batas waktu yang dimintanya, saat kedua utusannya kembali mendatangi kediaman kelaurga Zamri, dirinya secara tegas menolak kompensasi tersebut, mengingat besarnya kerugian secara moril dan materil yang dialami keluarganya, dinilai tidak setimpal dengan apa yang dibalas.

Untuk itulah, Zamri meminta kembali kepada pihak pendamping hukumnya agar melakukan tahapan hukum lanjutan yang harus ditempuh, dengan menyurati kembali permohonan perlindungan hukum ke Mapolres Natuna. Guna mempertanyakan beberapa point menyangkut penanganan hukum atas dirinya.

Berkas perkara atas nama tersangka Sdr Andri Purnomo A.MK hingga saat ini tidak dilimpahkan Ke Kejaksaan Negeri setempat, atas dasar tersebut dirinya meminta kepada aparat hukum (penyidik) agar dapat bekerja secara objektif dan profesional untuk melakukan penahanan kepada tersangka Sdr Andri Purnomo.AMK beserta dua orang pelaku lainnya, karena telah memenuhi unsur Pasal 360 KUHP jo 361 KUHP.

Melakukan pengembangan penyidikan secara serius guna menemukan penanggungjawab, penyelenggara sekaligus pemberi perintah kepada Sdr Andri Purnomo AMK  dengan indikasi dapat dikenakan Pasal 55 jo 56 KUHP.

Segera melimpahkan berkas perkara atas nama Sdr Andri Purnomo AMK Kepada Kejaksaan Negeri setempat dalam rangka terciptanya kekpastian hukum bagi keluarga korban. kepada sejumlah media yang ada di Natuna yang melihat ketidakpastian hak Syahirin ini, Zamri meminta agar segala bentuk perkembangan perakara ini dapat terus di ekspose hingga berujung pada kepastian hukum yang adil dan tegak.(Hermann).

cinta kedamaian dijalan raya

andai saja kalian tahu, indahnya kedamaian dan ketenangan di jalan raya, bebas polusi asap dan suara bising, bisa membuat kalian awet muda, makanya kalian diwajbkan untuk tertib berkendara, jangan asik dengan keinginan sendiri (E60), coba bayangin kalau knalpot racing yang kalian beli dengan harga mahal itu, dipasang di motor dan dibengkokan pipa silencernya tepat di telingan kalian sendiri, bagaimana rasanya???kalian membeli untuk mendengarkan suara keras yang menimbulkan hujatan/sumpah/doa dan makian agar kalian cepat mati dijalan, dari orang yang sakit hati atas perbuatan kalian..
sebelum terlambat, buruan TOBAT....